Arab Saudi Integrasikan Sistem Layanan Haji Digital, Indonesia Didorong Berbenah

Jakarta – Pengamat Haji Farid Aljawi mendorong pemerintah Indonesia mempercepat digitalisasi penyelenggaraan ibadah haji dengan mengadopsi sistem layanan yang diterapkan pemerintah Arab Saudi. Langkah tersebut dinilai penting untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan perlindungan jamaah.

Farid yang juga Ketua Harian DPP Asosiasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (Bersathu), dalam keterangannya kepada MNC Trijaya di Jakarta, Jumat (13/11/2026), mengatakan pemerintah Arab Saudi kini mengintegrasikan berbagai kebutuhan layanan haji melalui sistem digital Nusuk.

Melalui sistem tersebut, pemesanan dan pembayaran berbagai kebutuhan jamaah, mulai dari hotel, transportasi hingga katering, dilakukan melalui mekanisme yang telah disiapkan pemerintah Arab Saudi.

Menurut Farid, sistem terintegrasi ini berbeda dengan mekanisme sebelumnya yang memungkinkan pembayaran dan pemesanan layanan dilakukan secara terpisah.

Ia menilai penerapan sistem digital menunjukkan upaya Arab Saudi meningkatkan pengawasan dan kualitas pelayanan jamaah. Indonesia, menurutnya, perlu mempelajari dan mengadaptasi sistem tersebut.

"Kalau sekarang semuanya digital, lebih transparan. Mereka mau pesan tanggal berapa, tinggal diklik," ujarnya.

Farid menilai digitalisasi juga dapat mengurangi potensi persoalan akibat ketidakjelasan pemesanan akomodasi, transportasi, maupun layanan lainnya. Namun, penerapannya harus disertai edukasi kepada masyarakat dan penyelenggara perjalanan ibadah.

Ia juga menyoroti kompleksitas pengelolaan ibadah haji yang melibatkan jutaan orang dalam waktu bersamaan, terutama saat pergerakan jamaah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna).

Menurutnya, pengaturan transportasi dan mobilitas jamaah membutuhkan koordinasi yang kuat karena seluruh pergerakan harus mengikuti jadwal dan kapasitas yang telah ditentukan.

Karena itu, selain sistem digital, kesiapan sumber daya manusia, komunikasi antarpihak, serta pemahaman jamaah terhadap mekanisme pelayanan juga menjadi faktor penting.

Farid menegaskan penyelenggara wajib memenuhi hak jamaah sesuai layanan yang telah dijanjikan.

"Yang terpenting adalah memberikan jamaah sesuai dengan haknya. Kita sebagai penyelenggara harus seperti itu, membantu melayani," katanya.

Ia menambahkan, pemerintah Indonesia perlu melibatkan asosiasi dan pelaku usaha dalam evaluasi penyelenggaraan haji. Pengalaman penyelenggaraan selama bertahun-tahun dapat menjadi bahan masukan untuk memperbaiki berbagai kekurangan layanan.

Farid juga mengingatkan bahwa ibadah haji membutuhkan kesiapan fisik, materi, dan mental. Karena itu, pelayanan terhadap jamaah, termasuk mereka yang membutuhkan penanganan khusus, harus menjadi perhatian.

Ia berharap hubungan pemerintah dan penyelenggara swasta dibangun melalui komunikasi serta kerja sama yang saling menguatkan, bukan saling menyalahkan.

"Komunikasi kita sama pemerintah itu memang harus saling menguatkan, tidak saling menjatuhkan," tegasnya.

Menurut Farid, kolaborasi dan evaluasi berkelanjutan menjadi kunci untuk membangun penyelenggaraan ibadah haji yang lebih transparan, tertib, dan berorientasi pada pemenuhan hak jamaah.