
JAKARTA — Wakil Menteri Haji dan Umrah Dahnil Anzar Simanjuntak mengimbau jemaah umrah Indonesia dan penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) untuk mengutamakan penerbangan langsung menuju Jeddah atau Madinah. Selain mempertimbangkan keamanan perjalanan, kebijakan tersebut dinilai dapat mendorong pemanfaatan maskapai nasional dan memperkuat industri penerbangan Indonesia.
Dalam keterangan Kementerian Haji dan Umrah, Senin (26/10/2026), Dahnil menyatakan bahwa penyelenggaraan ibadah umrah di Arab Saudi masih berjalan normal di tengah perkembangan situasi di Timur Tengah. Pemerintah, kata dia, terus berkoordinasi dengan Kementerian Luar Negeri untuk memantau kondisi kawasan.
“Terkait kondisi eskalasi Timur Tengah, Saudi baik-baik saja dalam konteks peribadatan umrah. Sampai detik ini kegiatan umrah berjalan sebagaimana mestinya,” ujar Dahnil.
Di tengah situasi tersebut, Kementerian Haji dan Umrah menyarankan jemaah memilih penerbangan langsung dibandingkan rute transit melalui negara lain. Dahnil mengatakan imbauan itu juga telah disampaikan kepada asosiasi PPIU agar menjadi pertimbangan dalam penyusunan paket perjalanan umrah.
“Kami sebagai pihak yang mengelola haji dan umrah mengimbau jemaah memilih maskapai direct, bukan penerbangan transit. Lebih aman bisa direct ke Jeddah atau Madinah,” katanya.
Dahnil secara khusus meminta penyelenggara perjalanan untuk sementara mempertimbangkan kembali penggunaan rute transit melalui Malaysia dan Singapura. Menurut dia, sekitar 70 ribu jemaah umrah Indonesia diperkirakan menggunakan rute transit melalui kedua negara tersebut.
Ia menilai pengalihan sebagian perjalanan ke maskapai nasional berpotensi memberikan manfaat ekonomi bagi industri penerbangan dalam negeri. Dua maskapai yang disebut menjadi perhatian adalah Garuda Indonesia dan Lion Air.
“Jemaah yang transit di Malaysia dan Singapura cukup besar, 70 ribuan. Jika itu diarahkan ke penerbangan nasional juga membantu ekonomi nasional kita,” ujarnya.
Meski mendorong penggunaan maskapai nasional, Dahnil menekankan bahwa peningkatan layanan dan harga yang kompetitif tetap diperlukan. Menurutnya, Garuda Indonesia dan Lion Air perlu memperkuat kualitas pelayanan agar mampu bersaing di pasar internasional.
Kementerian Haji dan Umrah juga telah melibatkan pimpinan Garuda Indonesia, Lion Air, dan Angkasa Pura untuk membahas pelayanan penerbangan jemaah, termasuk peningkatan fasilitas di terminal yang digunakan untuk keberangkatan haji dan umrah.
“Garuda dan Lion harus meningkatkan layanan dan harga harus kompetitif,” kata Dahnil.
Selain persoalan penerbangan, ia menyoroti keluhan penyelenggara perjalanan umrah terkait pengembalian dana atau refund yang belum terselesaikan. Kementerian, lanjutnya, akan memberikan asistensi untuk membantu penyelesaian persoalan tersebut.
“Banyak juga hak-hak PPIU yang terhambat terkait refund. Kami akan asistensi,” ujarnya.
Dahnil juga menyampaikan apresiasi kepada pemerintah Arab Saudi atas kerja sama dalam penyelenggaraan ibadah umrah. Pemerintah Indonesia, katanya, berkepentingan memastikan jemaah dapat menjalankan ibadah dengan aman dan kembali ke Tanah Air dengan selamat.
Ia mengaitkan upaya penguatan penerbangan nasional dengan kebijakan kedaulatan ekonomi yang menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, penyelenggaraan haji dan umrah juga dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat industri dalam negeri.
“Presiden Prabowo ingin kedaulatan ekonomi, terkait umrah dan haji juga harus begitu. Direct aman dari sisi penerbangan dan menguatkan kedaulatan ekonomi,” pungkasnya.
Imbauan tersebut menempatkan keamanan perjalanan, kualitas pelayanan, dan daya saing maskapai sebagai sejumlah aspek yang perlu diperhatikan dalam penyelenggaraan umrah. Namun, pilihan penerbangan tetap perlu mempertimbangkan ketersediaan rute, harga tiket, jadwal keberangkatan, serta kebutuhan masing-masing jemaah.