BULOG Salurkan 2,08 Juta Ton Beras Lewat SPHP dan Bantuan Pangan

AKM • Thursday, 17 Sep 2026 - 22:31 WIB
Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhan

JAKARTA — Perum BULOG mengoptimalkan dua program penugasan pemerintah untuk menjaga pasokan dan harga beras, yakni Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) serta Bantuan Pangan Beras. Total alokasi kedua program sepanjang 2026 disebut mendekati 4,5 juta ton.

Direktur Utama Perum BULOG Ahmad Rizal Ramdhani mengatakan penyaluran dilakukan melalui jaringan distribusi dan pergudangan BULOG di berbagai wilayah Indonesia. SPHP diarahkan untuk memperkuat pasokan beras di pasar, sementara Bantuan Pangan disalurkan langsung kepada masyarakat penerima.

“Hingga 16 September, realisasi SPHP telah mencapai 799.593 ton atau 96,57 persen. Bantuan Pangan Februari–Maret sekitar 662.867 ton dan Juli–September sekitar 618.581 ton,” kata Rizal dalam keterangan tertulis, Kamis (17/9).

Dengan realisasi tersebut, sekitar 2,08 juta ton beras telah disalurkan melalui tiga penugasan tersebut. BULOG menyebut penyaluran akan kembali diperkuat pada periode akhir tahun.

Untuk SPHP, pemerintah menambahkan alokasi sebesar 1 juta ton dari target awal 828 ribu ton. Sementara Bantuan Pangan kembali dilanjutkan untuk Oktober–Desember dengan estimasi kebutuhan sekitar 997 ribu ton.

Rizal mengatakan BULOG menyiapkan stok beras sekitar 4,6 juta ton untuk mendukung penugasan tersebut, termasuk menghadapi kebutuhan pangan pada periode Natal dan Tahun Baru serta antisipasi kondisi musim kemarau.

“Kami siap mendukung upaya pemerintah menjaga stabilitas pasokan dan harga beras. Dengan stok sekitar 4,6 juta ton, kekuatan stok ini terus kami gerakkan untuk masyarakat,” ujarnya.

Secara keseluruhan, BULOG menyebut skala penugasan pemerintah melalui Cadangan Beras Pemerintah (CBP) pada 2026 mendekati 4,5 juta ton. Penyaluran tersebut mencakup SPHP dan Bantuan Pangan pada sejumlah periode sepanjang tahun.

BULOG menyatakan akan melanjutkan penyaluran dengan menjaga kesiapan stok, memperluas distribusi, dan menyesuaikan pergerakan CBP dengan kebutuhan di masing-masing wilayah.