Moratorium Izin Travel Haji dan Umrah, Bersathu Minta Pemerintah Evaluasi Biro Penyelenggara

JAKARTA – Ketua Harian DPP Asosiasi Kebersamaan Pengusaha Travel Haji Umrah (Bersathu), Farid Aljawi, menyatakan dukungannya terhadap kebijakan pemerintah yang membatasi penerbitan izin baru bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah dan haji hingga 2027. Namun, ia menilai kebijakan tersebut perlu diikuti dengan evaluasi dan verifikasi menyeluruh terhadap biro perjalanan yang telah mengantongi izin.

Dalam keterangannya kepada MNC Trijaya di Jakarta, Jumat (13/11/2026), Farid mengatakan pembatasan perizinan dapat menjadi momentum untuk menata kembali ekosistem penyelenggaraan perjalanan ibadah haji dan umrah. Menurutnya, jumlah biro perjalanan yang telah memiliki izin saat ini perlu disesuaikan dengan kondisi pasar dan kapasitas penyelenggaraan.

Ia menyebut jumlah penyelenggara perjalanan umrah telah mencapai sekitar 3.700 perusahaan, sementara jumlah jamaah umrah Indonesia diperkirakan sekitar tiga juta orang. Jika dibagi secara merata, setiap perusahaan secara teoritis hanya memperoleh sekitar 800 jamaah per tahun.

Namun, kondisi di lapangan menunjukkan distribusi jamaah belum merata. Sejumlah biro perjalanan mampu memberangkatkan hingga 20.000 jamaah, sementara perusahaan lainnya hanya memperoleh sebagian kecil pasar, bahkan ada yang tidak menjalankan aktivitas pemberangkatan.

"Berarti ada juga travel yang tidak kebagian market. Bagaimana mereka tidak kebagian market? Apa yang mereka lakukan? Dan mereka tetap juga harus hidup," ujar Farid.

Selain persoalan persaingan pasar, Farid menyoroti dugaan kepemilikan beberapa perusahaan travel oleh satu orang dengan operasional yang dijalankan secara bersamaan. Kondisi tersebut, menurutnya, perlu ditelusuri melalui proses verifikasi agar data perizinan benar-benar menggambarkan kondisi penyelenggara yang aktif.

Persoalan serupa juga terjadi pada penyelenggara ibadah haji khusus (PIHK). Farid menyebut jumlah PIHK saat ini mendekati 1.200 perusahaan, sedangkan kuota haji khusus yang disebutkannya sekitar 17.860 jamaah.

Dengan perbandingan tersebut, secara matematis setiap PIHK hanya memperoleh sekitar 15 jamaah jika kuota dibagi secara merata. Namun, dalam praktiknya, jumlah jamaah yang diberangkatkan masing-masing perusahaan sangat bervariasi. Ada yang mencapai 2.000 jamaah, 1.500 jamaah, sementara lainnya hanya memberangkatkan 200, 100, bahkan 50 jamaah.

Farid menjelaskan, persoalan semakin kompleks karena sistem penyelenggaraan haji berkaitan dengan antrean pendaftaran jamaah. Perusahaan tidak serta-merta memperoleh kesempatan memberangkatkan jamaah setiap tahun sesuai jumlah kuota yang tersedia.

Menurutnya, kondisi tersebut menimbulkan tantangan bagi keberlangsungan usaha travel, terutama perusahaan yang harus mempertahankan operasional selama bertahun-tahun sebelum memperoleh kesempatan memberangkatkan jamaah.

"Kalau antreannya tujuh tahun atau sembilan tahun, dia baru mendaftar sekarang. Berarti, dia baru bisa menjalankan dan menikmati keuntungan sembilan tahun kemudian. Ini yang perlu diverifikasi," jelasnya.

Atas kondisi tersebut, Farid mendorong pemerintah dan pelaku usaha untuk duduk bersama melakukan kajian berdasarkan data yang komprehensif. Evaluasi tidak hanya menyangkut jumlah perizinan dan kuota, tetapi juga aspek pengelolaan perusahaan, kemampuan keuangan, serta keberlanjutan usaha.

Ia menekankan pentingnya harmonisasi antara pemerintah dan pihak swasta agar keduanya dapat saling melindungi dan memperkuat ekosistem penyelenggaraan ibadah haji dan umrah.

Menurut Farid, kebijakan yang disusun tanpa komunikasi dan koordinasi dengan pelaku usaha berpotensi menimbulkan persoalan baru. Karena itu, pemerintah perlu melibatkan asosiasi dan penyelenggara yang telah berpengalaman dalam merumuskan mekanisme evaluasi.

Verifikasi Izin Harus Berbasis Standar dan Kinerja

Terkait rencana pembatasan izin baru hingga 2027, Farid menilai kebijakan tersebut merupakan langkah yang dapat didukung. Meski demikian, ia mengingatkan agar pemerintah tidak hanya menghentikan sementara penerbitan izin, tetapi juga memanfaatkan periode tersebut untuk menata dan memverifikasi perusahaan yang sudah beroperasi.

