Hak Privasi Seluruh Rakyat Harus Dilindungi Polri, ART: Jangan Hanya  Presiden

Jakarta  – Sekretaris Jenderal Laskar Merah Putih, Abdul Rachman Thaha (ART), mengapresiasi kesungguhan Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dalam mengungkap dan menindak dugaan skandal penyadapan ilegal yang melibatkan sejumlah pihak. Namun, ia mengingatkan agar penanganan perkara tersebut tidak hanya berorientasi pada perlindungan Presiden Prabowo Subianto, melainkan juga menjamin hak privasi seluruh masyarakat.

Dalam keterangan tertulis di Jakarta, Rabu (11/11/2026), ART yang juga dikenal sebagai politisi dan pakar hukum tata negara itu menilai langkah Polri menerapkan pasal terkait penyadapan ilegal terhadap para tersangka merupakan langkah positif.

Meski demikian, ia mempertanyakan penggunaan istilah 'oknum polisi' apabila dugaan penyadapan tersebut dilakukan atas komando seseorang yang ketika itu menjabat sebagai Kapolri.

Menurut ART, persoalan tersebut perlu dilihat lebih jauh dari sekadar tindakan individu. Jika dugaan keterlibatan dan penyalahgunaan kewenangan terbukti melalui proses hukum, peristiwa itu berpotensi menjadi catatan serius mengenai penyalahgunaan kekuasaan (abuse of power) di lingkungan institusi kepolisian.

"Jika memang terbukti terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh pihak yang memiliki jabatan strategis, maka persoalan ini tidak cukup hanya disebut sebagai tindakan oknum. Harus ada evaluasi menyeluruh terhadap tanggung jawab institusi," demikian pandangan ART.

Ia juga menyarankan agar Kapolri mempertimbangkan penyampaian permintaan maaf kepada masyarakat apabila hasil penyelidikan dan penyidikan membuktikan adanya penyalahgunaan kewenangan yang melibatkan aparat kepolisian.

Dijerat Pasal Makar

ART menyoroti desakan publik agar para pihak yang diduga terlibat dalam penyadapan ilegal turut dijerat dengan pasal makar. Menurutnya, penerapan pasal tersebut harus didasarkan pada hasil investigasi dan kecukupan unsur hukum, bukan semata-mata tekanan opini publik.

Namun, ia mengingatkan bahwa Presiden Prabowo bukan satu-satunya pihak yang diduga menjadi korban penyadapan ilegal. Ada kemungkinan sejumlah tokoh dan warga masyarakat lainnya turut mengalami pelanggaran privasi serupa.

Karena itu, ART meminta Polri tidak mengabaikan perlindungan hukum bagi masyarakat luas. Ia menilai Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) perlu menjadi salah satu instrumen hukum yang dipertimbangkan dalam penanganan perkara tersebut, sepanjang unsur-unsur pelanggarannya terpenuhi.

Menurutnya, penerapan UU PDP akan menunjukkan bahwa negara memberikan perhatian yang sama terhadap hak privasi seluruh warga negara, bukan hanya pejabat tinggi pemerintahan.

ART mengingatkan, penegakan hukum yang terkesan hanya memberikan perlindungan kepada penguasa berpotensi memunculkan persepsi diskriminasi di tengah masyarakat.

"Polri harus membuktikan bahwa semboyan Polri bersama masyarakat benar-benar dijalankan. Masyarakat bukan hanya presiden, tetapi seluruh rakyat Indonesia yang memiliki hak dan kedudukan yang sama di hadapan hukum," menjadi salah satu penekanan dalam pernyataannya.

Selain persoalan penegakan hukum, ART turut mempertanyakan jaminan pengawasan terhadap perangkat penyadapan, termasuk LIMS dan berbagai teknologi lainnya, agar tidak kembali disalahgunakan untuk memata-matai warga negara tanpa dasar hukum yang sah.

Ia menilai perlu ada mekanisme pengawasan yang transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan untuk memastikan penggunaan teknologi penyadapan tidak melanggar hak konstitusional masyarakat.

Dalam pernyataannya, ART juga menyinggung konsep Panopticon Effect, yakni kondisi ketika seseorang merasa selalu berada dalam pengawasan sehingga perilakunya cenderung berubah karena adanya persepsi bahwa setiap tindakan dapat diketahui pihak lain.

Ia mengemukakan gagasan tersebut dalam konteks pemberantasan berbagai tindak kejahatan, mulai dari korupsi, penyimpangan pajak, pertambangan ilegal, penyelundupan satwa, perdagangan orang, perjudian daring, hingga praktik prostitusi.

Meski demikian, penggunaan teknologi pengawasan oleh negara tetap harus berada dalam koridor hukum dan menghormati hak asasi manusia. Pengawasan tidak boleh menjadi pembenaran bagi penyadapan ilegal atau tindakan sewenang-wenang terhadap warga negara.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto menegaskan komitmennya untuk menindak tegas siapa pun yang terlibat dalam dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, termasuk apabila ditemukan keterlibatan anggota internal Polri.

Pernyataan tersebut disampaikan Suyudi saat menghadiri Konferensi Gerakan Pemuda oleh Cipayung Plus Pusat di Jakarta, Selasa (10/11/2026). Ia menyebut tindakan penyadapan tersebut sebagai perbuatan yang mengkhianati bangsa dan institusi kepolisian.

Kapolri juga menilai terbongkarnya dugaan penyadapan ilegal terhadap sejumlah tokoh menjadi momentum untuk memperkuat dukungan masyarakat terhadap upaya menjaga stabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintahan.