Kemenhaj Temukan 50 Persen Travel Umrah Tak Aktif, Izin Baru Ditunda hingga 2027

JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) melakukan pendataan ulang terhadap seluruh penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) setelah menemukan sekitar 50 persen dari total 3.600 travel umrah yang terdaftar tidak aktif.

Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengatakan, penertiban juga menyasar penyelenggara haji khusus serta kelompok bimbingan ibadah haji dan umrah. Sejumlah penyelenggara yang terlibat penipuan telah ditutup.

Menurut Dahnil, praktik penipuan berkedok perjalanan haji dan umrah masih marak terjadi. Sekitar 70 persen korbannya, berdasarkan keterangan yang disampaikannya, merupakan masyarakat kurang mampu dari wilayah pedesaan.

Untuk memperketat pengawasan, Kemenhaj sementara belum menerbitkan izin baru bagi PPIU. Pemerintah terlebih dahulu akan menyelesaikan pendataan dan audit terhadap penyelenggara yang sudah terdaftar.

"Kami mau bereskan dulu data-datanya," ujar Dahnil di Jakarta, Selasa (10/11/2026).

Kemenhaj menargetkan audit dan pendataan ulang rampung pada November 2026. Sementara penerbitan izin baru direncanakan kembali dibuka pada awal 2027.

Selain itu, pemerintah akan memperkuat pengawasan melalui revitalisasi Direktorat Jenderal Pengendalian dan perekrutan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) yang berkoordinasi dengan kepolisian.

Dahnil menyebut, idealnya setiap kabupaten memiliki tiga personel PPNS, dengan jumlah yang disesuaikan berdasarkan kondisi dan jumlah jemaah.

Langkah tersebut dilakukan untuk menekan praktik penipuan sekaligus meningkatkan perlindungan masyarakat dalam penyelenggaraan perjalanan ibadah.

"Kementerian Haji dan Umrah orientasinya adalah pelayanan dan perlindungan jemaah. Itu yang pertama dan utama bagi kami," pungkasnya.