
JAKARTA – Pemerintah menyiapkan pengalihan status 242.482 guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027. Pengalihan dilakukan secara serentak tanpa tes dan menjadi bagian dari penataan tata kelola guru di bawah pemerintah pusat.
Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dirjen GTK), Nunuk Suryani, mengatakan pemerintah tengah melakukan pemetaan dan verifikasi data untuk memastikan guru yang dialihkan masih aktif mengajar serta tercatat dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).
"Untuk PPPK guru, pengalihan status ke penuh waktu itu serentak. Per 1 Januari 2027, guru paruh waktu sudah menjadi penuh waktu ASN pusat," ujar Nunuk kepada Media, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Proses verifikasi melibatkan pemerintah daerah melalui dinas pendidikan dan Badan Kepegawaian Daerah (BKD). Pemerintah juga menyiapkan regulasi pengalihan tata kelola guru dari daerah ke pusat.
Setelah pengalihan, pembayaran gaji guru PPPK penuh waktu akan ditanggung pemerintah pusat melalui anggaran Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
"Per 1 Januari itu penggajiannya sudah diberikan oleh pusat. Jadi pemerintah daerah tidak perlu menganggarkan lagi karena akan dobel penggajian," jelas Nunuk.
Selain itu, pemerintah tengah membahas kebijakan afirmasi bagi guru PPPK yang ingin mengikuti seleksi CPNS. Guru yang tidak lolos seleksi nantinya tetap dapat melanjutkan tugas sebagai PPPK.
Di bidang pendidikan, sebanyak 61.777 guru mengikuti program Pemenuhan Kualifikasi Akademik (PKA) S1/D4 melalui skema Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) sepanjang 2026.
Sekretaris Ditjen GTK, Temu Ismail, mengatakan jumlah tersebut meningkat dibandingkan 2025 yang hanya menjangkau 12.500 guru.
Program ini memungkinkan guru melanjutkan pendidikan tanpa meninggalkan tugas mengajar melalui kerja sama dengan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK).
"Proses perkuliahannya tidak meninggalkan tugas, sehingga lebih meringankan guru. Bisa dilakukan di mana saja," ujar Temu.
Sementara itu, pemerintah juga mencatat sebanyak 92.346 orang telah lulus PPG Calon Guru dan sekitar 2,8 juta guru telah memperoleh sertifikat pendidik melalui PPG Guru Tertentu periode 2020–2025.
Nunuk menyebut tingkat sertifikasi guru telah mencapai sekitar 93 persen dari total guru di Indonesia. Namun, masih terdapat guru yang belum memperoleh tunjangan profesi akibat persoalan distribusi dan penempatan yang belum merata.
"Kalau masih ada guru-guru yang belum mendapatkan tunjangan, itu mungkin karena distribusi atau penempatan mereka yang tidak merata atau menumpuk," ungkapnya.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, pemerintah menyiapkan transformasi dan restrukturisasi tata kelola guru, termasuk pembenahan kebutuhan serta redistribusi tenaga pendidik agar lebih merata sesuai kebutuhan sekolah.
Kebijakan tersebut diharapkan dapat memperkuat kepastian status kepegawaian, meningkatkan kualifikasi dan profesionalisme guru, serta memperbaiki pemerataan tenaga pendidik di seluruh Indonesia.