Polemik Ijazah Gibran, Yulius Setiarto Dorong DPR Segera Ajukan Hak Menyatakan Pendapat

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Yulius Setiarto, mendorong DPR segera menginisiasi Hak Menyatakan Pendapat (HMP) untuk menindaklanjuti polemik dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka melalui mekanisme konstitusional.

"Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 dan putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) Nomor 742 K/TUN/2026 dapat menjadi bahan bagi DPR untuk mengambil langkah politik-konstitusional," ujar Yulius dalam keterangan terrulis kepada Media, Jakarta, Senin (8/11).

Menurutnya, DPR tidak perlu mengulang pemeriksaan faktual terhadap dokumen dan bukti yang telah menjadi bagian dari proses persidangan di kedua lembaga peradilan tersebut.

“DPR perlu segera mengambil langkah melalui mekanisme Hak Menyatakan Pendapat. Putusan MK dan MA yang telah ada dapat menjadi dasar untuk membawa persoalan ini ke jalur konstitusional,”  imbuh Yulius.

Ia menegaskan, pengajuan HMP bukan berarti DPR dapat langsung memberhentikan Wakil Presiden. Proses tersebut tetap harus mengikuti ketentuan Pasal 7A dan Pasal 7B UUD 1945.

“Langkah ini bukan untuk mendahului kewenangan MK maupun MPR. Semua tahapan harus dijalankan sesuai konstitusi agar tidak terjadi pelanggaran terhadap mekanisme hukum yang berlaku,” tegasnya.

Yulius juga menilai pembentukan penyelidikan baru yang hanya mengulang pemeriksaan dokumen berpotensi memperpanjang ketidakpastian hukum.

“Yang diperlukan sekarang adalah keberanian DPR menjalankan kewenangan konstitusionalnya. Jangan sampai persoalan ini terus menggantung tanpa kejelasan penyelesaian,” imbuhnya.

Meski demikian, pengajuan HMP tetap harus memenuhi persyaratan tata tertib DPR, termasuk dukungan anggota, pembahasan, serta persetujuan dalam rapat paripurna.

Apabila DPR menyampaikan pendapat terkait dugaan tidak terpenuhinya persyaratan jabatan Wakil Presiden, pendapat tersebut harus terlebih dahulu diperiksa dan diputus oleh MK. Jika dinyatakan terbukti, proses selanjutnya diteruskan kepada MPR untuk diputuskan sesuai ketentuan konstitusi.

Yulius berharap seluruh lembaga negara menjalankan kewenangannya secara terbuka, tegas, dan sesuai aturan hukum.

“Tujuan akhirnya adalah menghadirkan kepastian hukum dan menjaga kepercayaan publik. Karena itu, setiap lembaga negara harus menjalankan tugas dan kewenangannya sesuai konstitusi,” tandasnya.