
JAKARTA – Nama Ketua DPD RI, Sultan B. Najamudin, mulai diperbincangkan sebagai salah satu figur alternatif dalam wacana pengisian jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia setelah Gibran Rakabuming Raka menyampaikan pengunduran diri pada Kamis (12/11/2026).
Menanggapi dinamika tersebut, Anggota DPD RI asal Jawa Timur, Dr. Lia Istifhama, menilai Sultan memiliki keunggulan dari sisi representasi daerah dan pengalaman dalam pemerintahan maupun lembaga legislatif.
Senator yang akrab disapa Ning Lia itu mengatakan, Indonesia membutuhkan figur kepemimpinan nasional yang memahami dinamika politik pusat sekaligus persoalan pemerataan pembangunan, otonomi daerah, dan keadilan antarwilayah.
“Inilah keunggulan Sultan, yang merupakan representasi perwakilan daerah,” ujar Ning Lia.
Menurutnya, perspektif daerah penting dalam merumuskan kebijakan nasional agar kebutuhan dan aspirasi masyarakat di berbagai wilayah mendapat perhatian. Pembangunan tidak cukup hanya dilihat dari sudut pandang pemerintah pusat, tetapi juga harus mempertimbangkan potensi dan persoalan masing-masing daerah.
Sultan memiliki rekam jejak di bidang pemerintahan dan politik. Ia pernah menjabat Wakil Gubernur Bengkulu periode 2013–2015, anggota DPD RI periode 2009–2013, Wakil Ketua DPD RI periode 2019–2024, hingga terpilih sebagai Ketua DPD RI periode 2024–2029.
Selain pengalaman kelembagaan, Ning Lia juga menyoroti gagasan Green Democracy yang dikembangkan Sultan. Konsep tersebut menekankan pentingnya demokrasi yang tidak hanya berorientasi pada kekuasaan, tetapi juga memperhatikan keberlanjutan lingkungan dan keadilan ekologis.
Menurutnya, pembangunan ekonomi perlu berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan serta pemerataan manfaat sumber daya alam bagi masyarakat, termasuk generasi mendatang.
“Pengalaman Bapak Sultan memimpin DPD RI serta gagasan Green Democracy dapat menjadi modal untuk memperkuat perspektif daerah dan keberlanjutan dalam kepemimpinan nasional,” katanya.
Ning Lia menilai, representasi daerah dan keberlanjutan lingkungan merupakan dua aspek yang relevan dalam menghadapi tantangan pembangunan Indonesia. Dengan demikian, aspirasi masyarakat daerah tidak hanya memperoleh ruang dalam pengambilan kebijakan, tetapi juga mendapat perhatian dalam agenda pembangunan jangka panjang.
Meski demikian, pembahasan mengenai figur pengganti Wakil Presiden tetap menjadi bagian dari proses konstitusional yang harus dijalankan oleh lembaga negara sesuai ketentuan yang berlaku.