
JAKARTA – Bank Jakarta mendorong lima agenda percepatan penerbitan obligasi daerah guna memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di tengah meningkatnya kebutuhan masyarakat dan tekanan fiskal pemerintah daerah.
Lima agenda tersebut meliputi penyamaan persepsi mengenai fungsi obligasi daerah, penerapan skema pembayaran berbasis pendapatan proyek, penyiapan proyek yang layak dibiayai (bankable), kepastian hukum dan perlindungan investor, serta pelaksanaan proyek percontohan (pilot project).
Direktur Utama Bank Jakarta, Agus H Widodo, mengatakan obligasi daerah tidak seharusnya hanya dipandang sebagai instrumen untuk menutup kekurangan anggaran akibat pengurangan transfer ke daerah (TKD). Sebaliknya, instrumen pembiayaan tersebut harus menjadi tambahan investasi untuk mempercepat pembangunan.
"Obligasi daerah ini harus dilihat sebagai upaya memperkuat kapasitas pembiayaan pembangunan di daerah. Bukan semata-mata karena adanya pemotongan anggaran transfer ke daerah, tetapi kebutuhan pembangunan terus meningkat dan ekspektasi masyarakat terhadap pelayanan publik juga semakin tinggi," kata Agus dalam Diskusi Panel bertema Kesiapan Daerah dan Ekosistem Pasar Modal, Memetakan Peluang Obligasi Daerah di Tengah Tekanan Fiskal, dalam rangkaian Saresahan Nasional di Gedung Nusantara IV DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (18/11).
Menurut Agus yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Bank Pembangunan Daerah (Asbanda) ini, kebutuhan pembangunan daerah tidak bisa terus bergantung pada mekanisme penganggaran APBD tahunan. Sejumlah proyek strategis membutuhkan pembiayaan dalam jumlah besar dan waktu yang relatif cepat, seperti pembangunan rumah sakit daerah berstandar nasional, penyediaan air bersih, hingga pengembangan transportasi publik.
Dia menilai, apabila seluruh kebutuhan tersebut hanya mengandalkan APBD, proses pembangunan berpotensi berjalan lebih lambat. Karena itu, obligasi daerah dapat menjadi alternatif untuk memperbesar kapasitas investasi pemerintah daerah.
Agus mengungkapkan, meskipun kerangka regulasi penerbitan obligasi daerah sudah tersedia, instrumen tersebut hingga kini belum benar-benar terealisasi. Sejumlah landasan hukum telah diterbitkan, di antaranya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024, POJK Nomor 10 Tahun 2024, serta ketentuan teknis Kementerian Keuangan.
Salah satu persoalan yang perlu diluruskan, lanjutnya, adalah kekhawatiran bahwa pembayaran obligasi daerah akan membebani APBD pada tahun-tahun berikutnya, terutama ketika masa jabatan kepala daerah telah berakhir.
"Obligasi daerah seharusnya tidak menjadi substitusi anggaran akibat pemotongan TKD. Instrumen ini harus menjadi tambahan investasi. Kalau sebelumnya kapasitas investasi daerah 100, dengan adanya obligasi seharusnya bisa meningkat menjadi 120 atau 130," jelasnya.
Pendapatan Proyek
Dalam agenda kedua, Agus menekankanpentingnya skema pembiayaan yang mengaitkanpembayaran obligasi dengan pendapatan proyekyang dibiayai. Dengan demikian, kewajibanpembayaran tidak sepenuhnya bergantung pada alokasi APBD.
Sebagai contoh, pembangunan transportasipublik dapat menghasilkan pendapatanoperasional yang digunakan untuk membayarkewajiban obligasi. Begitu pula pembangunanrumah sakit daerah, yang pendapatannya dapatmenjadi salah satu sumber pengembalianpembiayaan.
"Kalau obligasi digunakan untuk membanguntransportasi publik, sumber pembayarannya bisaberasal dari pendapatan operasional transportasitersebut. Begitu juga rumah sakit, bisa daripendapatan dan perputaran usaha rumah sakit," paparnya.
