Konferensi Internasional Peradaban Melayu Dunia II kerja sama Universiti Malaya dengan Universitas Nasional

JAKARTA - Universitas Nasional bekerja sama dengan Universiti Malaya, Malaysia sukses menyelenggarakan Konferensi Internasional Peradaban Melayu Dunia II dengan tema “Memperkukuh Potensi Budaya Melayu dalam Menghadapi Cabaran Geopolitik Dunia Baru” di Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 3 November 2026. Konferensi ini dihadiri oleh pejabat tinggi dari kedua negara serta dihadiri oleh 250 undangan onsite yang hadir di kampus Universiti Malaya.

Dato Sri Awang Bemee bin Awang Ali Basah (Yang di-Pertua Dewan Negara, Parlimen Malaysia) – Selat sebagai Pemersatu, bukan pemisah

Dato Sri Awang Bemee bin Awang Ali Basah, Yang di-Pertua Dewan Negara Parlimen Malaysia, menegaskan bahwa selat dan kawasan perairan di Asia Tenggara bukan sekadar jalur geografis dan perdagangan, melainkan juga ruang pemersatu warisan sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan peradaban bangsa-bangsa serumpun. Keterhubungan Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand mencerminkan warisan bersama rumpun Melayu dan Kepulauan Melayu yang telah terbangun sejak masa kejayaan peradaban Majapahit dan Kesultanan Melaka. Warisan historis tersebut perlu menjadi fondasi untuk memperkuat persaudaraan, memperluas kerja sama antarbangsa, serta membangun kesadaran kolektif bahwa sejarah dan peradaban merupakan modal penting dalam menghadapi dinamika kawasan dan global masa kini.

Lebih lanjut, Dato Sri Awang Bemee menekankan pentingnya kepemimpinan dan peran institusi dalam merespons berbagai tantangan kontemporer, termasuk persaingan rantai pasok global (global supply chain), ketimpangan digital (digital inequality), serta perubahan geopolitik yang semakin kompleks. Dalam konteks tersebut, semangat kesatuan ASEAN harus diwujudkan melalui kerja sama yang inklusif, kesetaraan antar bangsa, dan kontribusi seluruh pemangku kepentingan dalam membangun masa depan kawasan. Ia menggarisbawahi bahwa geopolitik seharusnya menjadi instrumen untuk memanfaatkan potensi dan memperkuat kolaborasi antarnegara, bukan justru menciptakan perpecahan dan ketegangan. Dengan demikian, persatuan warisan sejarah dan penguatan institusi menjadi landasan strategis untuk membangun kawasan Asia Tenggara yang lebih setara, tangguh, dan berdaya saing.

Fadli Zon: Peradaban Melayu Menjadi Fondasi Strategis Penguatan Hubungan Indonesia–Malaysia dan Ketahanan Kawasan

Menteri Kebudayaan Republik Indonesia, Fadli Zon, menegaskan bahwa peradaban Melayu merupakan fondasi historis, kultural, dan identitas bersama yang memiliki peran strategis dalam memperkuat hubungan diplomatik serta persahabatan antara Indonesia dan Malaysia. Hal tersebut disampaikan dalam pidatonya pada Konferensi Internasional Peradaban Melayu Dunia II di Universiti Malaya, Kuala Lumpur, 3 November 2026.

Menurutnya, warisan sejarah besar seperti Majapahit dan Melaka menunjukkan bahwa peradaban Melayu dan Nusantara memiliki keterhubungan historis yang kuat serta menjadi bagian penting dalam pembentukan identitas kawasan. Kedekatan tersebut perlu diterjemahkan ke dalam kerja sama konkret melalui nominasi bersama Warisan Budaya Takbenda UNESCO, pertukaran seniman, budayawan, dan akademisi, kolaborasi riset, digitalisasi manuskrip, dokumentasi tradisi lisan, pengembangan aksara Jawi, serta sinergi industri kreatif, khususnya film dan musik. Fadli Zon juga menekankan bahwa penguatan hubungan kebudayaan harus bergerak dari kesamaan sejarah menuju agenda bersama yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan peradaban masa kini.

