DPR Sahkan UU Perampasan Aset, Payung Hukum Baru Kejar Hasil Kejahatan

AKM • Thursday, 19 Nov 2026 - 11:56 WIB
Pengambilan Keputusan Melalui Rapat Paripurna yang  dipimpin langsung Ketua DPR RI, Puan Maharani

JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) resmi mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang. Pengesahan tersebut dilakukan dalam Rapat Paripurna ke-13 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2026–2027 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Rapat paripurna yang menjadi forum pengambilan keputusan tertinggi di DPR tersebut dipimpin langsung Ketua DPR RI, Puan Maharani. Sebelum keputusan diambil, Ketua Komisi III DPR RI sekaligus Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU Perampasan Aset, Habiburokhman, terlebih dahulu menyampaikan laporan hasil pembahasan bersama sejumlah poin penting yang menjadi substansi pengaturan dalam undang-undang tersebut.

Usai mendengarkan laporan Panja, Puan Maharani meminta persetujuan kepada seluruh anggota DPR yang hadir terkait pengesahan RUU tersebut.

"Jadi sekarang saya akan menanyakan kepada setiap fraksi. Apakah RUU tentang Perampasan Aset Terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang? Setuju ya?" ujar Puan dalam rapat paripurna.

Setelah memperoleh persetujuan, Puan kemudian mengetuk palu sidang sebagai tanda pengesahan. Dengan keputusan tersebut, RUU Perampasan Aset secara resmi ditetapkan menjadi undang-undang.

Atur Mekanisme Perampasan Aset dan Perlindungan Hak Masyarakat

Dalam pembahasannya, RUU Perampasan Aset memuat sejumlah ketentuan penting yang mengatur prinsip, ruang lingkup, mekanisme, hingga pengawasan terhadap proses perampasan dan pengelolaan aset yang berkaitan dengan tindak pidana.

Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah penerapan prinsip efektivitas, proporsionalitas, akuntabilitas, serta perlindungan hak asasi manusia (HAM). Prinsip tersebut menjadi landasan agar pelaksanaan perampasan aset tetap berjalan sesuai koridor hukum.

Undang-undang ini juga mengatur ruang lingkup tindak pidana, termasuk jenis, nilai, serta kriteria aset yang dapat dirampas. Cakupannya tidak hanya berkaitan dengan tindak pidana korupsi, tetapi juga tindak pidana lainnya.

Di antaranya penipuan dan penggelapan yang memanfaatkan teknologi informasi serta menimbulkan dampak luas bagi masyarakat. Contoh yang menjadi perhatian meliputi praktik investasi bodong dan perdagangan saham ilegal yang mengakibatkan kerugian terhadap banyak korban.

Selain itu, ketentuan mengenai ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tindak pidana lainnya juga menjadi bagian dari materi pembahasan, termasuk ancaman pidana mati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengatur Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana

Poin penting lainnya adalah pengaturan mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Ketentuan ini mencakup tahapan penelusuran aset, penghentian transaksi, pemblokiran, penyitaan, pengajuan permohonan, pemeriksaan di pengadilan, penetapan putusan, hingga pelaksanaan putusan pengadilan.

Pengaturan tersebut juga disertai ketentuan mengenai perlindungan terhadap pihak ketiga yang memiliki itikad baik. Mereka tetap diberikan kesempatan dan ruang pembuktian yang memadai untuk melindungi hak serta kepentingan hukumnya.

Aspek perlindungan ini menjadi penting agar penerapan mekanisme perampasan aset tidak menimbulkan kerugian terhadap pihak yang tidak terlibat dalam tindak pidana.

Pengembalian Aset Korban dan Pengawasan Independen

RUU tersebut turut menekankan optimalisasi pengembalian aset kepada korban tindak pidana secara langsung. Selain itu, aset yang berhasil dirampas juga diarahkan agar dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat luas.

Untuk mendukung pelaksanaannya, undang-undang ini mengatur tugas dan kewenangan badan yang berkompeten dalam pengelolaan aset. Pengelolaan tersebut meliputi penyimpanan, pengamanan, pemeliharaan, pemanfaatan, penjualan, hingga pengembalian atau pelepasan aset.

Dari sisi pengawasan, mekanisme perampasan dan pengelolaan aset akan diawasi oleh badan independen. Pengawasan ini dimaksudkan untuk menjaga transparansi sekaligus mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

Undang-undang tersebut juga memuat upaya pencegahan agar kewenangan perampasan aset tidak digunakan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.

Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi turut menjadi bagian dari pengaturan, khususnya dalam membangun sistem pengelolaan aset yang transparan dan akuntabel.

Menjadi Instrumen Penguatan Penegakan Hukum

Dengan disahkannya UU Perampasan Aset, Indonesia memiliki landasan hukum baru yang mengatur proses perampasan dan pengelolaan aset terkait tindak pidana, termasuk mekanisme tanpa tuntutan pidana.

Namun, efektivitas penerapannya nantinya akan sangat bergantung pada pelaksanaan aturan secara konsisten, profesional, dan sesuai prinsip negara hukum.

Kepastian prosedur, perlindungan hak pihak ketiga, transparansi pengelolaan, serta pengawasan independen menjadi sejumlah aspek penting dalam memastikan undang-undang ini dapat dijalankan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat.

Pengesahan UU Perampasan Aset tersebut menjadi bagian dari upaya pembentukan instrumen hukum untuk memperkuat penanganan hasil tindak pidana, sekaligus mendorong pengembalian aset yang berkaitan dengan kejahatan agar dapat memberikan manfaat bagi korban maupun kepentingan publik.

Catatan redaksi: Sebelum dipublikasikan, sebaiknya verifikasi kembali status pengesahan, nomor undang-undang, tanggalrapat, serta ketentuan final mengenai mekanisme perampasan aset tanpa tuntutan pidana. Hal ini penting untuk menjagaketepatan informasi dan menghindari penyajian materi pembahasan sebagai ketentuan final yang belum terkonfirmasi.