Skema tersebut dinilai dapat mengurangi risikopembebanan APBD sekaligus memberikankepastian kepada pemerintah pusat dan investor mengenai sumber pembayaran obligasi.
Agenda ketiga adalah menyiapkan daftar proyekatau pipeline yang layak dibiayai. Pemerintahdaerah diminta menginventarisasi proyek-proyekpembangunan yang memiliki perencanaanmatang, kelayakan ekonomi, serta potensipendapatan yang jelas.
Selanjutnya, agenda keempat menyangkutkepastian hukum, transparansi, dan perlindunganbagi investor. Menurut Agus, ketiga aspektersebut penting untuk membangun kepercayaanpasar terhadap instrumen obligasi daerah.
Sementara agenda kelima adalah mendorongpelaksanaan proyek percontohan. Pemerintahdaerah dapat memulai penerbitan obligasi untuksatu atau dua proyek terlebih dahulu sebagaimodel penerapan sebelum diperluas ke daerahlain.
Alternatif Pembiayaan
Selain obligasi daerah, Agus juga menawarkanskema sindikasi antar-Bank Pembangunan Daerah (BPD) sebagai alternatif pembiayaanpembangunan berskala besar.
Dia menyebutkan, jika seluruh aset BPD digabungkan, nilainya telah mencapai sekitarRp1.100 triliun. Jumlah tersebut menempatkanBPD dalam kelompok lima besar industriperbankan nasional.
Sementara penyaluran kredit BPD mencapaisekitar Rp660 triliun, dengan dana pihak ketiga(DPK) yang dihimpun hampir Rp800 triliun.
Menurut Agus, potensi tersebut dapatdioptimalkan untuk mendukung pembiayaanproyek infrastruktur dan pelayanan publik melaluikerja sama sejumlah BPD.
Dia mencontohkan, pembangunan instalasipengolahan air minum untuk memenuhikebutuhan masyarakat di Bekasi atau kawasanJatiluhur dapat dibiayai melalui sindikasibeberapa BPD.
Skema ini diperlukan karena pembiayaan proyek bernilai besar tidak selalu dapat ditanggung satu bank daerah. Selain keterbatasan kapasitas pendanaan, terdapat ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yang harus dipatuhi perbankan.
"Kalau hanya mengandalkan satu bank daerah, tentu ada keterbatasan dalam penyaluran kredit karena ketentuan BMPK. Melalui sindikasi, kapasitas pembiayaan beberapa BPD bisadigabungkan sehingga proyek yang lebih besardapat dibiayai bersama," ujarnya.
Agus menegaskan, BPD siap mengambil bagian lebih besar dalam pembiayaan pembangunandaerah. Selama ini, menurut dia, masih terdapat anggapan bahwa bank daerah hanya berfokus pada pembiayaan kebutuhan aparatur sipil negara (ASN). Padahal, BPD juga telah menyalurkan pembiayaan ke berbagai sektor produktif, termasuk usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Dia mencontohkan peluang pembiayaan pengembangan layanan transportasi Trans Jatimagar jangkauannya semakin luas hingga seluruh kabupaten dan kota di Jawa Timur.
Bahkan, melalui skema sindikasi antar-BPD, pembiayaan proyek dengan kebutuhan dana Rp5 triliun hingga Rp10 triliun dapat menjadi salah satu alternatif yang dipertimbangkan pemerintah daerah.
"Kalau pemerintah daerah memberikan kesempatan kepada BPD untuk terlibat lebih jauh dalam pembiayaan proyek pembangunan, kami siap berkontribusi melalui skema sindikasi," pungkasnya.
Adapun dalam kegiatan tersebut hadir Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi; Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Elestianto Dardak; Direktur Eksekutif Departemen Penilaian Emiten, Perusahaan Publik, Perizinan Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon, I Made Bagus Tirthayatra dan; Direktur Investment Banking Mandiri Sekuritas, Juwita Lestari. (*)