.jpeg)
Jakarta - Peserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVIII Tahun 2026 Lembaga Administrasi Negara (LAN) mendorong reformasi koperasi nasional dengan fokus pada peningkatan jumlah kelembagaan menuju kualitas usaha, tata kelola, dan kemandirian ekonomi masyarakat desa.
Usulan tersebut dilatarbelakangi gambaran antara pertumbuhan jumlah koperasi dan kualitas kelembagaannya, yang dinilai berpotensi menghambat keberhasilan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Berdasarkan data yang dihimpun peserta PKN I LAN, jumlah koperasi nasional mencapai 224.256 unit pada semester I 2026, antara lain ditopang pembentukan lebih dari 80 ribu Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.
Namun kajian tersebut menunjukkan proporsi koperasi berkategori berkualitas pada tahun 2024 baru mencapai 10,87 persen. Sementara berdasarkan data tahun 2025 yang digunakan dalam analisis, sebanyak 20,7 persen koperasi melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) dan 21,3 persen memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK) yang valid.
Temuan tertuang dalam Policy Brief Terpadu bertajuk "Dari Kuantitas ke Kualitas: Reformasi Koperasi Terpadu sebagai Motor Ekonomi Kerakyatan" yang disusun peserta PKN Tingkat I Angkatan LXVIII Tahun 2026.
Dalam kajian yang disampaikan di Jakarta, Senin, peserta PKN I LAN menilai pertumbuhan jumlah koperasi perlu diimbangi dengan peningkatan kapasitas manajemen, profesionalisme sumber daya manusia, tata kelola, serta pengembangan model bisnis yang berkelanjutan.
“Kesiapan dahulu, dukungan kemudian, manfaat bagi anggota sebagai ukuran keberhasilan,” demikian prinsip reformasi koperasi yang ditekankan dalam kajian tersebut.
Peserta PKN I LAN mengidentifikasi empat permasalahan mendasar yang perlu diselesaikan untuk memastikan koperasi mampu memberikan manfaat ekonomi bagi anggota dan masyarakat.
Persoalan pertama berkaitan dengan kepemimpinan dan sistem pendampingan yang masih berorientasi administratif sehingga belum optimal membangun kemandirian usaha koperasi.
Kedua, kesiapan kelembagaan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih belum merata, terutama menyangkut struktur organisasi, kemampuan manajemen, dan kompetensi pengelola.
Ketiga, regulasi dan sistem digitalisasi perkoperasian belum sepenuhnya terintegrasi sehingga berpotensi menghambat transparansi, efektivitas pengelolaan informasi, dan pengawasan.
Keempat, sistem pengawasan masih cenderung reaktif serta belum sepenuhnya menerapkan tata kelola yang baik dan manajemen risiko secara sistematis.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, peserta PKN I LAN merekomendasikan perubahan sistem pendampingan melalui pendekatan 5C, yakni Coach, Connector, Catalyst, Collaborator, dan Change Agent.
Pendekatan itu menempatkan pendamping koperasi bukan sekadar sebagai pelaksana administrasi, melainkan juga pelatih, penghubung sumber daya, katalisator pertumbuhan usaha, penggerak kolaborasi, dan agen perubahan.
Melalui sistem tersebut, pendamping diharapkan mampu membantu koperasi meningkatkan kapasitas usaha, memperluas akses pasar, membangun kemitraan, serta menghasilkan nilai tambah ekonomi bagi anggota.
Kajian itu juga merekomendasikan penerapan asesmen kesiapan kelembagaan sebelum koperasi memperoleh dukungan aset, pembiayaan, maupun perluasan kegiatan usaha.
Mekanisme tersebut dinilai penting untuk memastikan bantuan pemerintah diberikan sesuai kapasitas pengelolaan dan potensi bisnis koperasi sehingga dapat meminimalkan risiko usaha sekaligus meningkatkan efektivitas penggunaan sumber daya.
Dalam aspek regulasi, peserta PKN I LAN menempatkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2026 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai salah satu landasan penguatan standar kelembagaan dan koordinasi lintas sektor.
Reformasi juga diarahkan pada integrasi sistem informasi koperasi secara nasional, pengawasan berbasis risiko, serta penerapan prinsip tata kelola yang baik untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan usaha.
Selain pembenahan internal, kajian tersebut menekankan perlunya integrasi kegiatan ekonomi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), pemerintah daerah, lembaga pembiayaan, dan pelaku usaha.
Sinergi itu diperlukan untuk mencegah tumpang tindih kegiatan usaha, meningkatkan efisiensi distribusi, memperluas jaringan pemasaran, serta mengoptimalkan potensi ekonomi unggulan desa.
Dengan pendekatan tersebut, koperasi diharapkan tidak hanya berfungsi sebagai lembaga penyalur kebutuhan masyarakat, tetapi juga menjadi bagian dari rantai produksi, perdagangan, distribusi, dan penciptaan nilai tambah di tingkat desa.
Peserta PKN I LAN menegaskan keberhasilan program koperasi perlu diukur melalui indikator manfaat ekonomi, antara lain peningkatan pendapatan anggota, pertumbuhan usaha produktif, perluasan kesempatan kerja, dan keberlanjutan kegiatan usaha.
Ukuran tersebut dinilai lebih mencerminkan kontribusi koperasi terhadap perekonomian masyarakat dibandingkan sekadar jumlah koperasi yang terbentuk, nilai aset, ataupun pembangunan sarana fisik.
Karena itu, reformasi perkoperasian nasional membutuhkan harmonisasi kebijakan lintas kementerian dan lembaga, peningkatan kapasitas pengelola, transformasi kepemimpinan, serta digitalisasi sistem pengawasan secara terpadu.
Melalui rekomendasi tersebut, peserta PKN I LAN berharap pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih dapat menghasilkan kelembagaan ekonomi yang profesional, mandiri, dan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.
Transformasi dari orientasi kuantitas menuju kualitas juga dipandang sebagai bagian dari upaya meningkatkan kontribusi koperasi terhadap pembangunan ekonomi nasional menuju Indonesia Emas 2045.