
JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mencatat 377 dugaan pelanggaran selama pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik (TKA) jenjang SMA/SMK dan sederajat gelombang pertama dan kedua. Dari jumlah tersebut, 14 kasus masuk kategori pelanggaran berat dan sedang didalami oleh Inspektorat Jenderal.
Kepala Badan Kebijakan Pendidikan Dasar dan Menengah (BKPDM) Kemendikdasmen, Toni Toharudin, menyampaikan temuan tersebut di Jakarta, Senin (9/11/2026).
Ia menjelaskan, sebanyak 308 dugaan pelanggaran ditemukan pada gelombang pertama, sedangkan 69 lainnya tercatat pada gelombang kedua.
“Di dalam rekap gelombang ini memang tercatat 377 dugaan pelanggaran,” kata Toni.
Menurutnya, sejumlah temuan berkaitan dengan tindakan proktor maupun pengawas yang mendokumentasikan aktivitas ruang ujian, kemudian menyiarkannya secara langsung atau mengunggahnya ke media sosial.
Meski tidak selalu menampilkan substansi soal, tindakan tersebut tetap dianggap melanggar ketentuan karena tidak sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP) pelaksanaan TKA.
“Proktor yang sedang mengawasi, sedang melaksanakan ujian di setiap ruang kelas, kemudian diekspos di media sosial itu kami catat juga sebagai pelanggaran,” ujarnya.
Toni mengatakan, Kemendikdasmen telah melakukan klarifikasi terhadap laporan pelanggaran di 308 satuan pendidikan pada gelombang pertama untuk memastikan kesesuaian antara laporan dan kondisi di lapangan.
Sebagai langkah pencegahan, Kemendikdasmen juga menerbitkan Surat Edaran Kepala BKPDM Nomor 001 Tahun 2026 tertanggal 2 November 2026. Edaran tersebut ditujukan kepada dinas pendidikan, kantor wilayah Kementerian Agama, dan satuan pendidikan agar seluruh pihak mematuhi tata tertib pelaksanaan TKA.
"Selain itu, pengawasan diperkuat melalui koordinasi dengan Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), serta Ombudsman RI yang turut memantau pelaksanaan TKA di 34 provinsi," ungkapnya.
Kemendikdasmen mengingatkan seluruh murid, proktor, dan pengawas agar memahami serta menaati aturan ujian. Langkah tersebut diperlukan untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan integritas pelaksanaan Tes Kemampuan Akademik di seluruh satuan pendidikan.