Kerja Sama RI–Tiongkok Capai USD 71,8 Miliar, Guru Besar Esa Unggul Soroti Peran Strategis Prabowo dan Rosan

AKM • Friday, 20 Nov 2026 - 14:08 WIB
Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Esa Unggul, Prof. Dr. Tantri Yanuar Rahmat Syah

Jakarta – Komitmen kerja sama ekonomi Indonesia dan Tiongkok senilai USD 71,8 miliar atau setara lebih dari Rp1.300 triliun menjadi perhatian kalangan akademisi. Nilai kerja sama tersebut dinilai membuka peluang bagi Indonesia untuk memperluas investasi, memperkuat sektor industri, serta meningkatkan daya saing ekonomi nasional.

Guru Besar sekaligus Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Esa Unggul, Prof. Dr. Tantri Yanuar Rahmat Syah, menilai kerja sama tersebut perlu dilihat sebagai peluang ekonomi jangka panjang yang membutuhkan pengelolaan dan pengawasan secara berkelanjutan.

Ia menyampaikan apresiasi terhadap upaya Presiden Prabowo Subianto dalam memperluas hubungan ekonomi internasional dan membangun kemitraan strategis dengan Tiongkok.

Menurut Prof. Tantri, komitmen kerja sama tersebut menunjukkan terbukanya peluang bagi Indonesia untuk memperkuat hubungan perdagangan dan investasi dengan mitra global. Namun, besarnya nilai kesepakatan perlu diikuti dengan realisasi proyek yang memberikan dampak langsung terhadap perekonomian nasional.

"Kerja sama internasional tidak cukup hanya diukur dari besarnya nilai komitmen. Hal yang lebih penting adalah bagaimana peluang tersebut dapat diwujudkan menjadi investasi produktif, menciptakan lapangan kerja, serta memberikan nilai tambah bagi perekonomian Indonesia," ujarnya dalam keterangannya di Jakarta, Jumat (19/11/2026).

Rosan Roeslani dan Pengawalan Realisasi Investasi

Dalam kesempatan tersebut, Prof. Tantri juga menyoroti peran Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala BKPM Rosan Perkasa Roeslani dalam mengawal peluang kerja sama ekonomi menjadi investasi konkret.

Menurutnya, keberhasilan diplomasi ekonomi membutuhkan koordinasi antara pemerintah, investor, pelaku industri, dan berbagai pemangku kepentingan. Karena itu, lembaga yang menangani investasi memiliki tanggung jawab penting dalam memastikan komitmen kerja sama dapat ditindaklanjuti sesuai rencana.

Ia menilai peran Rosan menjadi salah satu bagian penting dalam menghubungkan arah kebijakan pemerintah dengan kebutuhan dunia usaha dan kepentingan investor internasional.

"Perlu ada tindak lanjut yang terukur setelah kesepakatan dibangun. Peran Pak Rosan Roeslani penting dalam mengawal komunikasi investasi, memastikan kesiapan proyek, serta mendorong agar komitmen yang telah disepakati dapat direalisasikan secara optimal," katanya.

Empat Sektor Strategis Menjadi Perhatian

Prof. Tantri menjelaskan, kerja sama Indonesia–Tiongkok tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, yakni pengembangan future smart city, manufaktur dan teknologi, pembiayaan infrastruktur, serta pengembangan teknologi coal-to-ethanol.

Keempat bidang tersebut dinilai memiliki peluang untuk mendukung agenda pembangunan nasional, khususnya dalam memperkuat infrastruktur, meningkatkan kapasitas industri, dan memperluas penguasaan teknologi.

Pengembangan future smart city, misalnya, dapat membuka peluang penerapan teknologi dalam pengelolaan kawasan perkotaan. Sementara itu, sektor manufaktur dan teknologi berpotensi mendukung peningkatan kapasitas produksi serta pengembangan industri bernilai tambah.

Di bidang infrastruktur, dukungan pembiayaan dapat membantu mendorong pembangunan berbagai fasilitas penunjang kegiatan ekonomi. Adapun pengembangan teknologi coal-to-ethanol membutuhkan kajian lebih lanjut terkait kelayakan ekonomi, efisiensi teknologi, dan aspek keberlanjutan lingkungan.

Menurut Prof. Tantri, setiap proyek perlu memiliki perencanaan yang matang agar manfaat ekonominya dapat dirasakan secara luas.

Transparansi dan Kepastian Hukum Tetap Menjadi Kunci

Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa peningkatan kepercayaan investor internasional harus berjalan seiring dengan penguatan tata kelola investasi.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan antara lain transparansi proses investasi, kepastian hukum, kemudahan perizinan, kesiapan infrastruktur, serta pengawasan terhadap pelaksanaan proyek.

Selain itu, investasi asing diharapkan tidak hanya berorientasi pada penanaman modal, tetapi juga mampu mendorong transfer teknologi, meningkatkan kompetensi tenaga kerja lokal, dan memperkuat keterlibatan industri dalam negeri.

"Investasi yang berkualitas harus memberikan manfaat yang lebih luas. Bukan hanya meningkatkan nilai penanaman modal, tetapi juga menciptakan pekerjaan, meningkatkan keterampilan sumber daya manusia, dan memperkuat kemampuan industri nasional," jelasnya.

Ia menambahkan, pemerintah perlu memastikan setiap kerja sama memiliki mekanisme evaluasi yang jelas, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Dengan demikian, potensi hambatan dapat diidentifikasi lebih awal dan pelaksanaan proyek dapat berjalan sesuai sasaran.

Peluang Memperkuat Daya Saing Ekonomi Nasional

Prof. Tantri berharap kerja sama Indonesia–Tiongkok dapat menjadi salah satu momentum untuk memperkuat fundamental ekonomi nasional. Menurutnya, diplomasi ekonomi, pengelolaan investasi, dan kesiapan sektor industri perlu berjalan beriringan agar Indonesia mampu memanfaatkan peluang ekonomi global.

Ia juga menekankan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia dan penguatan industri domestik agar manfaat investasi tidak hanya terkonsentrasi pada sektor atau wilayah tertentu.

Dengan pengelolaan yang transparan dan berorientasi pada kepentingan nasional, kerja sama internasional diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

"Indonesia memiliki peluang untuk memperkuat posisinya dalam perekonomian global. Namun, keberhasilan tersebut membutuhkan konsistensi kebijakan, kepastian hukum, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta pengawalan investasi yang profesional," tutup Prof. Tantri.

Ke depan, realisasi komitmen kerja sama tersebut akan menjadi salah satu aspek penting untuk melihat sejauh mana peluang investasi internasional dapat diterjemahkan menjadi manfaat nyata bagi industri, tenaga kerja, dan masyarakat Indonesia.