Ujian Kepemimpinan Prabowo, Didi Irawadi: Bukan Hanya Kasus Listyo, Ekonomi dan Nasib Rakyat Jadi Taruhan

JAKARTA – Kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto dinilai menghadapi tantangan yang jauh lebih luas daripada persoalan dugaan penyadapan yang menyeret nama Kapolri Listyo Sigit Prabowo. Persoalan daya beli masyarakat, ancaman pemutusan hubungan kerja (PHK), tekanan ekonomi, kerusakan lingkungan, hingga kesejahteraan guru disebut menjadi sejumlah persoalan mendasar yang membutuhkan perhatian serius pemerintah.

Pandangan tersebut disampaikan Didi Irawadi Syamsuddin, S.H., LL.M., pengacara, penulis, sekaligus politikus yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama tiga periode, melalui tulisan opininya berjudul Kasus Listyo Menguji Ketegasan Prabowo, tetapi Sederet Persoalan Bangsa yang Lebih Besar Menguji Kepemimpinannya Sebagai Presiden.

Dalam pandangannya, kasus yang berkaitan dengan Kapolri harus tetap ditangani secara transparan, objektif, dan berdasarkan hukum. Apabila ditemukan penyalahgunaan kewenangan, pihak yang terbukti bertanggung jawab harus diproses sesuai ketentuan yang berlaku.

Namun, menurut Didi, perhatian Presiden tidak seharusnya hanya terpusat pada persoalan salah satu pejabat di lingkaran pemerintahan. Ada berbagai persoalan kehidupan masyarakat yang membutuhkan penyelesaian konkret dan berkelanjutan.

Ia menilai, ketegasan seorang Presiden tidak cukup diukur dari kemampuannya mengambil tindakan terhadap pembantu pemerintahan, tetapi juga dari keberhasilannya menjawab persoalan yang langsung dirasakan masyarakat.

Daya Beli dan Lapangan Kerja Jadi Perhatian

Salah satu persoalan yang disoroti Didi adalah tekanan ekonomi yang dihadapi masyarakat. Melemahnya daya beli dan meningkatnya beban kebutuhan hidup dinilai dapat berdampak langsung terhadap kondisi rumah tangga, khususnya kelompok masyarakat berpenghasilan terbatas.

Menurutnya, keberhasilan pembangunan ekonomi tidak semestinya hanya dilihat dari angka pertumbuhan, tetapi juga perlu diukur melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Ia juga menyoroti kondisi dunia usaha yang menghadapi berbagai tekanan. Penurunan konsumsi, ketidakpastian ekonomi, dan tertahannya ekspansi bisnis berpotensi memengaruhi kemampuan perusahaan mempertahankan tenaga kerja.

Didi mengingatkan bahwa persoalan PHK tidak hanya berdampak kepada pekerja, tetapi juga terhadap keluarga yang bergantung pada penghasilan mereka.

Di sisi lain, tantangan penyediaan lapangan kerja bagi generasi muda juga membutuhkan perhatian pemerintah. Menurutnya, bonus demografi tidak akan memberikan manfaat optimal apabila tidak diikuti ketersediaan pekerjaan yang layak dan produktif.

Karena itu, penguatan industri, investasi produktif, serta pengembangan usaha kecil dan menengah dinilai perlu menjadi bagian dari strategi pemerintah dalam memperluas kesempatan kerja.

Stabilitas Rupiah dan Kepercayaan Investor Perlu Dijaga

Didi turut menyoroti pentingnya menjaga stabilitas nilai tukar rupiah, pasar saham, dan kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia.

Ia mengakui bahwa pergerakan nilai tukar dan pasar keuangan tidak hanya dipengaruhi kebijakan pemerintah, tetapi juga kondisi ekonomi global, suku bunga internasional, arus modal, serta perkembangan geopolitik.

Meski demikian, pemerintah tetap memiliki tanggung jawab memperkuat faktor-faktor domestik yang memengaruhi kepercayaan pasar.

Kepastian hukum, konsistensi kebijakan, disiplin fiskal, tata kelola pemerintahan, dan pemberantasan korupsi disebut sebagai sejumlah aspek penting dalam menjaga kredibilitas Indonesia di mata investor.

Menurut Didi, kepercayaan tidak dapat dibangun hanya melalui pernyataan politik, melainkan harus ditopang kebijakan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kerusakan Hutan dan Kesejahteraan Guru Tak Boleh Terabaikan

Selain persoalan ekonomi, Didi mengingatkan pemerintah mengenai ancaman kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah, termasuk Sumatra dan Kalimantan.

Ia menilai kerusakan hutan tidak hanya berdampak terhadap lingkungan, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat, kehidupan petani, keanekaragaman hayati, dan keberlanjutan ekosistem.

Pemerintah, menurutnya, perlu memperkuat pengawasan terhadap kawasan konsesi, penegakan hukum lingkungan, pemulihan lahan, serta perlindungan masyarakat yang terdampak.

