Ingatkan Independensi Hakim, Yulius Setiarto Minta Wacana Polisi Khusus Pengadilan Ditinjau Ulang

AKM • Tuesday, 17 Nov 2026 - 15:19 WIB
Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulius Setiarto,

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Yulius Setiarto, meminta Polri dan Komisi Yudisial (KY) meninjau ulang wacana pembentukan satuan polisi khusus di lingkungan pengadilan.

" Rencana tersebut perlu dikaji secara mendalam agar tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan maupun mengganggu independensi kekuasaan kehakiman," ujar Yulius kepada Media, Jakarta, Selasa (17/11).

Yulius menegaskan, kedudukan dan fungsi lembaga kepolisian serta lembaga peradilan telah diatur secara jelas dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan. Karena itu, pembentukan satuan baru harus memiliki urgensi, dasar hukum, serta mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.

Wacana tersebut mencuat setelah pertemuan Ketua KY Abdul Chair Ramadhan dengan Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto di Mabes Polri pada 4 November 2026. Rencana pembentukan satuan dengan pendekatan humanis dan progresif aktif itu disebut akan ditindaklanjuti melalui nota kesepahaman dan perjanjian kerja sama.

Namun, hingga kini rincian mengenai struktur organisasi, kewenangan, anggaran, dan dasar hukum pembentukannya belum disampaikan secara terbuka kepada publik.

“Kami memahami dan menghargai niat untuk menjaga marwah hakim serta mengantisipasi gangguan terhadap proses persidangan. Namun niat baik tidak boleh menjadi pembenaran bagi pembentukan struktur baru yang belum terbukti urgensinya, apalagi jika berpotensi mengaburkan garis pemisah antara fungsi kepolisian dan fungsi peradilan,” kata Yulius.

Ia menjelaskan, Pasal 24 ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan. Sementara Pasal 30 ayat (4) menempatkan Polri sebagai alat negara yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum.

Selain itu, Pasal 3 ayat (2) UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman secara tegas melarang campur tangan pihak lain di luar kekuasaan kehakiman dalam urusan peradilan.

Keberadaan Kepolisian Khusus

Yulius juga mengingatkan bahwa UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri telah mengatur keberadaan kepolisian khusus, termasuk koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis oleh Polri. Sementara kewenangan KY berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2004 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 18 Tahun 2011 berfokus pada pengusulan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim.

“Semua sudah jelas dan terukur. Jadi persoalan kita hari ini bukan kekosongan hukum atau ketiadaan lembaga, melainkan konsistensi menjalankan aturan yang sudah ada. Kalau undang-undang menghendaki sebuah satuan khusus di lingkungan peradilan, maka harus ada dasar hukum yang dibuat secara sengaja oleh pembentuk undang-undang, bukan lahir dari kesepakatan dua lembaga yang kemudian diikuti penataan strukturnya,” ujarnya.

Menurut Yulius, pengamanan pengadilan sebenarnya dapat diperkuat melalui mekanisme yang sudah tersedia. Pengadilan memiliki sistem pengamanan internal dan dapat meminta bantuan kepolisian setempat apabila diperlukan.

Ia mengkhawatirkan pembentukan satuan baru tanpa batas kewenangan yang tegas justru membuka peluang tumpang tindih fungsi dengan hakim, panitera, jaksa, maupun penasihat hukum.

“Ruang sidang adalah ruang paling sensitif dalam sistem peradilan. Begitu ada aparat bersenjata dengan kewenangan bertindak di dalamnya tanpa dasar hukum acara yang tegas, risiko intimidasi terhadap saksi, penasihat hukum, dan pencari keadilan menjadi nyata,” tegasnya.

Yulius juga meminta agar nota kesepahaman antara Polri dan KY tidak menjadi pintu masuk perluasan kewenangan kepolisian ke ranah teknis yudisial. Menurutnya, setiap pembentukan struktur dan kewenangan baru harus melalui mekanisme legislasi serta melibatkan DPR dan partisipasi publik.

“Kami tidak ingin ada nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama yang kemudian menjadi pintu masuk bagi perluasan kewenangan kepolisian ke ranah teknis yudisial. Apa pun modelnya, jika menyangkut struktur baru dan kewenangan baru, jalurnya harus melalui undang-undang dan dibahas bersama DPR dengan partisipasi publik yang bermakna,” katanya.

Sebagai tindak lanjut, Yulius berharap Komisi III DPR RI segera meminta penjelasan resmi dari Polri dan KY melalui rapat kerja maupun rapat dengar pendapat. Penjelasan tersebut mencakup dokumen kesepakatan, rancangan struktur, rincian kewenangan, serta dasar hukum pembentukan satuan tersebut.

Fraksi PDI Perjuangan, lanjutnya, akan menjalankan fungsi pengawasan agar kebijakan di sektor keamanan dan peradilan tetap berada dalam koridor konstitusi.

"Pembentukan struktur baru tidak membebani anggaran negara tanpa memberikan manfaat nyata bagi para pencari keadilan," tandas Yulius.