Lebih lanjut, Fadli Zon menyoroti pentingnya kepemimpinan institusi dan kolaborasi lintas negara dalam menghadapi tantangan global, mulai dari disrupsi teknologi, kesenjangan digital, ketimpangan dalam rantai pasok (supply chain), perubahan iklim, hingga ketidakpastian geopolitik. Ia menegaskan bahwa kearifan lokal (local wisdom) harus menjadi sumber pengetahuan dan kekuatan kolektif untuk membangun ketahanan masyarakat sekaligus mendorong kesetaraan dalam menghadapi transformasi global. Dalam konteks tersebut, semangat ASEAN yang tunggal dan inklusif perlu diperkuat dengan memberikan ruang dan peran setara bagi seluruh negara serta masyarakat dalam membentuk masa depan kawasan. Geopolitik, menurutnya, semestinya menjadi landasan untuk memanfaatkan potensi kerja sama dan membangun kemajuan bersama, bukan justru menciptakan perpecahan. Peran diaspora Indonesia yang diperkirakan mencapai 2,7 juta jiwa juga menjadi aset penting dalam memperluas jangkauan diplomasi budaya Melayu di tingkat global. Konferensi yang diselenggarakan secara hibrida melalui kerja sama Universitas Nasional (UNAS) Indonesia dan Universiti Malaya melalui Akademi Pengajian Melayu ini menjadi momentum untuk memperkuat jejaring akademik, diplomasi kebudayaan, dan kemitraan strategis Indonesia–Malaysia dalam menghadapi tantangan peradaban baru.

Duta Besar Indonesia untuk PBB, Umar Hadi, Identitas Melayu dalam network Multipolarism

Duta Besar Republik Indonesia, Umar Hadi, menekankan bahwa peradaban modern ditandai oleh semakin kompleksnya identitas manusia yang tidak lagi terbatas pada identitas nasional, tetapi juga berkembang menjadi identitas multikultural dan warga dunia (global citizen). Menurutnya, terdapat dua elemen utama yang sangat memengaruhi perkembangan peradaban kontemporer, yakni migrasi sebagai fenomena pergerakan manusia lintas kawasan sejak sejarah awal peradaban, serta perkembangan teknologi digital yang membentuk pola interaksi dan pertukaran pengetahuan. Namun, kemajuan teknologi juga menghadirkan tantangan berupa echo chamber, yaitu kecenderungan masyarakat untuk hanya mengonsumsi informasi dan pandangan yang sejalan dengan keyakinannya sendiri. Di tengah semakin melemahnya multilateralisme dan meningkatnya ketidakpastian tatanan global, masyarakat internasional perlu membangun fondasi yang lebih kuat dari dalam, dengan memperkuat budaya damai, menghapus intoleransi, menjamin kebebasan beragama (freedom of religion), serta mendorong multibahasa (multilingualism) sebagai instrumen dialog antarperadaban. Dalam konteks tersebut, inisiatif seperti United Nations Alliance of Civilizations menjadi relevan untuk memperkuat pemahaman lintas budaya, khususnya melalui keterlibatan generasi muda dan forum-forum dialog perdamaian.

Lebih lanjut, Umar Hadi menjelaskan bahwa perkembangan multipolaritas dunia menghadirkan dua kemungkinan, yaitu terbentuknya tatanan global yang semakin terfragmentasi, transaksional, dan dipenuhi ketegangan serta persaingan sistem kepercayaan, atau justru mendorong semakin pentingnya pembangunan jejaring kerja sama lintas negara dan kawasan. Situasi ini sekaligus membuka peluang strategis bagi negara-negara middle power, penguatan organisasi regional, perluasan kolaborasi riset, serta pengembangan kerja sama Selatan–Selatan (South-South Cooperation). Ia juga menyoroti pentingnya pembelajaran dari berbagai jejaring kerja sama berbasis bahasa dan kawasan, seperti komunitas Francophonie dan negara-negara Nordik, termasuk Norwegia dan Finlandia.

Dalam konteks Asia Tenggara, hubungan antarmasyarakat, khususnya generasi muda, perlu terus diperkuat melalui kolaborasi lintas budaya dan identitas kawasan. Salah satu gagasan yang relevan adalah gerakan #SEAblings, yang merepresentasikan semangat persaudaraan (siblings) di antara generasi Z Asia Tenggara untuk membangun kedekatan, solidaritas, dan jejaring kolaborasi regional. Dengan demikian, peradaban Melayu tidak hanya menjadi warisan sejarah dan identitas budaya, tetapi juga dapat berperan sebagai jembatan diplomasi kebudayaan dalam membangun tatanan dunia yang lebih inklusif, damai, dan saling terhubung.
 

