Kado Hari Guru 2026, Kemenag Siapkan Formasi CPNS Guru 2027 dan BPJS Gratis bagi 100 Ribu Guru Non-ASN

AKM • Thursday, 19 Nov 2026 - 06:23 WIB
Menteri Agama Nasaruddin Umar (Istimewa)

JAKARTA – Kementerian Agama (Kemenag) menyiapkan sejumlah kebijakan afirmasi untuk meningkatkan kesejahteraan, kompetensi, serta perlindungan tenaga pendidik di lingkungan madrasah dan pendidikan agama. Salah satu program yang disiapkan adalah pembukaan formasi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) guru pada 2027.

Kebijakan tersebut menjadi bagian dari perhatian pemerintah dalam momentum peringatan Hari Guru Nasional (HGN) 2026. Selain peluang menjadi aparatur sipil negara (ASN), Kemenag juga menggulirkan program sertifikasi bagi puluhan ribu guru serta fasilitas jaminan kesehatan bagi guru non-ASN.

Menteri Agama Nasaruddin Umar mengatakan, berbagai program afirmasi tersebut merupakan bentuk tanggung jawab negara sekaligus penghargaan terhadap peran guru dalam membangun kualitas sumber daya manusia.

Menurutnya, pemerintah memiliki komitmen untuk memastikan para pendidik mendapatkan perhatian dan perlindungan yang layak.

"Kami ingin para guru betul-betul merasa diperhatikan oleh negara, oleh pemerintah," ujar Nasaruddin Umar seusai menghadiri kegiatan Senam Sehat bersama Guru dalam rangkaian perayaan HGN 2026 di halaman Kantor Kementerian Agama, Jakarta, Rabu (18/11/2026).

Menag juga menegaskan bahwa keberhasilan seseorang dalam meraih jabatan maupun posisi penting tidak terlepas dari peran para pendidik. Ia menyebut, para guru memiliki kontribusi besar dalam membentuk karakter, pengetahuan, dan kemampuan generasi penerus, termasuk para pemimpin bangsa saat ini.

Kemenag Siapkan Formasi CPNS Guru pada 2027

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Kemenag, Amien Suyitno, mengungkapkan bahwa pemerintah tengah mempersiapkan formasi CPNS untuk guru binaan Kementerian Agama. Persiapan tersebut dilakukan secara bertahap melalui koordinasi dan sinkronisasi data bersama Kementerian PAN-RB serta Badan Kepegawaian Negara (BKN).

Seleksi CPNS guru yang direncanakan mulai bergulir pada 2027 tersebut terbuka bagi pelamar umum maupun guru yang saat ini berstatus Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), sepanjang memenuhi ketentuan persyaratan yang berlaku.

Salah satu kriteria yang disiapkan adalah batas usia maksimal 35 tahun. Ketentuan tersebut berlaku bagi guru PPPK maupun pelamar dari jalur umum.

"Khusus di bawah Direktorat GTK Madrasah ada sejumlah formasi guru untuk menjadi PNS. Kriteria yang satu adalah guru PPPK yang memenuhi syarat sebagai ASN yang umurnya paling tinggi 35 tahun. Ini berlaku juga untuk umum, bukan hanya untuk yang ASN atau yang sudah PPPK," jelas Suyitno.

Kemenag juga menyiapkan skema perlindungan bagi guru PPPK yang mengikuti seleksi CPNS 2027. Guru yang belum berhasil lolos seleksi tetap mendapatkan kepastian status kepegawaiannya sebagai PPPK.

Selain itu, pemerintah juga merencanakan pengangkatan guru paruh waktu menjadi PPPK sesuai arahan Presiden.

Sertifikasi Lebih dari 50 Ribu Guru Dipercepat

Tidak hanya menyangkut status kepegawaian, Kemenag juga mendorong peningkatan kompetensi dan kesejahteraan guru melalui program sertifikasi.

Pada 2026, program tersebut menyasar lebih dari 50.000 guru yang pelaksanaannya dibagi dalam dua gelombang. Gelombang pertama telah diumumkan, sementara gelombang berikutnya dipersiapkan untuk segera menyusul.

Program ini diharapkan dapat memperluas kesempatan guru memperoleh sertifikasi sekaligus meningkatkan kualitas dan profesionalisme tenaga pendidik di lingkungan Kementerian Agama.

Lebih dari 100 Ribu Guru Non-ASN Mendapat Fasilitas BPJS Gratis

Afirmasi lainnya ditujukan kepada guru non-ASN yang belum berstatus PNS maupun PPPK. Kemenag menyiapkan fasilitas jaminan kesehatan melalui BPJS Kesehatan secara gratis bagi lebih dari 100.000 guru pada 2026.

Menurut Suyitno, anggaran untuk program tersebut telah tersedia melalui mekanisme revisi anggaran tahun berjalan. Saat ini, proses penyalurannya masih menunggu penyelesaian aspek teknis bersama Kementerian PAN-RB dan BKN.

Pemerintah juga menyiapkan bentuk perlindungan lanjutan bagi keluarga guru. Salah satunya melalui peluang pemberian beasiswa pendidikan bagi anak guru apabila orang tua mereka mengalami musibah atau risiko tertentu.

"Ini yang terakhir khusus untuk guru non-ASN. Dia bukan PPPK, dia juga bukan PNS. Ada 100.000 guru lebih yang kita kasih BPJS Jaminan Kesehatan dan free mereka nanti," ungkap Suyitno.