Yulius Setiarto Desak Kapolri Usut Dugaan Kekerasan Aparat saat Demo di Yogyakarta

YOGYAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Yulius Setiarto, menyampaikan keprihatinan atas kericuhan demonstrasi yang berlangsung di Kota Yogyakarta pada 10–11 November 2026. Ia meminta aparat kepolisian melakukan evaluasi terhadap pola pengamanan aksi unjuk rasa serta mengusut dugaan penggunaan kekuatan berlebihan dalam penanganan massa.

Yulius menilai, pengamanan demonstrasi harus tetap mengedepankan prinsip hak asasi manusia (HAM), profesionalitas, dan penghormatan terhadap hak konstitusional masyarakat dalam menyampaikan pendapat di muka umum.

Menurutnya, tindakan anarkis, perusakan fasilitas publik, maupun pelanggaran hukum yang dilakukan oknum peserta aksi tidak dapat dibenarkan. Namun, penegakan hukum oleh aparat juga harus dilaksanakan secara terukur dan sesuai prosedur, tanpa mengabaikan keselamatan warga sipil.

Ia menyoroti sejumlah dugaan pelanggaran dalam pengamanan demonstrasi, mulai dari penggunaan kekuatan secara berlebihan, penembakan gas air mata di kawasan padat penduduk dan lingkungan pendidikan, hingga penangkapan terhadap sejumlah warga sipil dan mahasiswa.

"Penegakan hukum tidak boleh dilakukan secara membabi buta. Aparat harus mengedepankan prinsip proporsionalitas dan menghormati hak asasi manusia dalam setiap tindakan pengamanan," demikian sikap Yulius dalam keterangan tertulis kepada Media, Jakarta, Rabu (11/11).

Ia mengingatkan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum merupakan hak konstitusional warga negara yang dijamin Undang-Undang Dasar 1945.

Selain itu, pelaksanaan tugas kepolisian juga harus mengacu pada Peraturan Kapolri Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penggunaan Kekuatan dalam Tindakan Kepolisian serta Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas Polri.

"Pendekatan keamanan yang tidak mengedepankan dialog dan proporsionalitas berpotensi memperburuk situasi. Karena itu, ia meminta seluruh pihak menahan diri dan mengutamakan penyelesaian persoalan melalui mekanisme hukum serta komunikasi yang terbuka," tegasnya.

Desak Pemeriksaan Aparat dan Perlindungan Mahasiswa

Terkait peristiwa tersebut, Yulius mendesak Kapolri, Kapolda DIY, dan jajaran terkait untuk melakukan investigasi terhadap personel yang diduga melakukan kekerasan, pemukulan, intimidasi, maupun tindakan di luar prosedur dalam pengamanan demonstrasi.

 "Setiap  dugaan pelanggaran oleh aparat harus diperiksa secara objektif dan transparan. Apabila ditemukan pelanggaran, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan hukum yang berlaku," imbuhnya.

Yulius juga memberikan perhatian khusus terhadap dugaan tindakan intimidasi dan kekerasan di lingkungan pendidikan. Menurutnya, kampus harus tetap menjadi ruang aman bagi mahasiswa dan seluruh sivitas akademika untuk mengembangkan pemikiran kritis, menyampaikan pendapat, serta berpartisipasi dalam kehidupan demokrasi.

"Kampus harus tetap menjadi ruang merdeka bagi pengembangan ilmu pengetahuan, kebebasan berekspresi, dan penyampaian aspirasi secara demokratis," tegasnya.

Minta Penangkapan Lebih dari 150 Orang Transparan

Persoalan penangkapan peserta aksi juga menjadi perhatian Yulius. Ia meminta kepolisian memberikan kejelasan mengenai proses hukum terhadap lebih dari 150 orang yang disebut telah diamankan dalam rangkaian peristiwa tersebut.

Menurutnya, setiap orang yang ditangkap harus mendapatkan kepastian hukum, akses pendampingan bantuan hukum, serta perlakuan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Ia juga meminta agar warga yang tidak terbukti melakukan tindak pidana segera dibebaskan sesuai prosedur hukum.

"Transparansi dalam proses penanganan perkara dinilai penting untuk memastikan tidak terjadi pelanggaran hak-hak warga negara selama proses pemeriksaan berlangsung," pintanya.

Dorong Evaluasi SOP Pengamanan Demonstrasi

Selain meminta pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran di lapangan, Yulius mendorong Kepolisian Negara Republik Indonesia melakukan evaluasi menyeluruh terhadap standar operasional prosedur (SOP) pengamanan unjuk rasa.

Evaluasi tersebut, menurutnya, perlu mencakup strategi pengendalian massa, penggunaan peralatan pengamanan, sera prosedur penanganan situasi ketika demonstrasi mengalami eskalasi, khususnya pada malam hari.

"Langkah evaluasi diharapkan dapat menjadi bahan perbaikan agar pengamanan aksi berikutnya berjalan lebih profesional dan tidak menimbulkan korban maupun ketakutan di tengah masyarakat," harapnya.

Yulius turut mendorong Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan Ombudsman Republik Indonesia untuk melakukan penelusuran secara independen terhadap dugaan pelanggaran HAM maupun penyimpangan prosedur dalam pengamanan demonstrasi di Yogyakarta.

Menurutnya, keterlibatan lembaga pengawas eksternal diperlukan untuk memastikan proses pemeriksaan berlangsung objektif, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ajak Semua Pihak Kembali ke Meja Dialog

Di tengah situasi yang berkembang, Yulius mengajak Pemerintah Daerah DIY, aparat penegak hukum, mahasiswa, serta elemen masyarakat untuk mengedepankan dialog sebagai jalan penyelesaian.

Ia menilai, persoalan sosial, ekonomi, dan politik yang menjadi latar belakang munculnya aksi unjuk rasa perlu dibahas secara terbuka dengan melibatkan pihak-pihak terkait.

Pendekatan dialogis diharapkan dapat mencegah konflik berulang sekaligus menciptakan situasi yang kondusif bagi masyarakat Yogyakarta.

Sebagai anggota Komisi III DPR RI yang menjalankan fungsi pengawasan di bidang hukum dan penegakan hukum, Yulius menyatakan akan terus memantau perkembangan penanganan kasus tersebut.

Ia menegaskan, pengawasan parlemen diperlukan untuk memastikan proses penegakan hukum berjalan secara adil, transparan, dan tetap menghormati hak asasi manusia.

"Penanganan kericuhan demonstrasi tidak hanya berkaitan dengan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang terjadi, tetapi juga menyangkut jaminan perlindungan hak warga negara serta kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum," tandasnya.