Datuk Profesor Kolonel (K) Dr. Awang Azman Awang PAwi (Dekan Akademi Pengajian Melayu)

Dekan Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya menyampaikan bahwa perubahan geopolitik dunia tidak dapat dilepaskan dari perkembangan pemikiran postmodernisme yang mulai mempertanyakan kembali narasi-narasi besar (grand narratives), termasuk ideologi, kekuasaan, identitas, dan konstruksi politik negara. Keraguan terhadap narasi besar tersebut turut membuka ruang bagi perubahan tatanan geopolitik global, sebagaimana terlihat dalam dinamika keruntuhan Uni Soviet dan munculnya konfigurasi kekuatan dunia yang baru. Dalam konteks ini, pendekatan postmodernisme, etnoskeptisisme, dan kajian pascakolonial menjadi perspektif penting untuk memahami bagaimana identitas, sejarah, bahasa, dan relasi kekuasaan membentuk realitas masyarakat. Pemikiran Gayatri Chakravorty Spivak, misalnya, memberikan landasan kritis untuk melihat bagaimana kelompok-kelompok yang selama ini terpinggirkan memperoleh ruang representasi dalam wacana pengetahuan dan kekuasaan global.

Lebih lanjut, Dekan Akademi Pengajian Melayu menekankan pentingnya mengembangkan kajian komunitas secara bersama (community-based collaborative studies) sebagai upaya memperkuat pemahaman terhadap warisan, identitas, dan keberlanjutan peradaban Melayu. Kajian peradaban Melayu tidak cukup hanya ditempatkan sebagai romantisme sejarah, tetapi harus menjadi sumber pengetahuan kritis untuk menjawab tantangan perubahan sosial, budaya, dan geopolitik kontemporer. Dalam kaitan tersebut, pemikiran Raja Ali Haji, khususnya Gurindam Dua Belas Pasal Kelima, dapat dijadikan salah satu pijakan reflektif dalam membangun karakter, etika, dan kebijaksanaan masyarakat Melayu. Nilai-nilai yang terkandung di dalamnya memperlihatkan bahwa peradaban Melayu memiliki tradisi intelektual dan moral yang relevan untuk dikembangkan dalam dialog antarperadaban, sekaligus memperkuat kontribusi dunia Melayu terhadap pembentukan tatanan masyarakat global yang lebih inklusif dan berkeadaban.
 

Iskandarsyah Siregar: Konferensi Peradaban Melayu Dunia II Menjadi Momentum Mempererat Persaudaraan Indonesia–Malaysia

Ketua Panitia Konferensi Internasional Peradaban Melayu Dunia II, Iskandarsyah Siregar dari Universitas Nasional (UNAS), menyampaikan bahwa penyelenggaraan konferensi ini merupakan momentum monumental karena mempertemukan pejabat tinggi, akademisi, dan berbagai pemangku kepentingan dari Indonesia dan Malaysia. Menurutnya, kegiatan ini bukan sekadar forum akademik, melainkan sebuah monumen persahabatan yang diharapkan mampu mempererat kembali hubungan dua negara bersaudara kandung, terutama ketika dinamika hubungan bilateral tidak selalu berjalan dalam suasana yang harmonis. Melalui dialog kebudayaan dan pertukaran gagasan, konferensi ini diharapkan menjadi ruang untuk membangun pemahaman bersama, memperkuat ikatan historis, serta meneguhkan kembali persaudaraan Indonesia–Malaysia.

Lebih lanjut, Iskandarsyah menegaskan bahwa kerja sama antara Universitas Nasional dan Universiti Malaya (UM), yang berada pada peringkat ke-54 dunia, memberikan manfaat strategis bagi kedua institusi. Bagi perguruan tinggi Indonesia, kolaborasi dengan UM membuka peluang memperoleh pengetahuan, pengalaman, dan masukan berharga untuk meningkatkan kualitas pendidikan serta pengembangan akademik. Sebaliknya, kemitraan dengan perguruan tinggi Indonesia seperti UNAS memberikan Universiti Malaya ruang kolaborasi yang lebih luas untuk mengembangkan potensi akademik, kebudayaan, dan jejaring internasional. Ia menilai kerja sama ini memberikan keuntungan nyata bagi kedua belah pihak. Sebagai Ketua Panitia, Iskandarsyah menyampaikan kebanggaan dan penghargaan atas kehadiran para pembicara kunci, pembentang makalah, peserta, serta seluruh tetamu undangan yang telah berkontribusi menyukseskan konferensi tersebut.