Penindakan juga harus dilakukan tanpa membedakan latar belakang ekonomi maupun kedekatan politik pihak yang terbukti bertanggung jawab.

Persoalan kesejahteraan guru turut menjadi perhatian. Didi menilai masih adanya pendidik, terutama guru honorer dan tenaga pendidik non-ASN, yang menghadapi persoalan penghasilan dan ketidakpastian status pekerjaan merupakan tantangan yang harus diselesaikan.

Ia mengingatkan bahwa peningkatan kualitas pendidikan tidak dapat dilepaskan dari perhatian terhadap kesejahteraan para pendidik.

Menurutnya, cita-cita Indonesia Emas 2045 membutuhkan fondasi pendidikan yang kuat, termasuk pemerataan akses pendidikan dan peningkatan kualitas pembelajaran.

Program Pemerintah Harus Terukur dan Transparan

Dalam tulisannya, Didi juga menyoroti pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa Merah Putih.

Ia menyatakan bahwa tujuan kedua program tersebut patut mendapat dukungan, terutama dalam upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat dan memperkuat perekonomian desa.

Namun, besarnya anggaran dan luasnya cakupan program harus diimbangi dengan tata kelola yang baik, transparansi, pengawasan ketat, serta evaluasi independen.

Menurut Didi, keberhasilan program pemerintah tidak cukup diukur dari pencapaian target administratif. Hal yang lebih penting adalah manfaat nyata yang diterima masyarakat.

Ia juga mengingatkan bahwa pemerintah harus terbuka terhadap evaluasi dan bersedia melakukan perbaikan apabila ditemukan kekurangan dalam pelaksanaan kebijakan.

Kritik Publik Bagian dari Demokrasi

Lebih jauh, Didi menilai kualitas kepemimpinan nasional juga tercermin dari kemampuan pemerintah mendengar kritik dan merespons persoalan secara terbuka.

Kritik dari mahasiswa, akademisi, pekerja, masyarakat sipil, dan berbagai kelompok masyarakat seharusnya dipandang sebagai bagian dari mekanisme pengawasan dalam demokrasi.

Ia menilai Presiden membutuhkan jajaran pembantu yang kompeten dan berintegritas, sekaligus mampu menyampaikan kondisi sebenarnya, termasuk ketika terdapat kebijakan yang belum berjalan sesuai harapan.

Menurutnya, kepemimpinan yang kuat bukan berarti terbebas dari kritik, melainkan memiliki keberanian untuk mendengar, mengakui kekurangan, dan memperbaiki kebijakan.

Didi menegaskan bahwa kasus yang menyeret nama Kapolri tetap harus diselesaikan melalui proses hukum yang objektif. Namun, persoalan tersebut tidak boleh mengalihkan perhatian dari tantangan bangsa yang lebih luas.

Ia menyebut pemulihan daya beli, penciptaan lapangan kerja, penguatan ekonomi, perlindungan lingkungan, peningkatan kesejahteraan guru, dan penegakan hukum sebagai sejumlah indikator penting dalam menilai keberhasilan pemerintahan.

Pada akhirnya, menurut Didi, masyarakat membutuhkan hasil pembangunan yang dapat dirasakan langsung dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari penghasilan yang memadai, pekerjaan yang tersedia, pendidikan berkualitas, hingga lingkungan yang sehat.

Ia menilai sejarah kepemimpinan seorang Presiden tidak hanya ditentukan oleh besarnya kekuasaan atau ketegasan terhadap bawahannya, tetapi juga oleh sejauh mana pemerintah mampu mengurangi kesulitan masyarakat dan menghadirkan masa depan yang lebih baik.

"Ukuran keberhasilan seorang Presiden bukanlah seberapa besar kekuasaan yang mampu dipertahankannya, melainkan seberapa besar penderitaan rakyat yang berhasil dikuranginya," demikian salah satu penegasan Didi dalam tulisannya.

Alternatif judul berita

1. Didi Irawadi: Prabowo Jangan Hanya Fokus pada Kasus Listyo, Nasib Rakyat Lebih Mendesak

2. Daya Beli hingga Pengangguran Jadi Sorotan, Didi Irawadi Ingatkan Ujian Berat Prabowo

3. Kritik Kepemimpinan Prabowo, Didi Irawadi Singgung Ekonomi, Hutan, hingga Kesejahteraan Guru

4. Bukan Sekadar Ketegasan terhadap Kapolri, Didi Irawadi Minta Prabowo Jawab Persoalan Rakyat

5. Didi Irawadi Ungkap Sejumlah Pekerjaan Rumah Prabowo: Ekonomi, Pendidikan, dan Penegakan Hukum

Rekomendasi judul: Nomor 1 paling kuat untuk media online karena menonjolkan pernyataan narasumber,menyampaikan isu utama, dan memiliki daya tarik tanpa menghakimi pihak tertentu.

Catatan redaksi: Naskah ini merupakan pengolahan atas opini yang diberikan. Dugaan penyadapan dan berbagai kondisiekonomi maupun lingkungan tidak diposisikan sebagai fakta terverifikasi secara independen.