BULOG dan Bapanas Perkuat Sinergi Penyaluran Bantuan Pangan, Hadirkan Perlindungan Nyata bagi Masyarakat Sulawesi Selatan

AKM • Sunday, 15 Nov 2026 - 05:40 WIB
Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum BULOG terus memperkuat sinergi dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat

Makassar – Pemerintah melalui Badan Pangan Nasional (Bapanas) bersama Perum BULOG terus memperkuat sinergi dalam memastikan ketersediaan dan keterjangkauan pangan bagi masyarakat melalui percepatan penyaluran Bantuan Pangan Beras di berbagai wilayah Indonesia. Komitmen tersebut diwujudkan melalui kegiatan penyaluran dan pemantauan langsung di Kabupaten Bone dan Kota Makassar, Sulawesi Selatan, sebagai bagian dari upaya pemerintah menjaga daya beli masyarakat sekaligus memperkuat stabilitas pangan nasional.

Program strategis Presiden Prabowo Subianto ini menyasar sekitar 33,2 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di seluruh Indonesia. Melalui program tersebut, pemerintah memberikan bantuan beras sebanyak 10 kilogram per bulan kepada setiap keluarga penerima manfaat, atau total 30 kilogram untuk periode Oktober hingga Desember 2026.

Penguatan koordinasi pemerintah tersebut terlihat dari keterlibatan langsung Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, dalam kegiatan penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Bone. Sementara itu, Direktur Utama Perum BULOG, Letnan Jenderal TNI (Purn.) Dr. Ahmad Rizal Ramdhani, S.Sos., S.H., M.Han., melakukan pemantauan langsung penyaluran bantuan di Kelurahan Maccini Sombala, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Jumat (13/11). Di wilayah tersebut, penyaluran bantuan menjangkau sekitar 1.600 penerima manfaat.

Menteri Pertanian sekaligus Kepala Bapanas, Andi Amran Sulaiman, menegaskan bahwa pemerintah terus mengoptimalkan pemanfaatan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) untuk melindungi masyarakat sekaligus menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Menurutnya, kondisi stok beras nasional yang kuat menjadi modal penting dalam mendukung berbagai program intervensi pangan, terutama di tengah tantangan perubahan iklim dan dinamika geopolitik global.

“Beras harus terus dijaga kestabilannya. Kondisi global saat ini siaga waspada, namun Indonesia insya Allah aman. Pangan kita kuat, apalagi stok beras tertinggi sepanjang sejarah. Sesuai arahan Bapak Presiden Prabowo, salurkan stok untuk kepentingan masyarakat melalui SPHP, bantuan pangan, dan program lainnya,” tegas Amran.

Lebih lanjut, Amran menyampaikan bahwa program bantuan pangan merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap masyarakat yang membutuhkan dukungan ekonomi. Dengan stok Cadangan Beras Pemerintah yang mencapai sekitar 4,5 juta ton pada November 2026, pemerintah memiliki dukungan pasokan untuk menjaga keberlanjutan program bantuan pangan sekaligus mengantisipasi kebutuhan masyarakat menjelang akhir tahun.

“Ini merupakan bentuk kecintaan Bapak Presiden Prabowo kepada rakyat. Beliau ingin 33,24 juta keluarga yang memang membutuhkan bantalan ekonomi, itu menjadi prioritas pemerintah, agar setiap bulan kebutuhan berasnya dapat terpenuhi,” ujar Amran dalam pernyataan resminya sebelumnya.

Kesiapan Bulog

Sementara itu, Direktur Utama Perum BULOG, Ahmad Rizal Ramdhani, menegaskan kesiapan BULOG dalam menjalankan penugasan pemerintah melalui penyaluran bantuan pangan secara optimal, tepat sasaran, dan tepat waktu. Menurutnya, kehadiran jajaran pimpinan BULOG secara langsung di lapangan merupakan bagian dari upaya pengawasan untuk memastikan bantuan benar-benar diterima oleh keluarga yang berhak.

“Harapannya, bantuan pangan ini bisa membantu masyarakat yang betul-betul ekonominya sangat lemah,” ujar Rizal.

Ia menambahkan bahwa keberhasilan program bantuan pangan tidak hanya dilihat dari besarnya volume beras yang disalurkan, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pangan sehari-hari. Program ini sekaligus diharapkan dapat membantu mengurangi beban pengeluaran rumah tangga, terutama bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah.

Lebih jauh, Rizal menjelaskan bahwa penyaluran bantuan pangan juga memiliki peran dalam menjaga keseimbangan permintaan dan pasokan beras di masyarakat. Dengan cakupan penerima yang besar, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu meredam tekanan permintaan pasar sehingga turut mendukung stabilitas harga beras, khususnya di pasar tradisional dan wilayah perdesaan.

“Kalau nanti tidak ada bantuan pangan, harga akan naik terus. Dengan adanya bantuan pangan yang jumlahnya cukup besar, otomatis ini mampu menstabilkan harga-harga, khususnya beras,” jelas Rizal.

Ia memastikan BULOG akan terus menjalankan amanah pemerintah dengan mengedepankan ketepatan penyaluran berdasarkan data penerima manfaat yang telah ditetapkan pemerintah.

Sinergi antara Bapanas dan Perum BULOG menjadi bagian penting dalam memastikan pelaksanaan program bantuan pangan berjalan efektif dan berkelanjutan. Melalui koordinasi dengan pemerintah daerah serta dukungan jaringan pergudangan dan distribusi BULOG yang tersebar di seluruh Indonesia, penyaluran bantuan terus dioptimalkan agar berlangsung secara transparan, akuntabel, dan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Ketersediaan stok beras pemerintah yang kuat juga menjadi modal strategis dalam mendukung berbagai program stabilisasi pangan, termasuk mengantisipasi potensi gangguan produksi, perubahan iklim, serta peningkatan kebutuhan masyarakat menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027.

Melalui penyaluran bantuan pangan di Kabupaten Bone dan Kota Makassar, pemerintah bersama Bapanas dan Perum BULOG menegaskan komitmen untuk memastikan kekuatan cadangan pangan nasional dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat. Bagi BULOG, keberhasilan penugasan ini tidak hanya diukur dari jumlah beras yang disalurkan, tetapi juga dari kualitas pelayanan, ketepatan distribusi, serta manfaat yang diterima keluarga penerima manfaat.

Sebagai operator pangan pemerintah, BULOG berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi, meningkatkan kualitas pelayanan, dan menjaga integritas dalam setiap pelaksanaan penugasan. Sinergi tersebut diharapkan mampu memperkuat perlindungan sosial, menjaga daya beli masyarakat, serta mendukung terwujudnya ketahanan dan kemandirian pangan nasional secara berkelanjutan.