Ia mengusulkan agar proses verifikasi mengacu pada sejumlah indikator, antara lain akreditasi, keberadaan kantor, jumlah karyawan, kejelasan pembagian tugas, standar operasional prosedur (SOP), serta kondisi dan laporan keuangan perusahaan.

Keberadaan kantor dan sumber daya manusia yang memadai dinilai penting untuk memastikan perusahaan benar-benar menjalankan kegiatan usaha serta mampu memberikan pelayanan kepada jamaah.

Farid juga mengusulkan adanya penilaian terhadap status kepemilikan kantor, baik milik sendiri maupun sewa, sebagai salah satu unsur dalam pengukuran kapasitas perusahaan.

"Kalau kantornya misalnya, di akreditasi punya sendiri nilainya misalnya A. Kalau sewa nilainya B. Supaya apa? Supaya kita punya tolak ukur," ungkapnya.

Ia menambahkan, perusahaan juga harus memiliki karyawan dengan pembagian tugas yang jelas sehingga pelayanan kepada jamaah dapat berjalan secara profesional.

Apabila terdapat perusahaan yang belum memenuhi persyaratan, Farid mengusulkan agar izin operasionalnya dapat dibekukan sementara sampai perusahaan tersebut memenuhi standar yang ditetapkan. Sebaliknya, perusahaan yang tidak mampu memenuhi ketentuan perlu dievaluasi lebih lanjut sesuai mekanisme yang berlaku.

Farid mengingatkan bahwa penyelenggara perjalanan ibadah menerima dana dari masyarakat sehingga kemampuan finansial dan tata kelola perusahaan harus menjadi perhatian serius pemerintah.

Menurutnya, pemerintah perlu memiliki instrumen untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam mengelola dana jamaah. Hal ini penting untuk mengantisipasi persoalan apabila perusahaan mengalami kesulitan keuangan atau tidak mampu memenuhi kewajibannya kepada jamaah.

Meski demikian, ia meminta agar persoalan yang melibatkan sejumlah penyelenggara tidak dijadikan alasan untuk memberikan penilaian negatif terhadap seluruh perusahaan travel.

Berdasarkan data yang diterima pihaknya, Farid menyebut sebagian kasus bermasalah melibatkan perusahaan yang izinnya diterbitkan sejak 2020 hingga saat ini. Namun, ia menegaskan tidak semua perusahaan baru bermasalah, sebagaimana tidak semua perusahaan lama memiliki rekam jejak yang baik.

"Jangan digeneralisir, karena semuanya tidak seperti itu. Ada juga yang baik-baik, waktunya masih banyak yang baik. Maka itu pentingnya verifikasi," katanya.

Dorong Literasi dan Standarisasi Industri Travel

Selain pembenahan perizinan, Farid menilai peningkatan literasi dan profesionalisme pelaku usaha menjadi kebutuhan penting dalam membangun industri perjalanan haji dan umrah yang sehat.

Ia menyoroti pola kerja sama antarbiro perjalanan yang dalam sejumlah kasus masih bergantung pada hubungan kepercayaan, termasuk dalam pengadaan tiket pesawat, hotel, transportasi, dan kebutuhan operasional lainnya.

Menurutnya, keterbatasan komunikasi langsung dengan penyedia layanan seperti maskapai dan hotel dapat membuat sebagian travel bergantung pada perusahaan lain sebagai perantara. Ketika salah satu perusahaan dalam jaringan kerja sama mengalami masalah, dampaknya dapat merembet kepada perusahaan lain, termasuk berpengaruh terhadap pelayanan jamaah.

Ia mencontohkan, persoalan pada salah satu perusahaan dalam kelompok kerja sama dapat berdampak pada perusahaan lain, bahkan berujung pada tertundanya pencetakan tiket jamaah.

Karena itu, Farid mendorong penguatan pemahaman dan standar pengelolaan di seluruh rantai layanan perjalanan ibadah, mulai dari maskapai penerbangan, hotel, transportasi, katering, hingga pembimbingan ibadah.

"Literasi tentang pengelolaan, baik itu hotel, transport, catering, airline, bimbingan, itu harus dikuatkan. Standarisasinya harus dilatih," ujarnya.

Ia meyakini peningkatan pengetahuan dan kemampuan pengelola travel dapat membantu memperbaiki kualitas pelayanan sekaligus mengurangi potensi penyimpangan dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah.

Farid berharap kebijakan pembatasan izin baru hingga 2027 dapat menjadi kesempatan bagi pemerintah dan asosiasi untuk membangun sistem perizinan yang lebih terukur, transparan, dan berorientasi pada perlindungan jamaah.

Menurutnya, penataan industri tidak cukup hanya dilakukan melalui pembatasan jumlah perusahaan, tetapi harus disertai verifikasi berbasis data, penguatan tata kelola, serta peningkatan kompetensi penyelenggara.

Dengan koordinasi yang lebih baik antara pemerintah dan pelaku usaha, ekosistem perjalanan haji dan umrah diharapkan dapat berkembang secara lebih sehat, profesional, dan mampu memberikan kepastian pelayanan bagi masyarakat.