Polri Siapkan Bantuan Hukum Proaktif Lindungi Penyidik Dari Risiko Hukum

Jakarta - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menyiapkan penguatan bantuan hukum proaktif bagi penyidik melalui pendampingan sejak tahap awal penyidikan gunamemitigasi risiko hukum seiring perluasan objek praperadilandalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
 
Pamen Divkum Polri, Komisaris Besar Polisi, Fidian Suprihati, SH, MH, di Jakarta, Senin, mengatakan penguatan tersebut dilakukan dengan mengubah pendekatan bantuan hukum dari reaktif menjadi proaktif.
 
“Lima langkah utama yakni mencegah, mendeteksi, mendampingi, memitigasi, dan mengendalikan risiko hukum dalam proses penyidikan,” katanya.

Berdasarkan data Polri, rasio risiko litigasi atau litigation risk ratio meningkat dari 4,70 persen pada 2024 menjadi 6,40 persen pada 2025, kemudian mencapai sekitar 12,25 persen hingga Agustus 2026.
 
“Peningkatan tersebut menunjukkan perlunya mekanisme perlindungan hukum yang lebih dini untuk memastikan pelaksanaan kewenangan penyidik tetap sesuai prosedur, profesional, dan akuntabel,” katanya.
 
Selama ini, mekanisme bantuan hukum berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 2 Tahun 2017 masih mensyaratkan permohonan resmi secara tertulis. Ketentuan tersebut menyebabkan fungsi bantuan hukum cenderung baru berjalan setelah muncul sengketa atau gugatan terhadap proses penyidikan.
 
“Melalui pendekatan proaktif, fungsi hukum di lingkungan Polri diarahkan untuk terlibat sejak awal melalui konsultasi, verifikasi data, pendampingan, serta identifikasi potensi persoalan hukum sebelum berkembang menjadi sengketa,” ujarnya.
 
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra sangat menyambut baik gagasan ini.
 
“Suatu ide yang brilian untuk melangkah ke depan setelah mengesahkan Undang Undang Hukum Acara Pidana yang mulai berlaku awal tahun 2026,” katanya.
 
Yusril juga menambahkan, masih banyak sekali hal-hal yang harus disempurnakan tanpa mengubah teks dari KUHAP. Gagasan ini terkait penyediaan bantuan hukum, baik melibatkan anggota Polri ataupun masyarakat.
 
“Untuk itu gagasan beliau kemukakan terkait penyediaan bantuan hukum yang melibatkan anggota Polri sangat baik. Dimana semestinya dilakukan secara proaktif, tidak pasif yang selama ini berlaku,” kata Yusril.
 
Beban penanganan perkara bantuan hukum di lingkungan Polri tergolong tinggi. Tercatat sebanyak 3.128 perkara pada 2024, meningkat menjadi 3.713 perkara pada 2025, sedangkan hingga Agustus 2026 mencapai 2.087 perkara.
 
Penguatan tersebut juga mencakup penyempurnaan regulasi, standarisasi mekanisme bantuan hukum, peningkatan kompetensi sumber daya manusia, kolaborasi antarfungsi, serta pemanfaatan teknologi agar pelayanan hukum lebih sistematis dan terukur.
 
Penerapan awal bantuan hukum proaktif telah dilakukan dalam penyidikan perkara dugaan tindak pidana perdagangan yang melibatkan tersangka Wu Zhenxi, berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/A/54/IV/2026/SPKT.DITTIPIDTER/BARESKRIM tertanggal 13 April 2026.
 
Dalam penanganan perkara tersebut, fungsi hukum melakukan verifikasi data serta pendampingan untuk mendeteksi dan memitigasi potensi risiko hukum dalam proses penyidikan.
 
Tersangka kemudian mengajukan empat permohonan praperadilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, masing-masing terkait penetapan tersangka, penangkapan, penahanan, dan penyitaan.
 
Keempat perkara tersebut tercatat dengan nomor 141/Pid/Pra/2026/PN.Jkt.Sel, 151/Pid/Pra/2026/PN.Jkt.Sel, 147/Pid/Pra/2026/PN.Jkt.Sel, dan 172/Pid/Pra/2026/PN.Jkt.Sel.
 
Berdasarkan hasil pengujian melalui mekanisme praperadilan, seluruh permohonan pemohon ditolak oleh pengadilan.
 
Menurut dia, hasil tersebut menjadi salah satu contoh penerapan pendampingan hukum sejak tahap penyidikan untuk memastikan tindakan penyidik dapat dipertanggungjawabkan melalui mekanisme pengujian hukum.
 
Penguatan bantuan hukum proaktif juga diarahkan untuk mendukung Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) ke-16, yakni perdamaian, keadilan, serta pembangunan kelembagaan yang efektif, akuntabel, dan inklusif.
 
“Melalui perubahan pendekatan tersebut, Polri berupaya memastikan perlindungan hukum bagi penyidik berjalan seiring dengan kepastian prosedural, penghormatan terhadaphak para pihak, serta peningkatan akuntabilitas dalam penegakan hukum,” kata Fidian.