
BALI – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat reformasi industri perasuransian nasional melalui lima perubahan struktural untuk meningkatkan kesehatan keuangan perusahaan, memperbaiki tata kelola, serta memperkuat perlindungan pemegang polis.
Kepala Pengawasan Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun (PPDP) OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan reformasi tersebut menjadi bagian dari transformasi industri asuransi dalam lima tahun terakhir guna membangun industri yang lebih sehat, kuat, transparan, dan berintegritas.
“Reformasi ini dilakukan untuk memperkuat fondasi industri perasuransian agar pertumbuhannya ke depan lebih baik, dengan kondisi perusahaan yang semakin sehat dan memiliki kemampuan yang lebih kuat dalam mengelola risiko,” ujar Ogi.
Lima perubahan struktural yang menjadi fokus OJK meliputi penguatan permodalan dan solvabilitas, peningkatan kualitas pengawasan berbasis risiko, penguatan perlindungan pemegang polis, peningkatan integritas agen dan broker, serta penerapan standar akuntansi internasional IFRS 17.
Dari sisi permodalan, OJK mendorong peningkatan persyaratan modal perusahaan asuransi yang mulai diberlakukan secara bertahap pada 2026. Penguatan juga dilakukan melalui penyempurnaan metodologi pengukuran risk-based capital (RBC) agar lebih mencerminkan profil risiko masing-masing perusahaan.
OJK juga mempercepat konsolidasi industri asuransi syariah melalui kewajiban pemisahan unit usaha syariah (spin-off). Langkah ini diperkirakan menambah sekitar 20 perusahaan asuransi syariah pada awal 2027, sehingga jumlahnya diproyeksikan mencapai sekitar 38 perusahaan.
Di sisi pengawasan, OJK terus mengembangkan pendekatan risk-based supervision untuk mendeteksi potensi permasalahan keuangan dan operasional perusahaan sejak dini. Penguatan tata kelola dan manajemen risiko juga menjadi perhatian agar perusahaan mampu menjaga keberlangsungan usahanya.
Sementara itu, perlindungan konsumen diperkuat melalui pengembangan Program Penjaminan Polis dan mekanisme penyelesaian sengketa yang lebih efektif. Kebijakan ini diharapkan meningkatkan kepastian perlindungan serta kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.
OJK turut memperkuat registrasi agen dan broker asuransi untuk memastikan tenaga pemasaran memenuhi persyaratan dan memiliki legalitas. Masyarakat diharapkan dapat lebih mudah memeriksa pihak yang menawarkan produk asuransi sekaligus terhindar dari praktik pemasaran yang merugikan.
Perubahan kelima adalah penerapan standar akuntansi kontrak asuransi yang mengacu pada IFRS 17 sejak 1 Januari 2025. Standar ini mengharuskan pengakuan pendapatan dan kewajiban asuransi lebih mencerminkan periode pemberian jasa perlindungan, sehingga laporan keuangan perusahaan menjadi lebih transparan dan akurat.
*Dorong Investasi Hijau dan Ekonomi Nasional*
Selain memperkuat fondasi industri, OJK juga mendorong peningkatan peran perusahaan asuransi dan dana pensiun sebagai investor institusional. Dana yang dihimpun dari premi dan iuran pensiun dinilai memiliki potensi besar untuk mendukung pendalaman pasar keuangan serta pembiayaan pembangunan jangka panjang.
Ogi menjelaskan, industri asuransi juga memiliki peluang berkontribusi terhadap ekonomi hijau, baik melalui penyediaan perlindungan risiko proyek energi baru terbarukan maupun investasi pada instrumen keuangan berkelanjutan.
OJK membuka ruang pengembangan insentif melalui pendekatan pengaturan berbasis risiko, termasuk mengkaji perlakuan risiko investasi pada instrumen ekonomi hijau dalam perhitungan kebutuhan modal perusahaan.
Menurut Ogi, seluruh agenda reformasi tersebut diarahkan untuk meningkatkan daya tahan industri sekaligus memperbesar kontribusi sektor perasuransian dan dana pensiun terhadap perekonomian nasional.
Dengan penguatan permodalan, pengawasan, tata kelola, perlindungan konsumen, dan transparansi laporan keuangan, OJK berharap industri perasuransian Indonesia semakin kompetitif, berkelanjutan, serta mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat.