Jabat Menkeu Baru, Suahasil Hadapi Tantangan Jaga Pertumbuhan dan Disiplin Fiskal

JAKARTA — Suahasil Nazara memasuki posisi Menteri Keuangan di tengah tuntutan menjaga pertumbuhan ekonomi sekaligus mempertahankan kredibilitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pergantian dari Purbaya Yudhi Sadewa dinilai menjadi momentum untuk memastikan arah kebijakan fiskal tetap berkesinambungan.

Pandangan tersebut disampaikan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia Bidang Fiskal Moneter, Kamrussamad. Ia melihat pergantian Menteri Keuangan dari Sri Mulyani Indrawati, Purbaya, hingga Suahasil menunjukkan adanya penekanan kebijakan yang berbeda, tetapi ketiganya berada dalam satu rangkaian pengelolaan fiskal nasional.

“Penyegaran posisi Menteri Keuangan idealnya dimaknai sebagai momentum untuk memastikan kesinambungan pengelolaan APBN,” ujar Kamrussamad, dalam keterangan tertulis kepada Media, Rabu (16/9).

Menurut dia, Sri Mulyani selama menjabat pada periode awal pemerintahan Prabowo lebih banyak meletakkan fondasi fiskal melalui pengendalian defisit, penyusunan APBN, reformasi perpajakan, serta pengawalan program prioritas pemerintah.

Pada akhir masa jabatannya, realisasi APBN hingga 31 Agustus 2025 mencatat pendapatan negara Rp1.638,7 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp1.960,3 triliun. Dengan posisi tersebut, defisit APBN tercatat Rp321,6 triliun atau 1,35 persen terhadap PDB.

Setelah itu, Purbaya membawa penekanan lebih kuat pada sisi pertumbuhan. Salah satu kebijakan yang menonjol adalah pemindahan dana Saldo Anggaran Lebih (SAL) yang sebelumnya ditempatkan di Bank Indonesia ke bank-bank umum milik negara untuk meningkatkan likuiditas perbankan dan mendorong penyaluran kredit.

Kamrussamad yang juga anggota DPR Fraksi Gerindra mencatat pertumbuhan ekonomi pada kuartal IV 2025 mencapai 5,39 persen, kemudian 5,61 persen pada kuartal I 2026 dan 5,29 persen pada kuartal II 2026. Pada sisi fiskal, hingga Juli 2026 pendapatan negara tercatat Rp1.734 triliun dan belanja Rp1.969,6 triliun, dengan defisit Rp235,6 triliun atau 0,91 persen terhadap PDB.

Kini, Suahasil menghadapi konteks kebijakan yang berbeda. Pengalamannya sebagai Kepala Badan Kebijakan Fiskal dan Wakil Menteri Keuangan menjadi bagian dari rekam jejaknya di lingkungan Kementerian Keuangan sebelum dilantik sebagai Menteri Keuangan pada 14 September 2026.

Fungsi Pembangunan

Kamrussamad mengatakan tantangan Suahasil bukan hanya menjaga angka-angka fiskal, tetapi memastikan APBN tetap mampu menjalankan fungsi pembangunan. Di sisi lain, ekspansi fiskal juga perlu memperhitungkan risiko terhadap penerimaan negara, pembiayaan, dan keberlanjutan utang.

“Suahasil menghadapi tantangan untuk menjembatani dua kebutuhan yang kerap dipertentangkan, yaitu menjaga kredibilitas APBN dan memastikan anggaran tetap menjadi mesin pembangunan,” katanya.

Tantangan tersebut semakin terkait dengan target pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen pada 2029. Kamrussamad menilai pencapaian target pertumbuhan tidak cukup mengandalkan stimulus dan peningkatan belanja pemerintah.

Ia menyebut peningkatan produktivitas, kualitas investasi, penciptaan lapangan kerja, penguatan penerimaan negara, serta efektivitas belanja sebagai sejumlah faktor yang perlu diperhatikan. Pengelolaan utang juga menjadi bagian dari kebijakan yang perlu dijalankan secara hati-hati agar pembiayaan pembangunan tidak mempersempit ruang fiskal di masa mendatang.

“Pertumbuhan ekonomi yang kuat dan inklusif tidak cukup hanya ditopang oleh stimulus dan ekspansi belanja. Pertumbuhan tersebut harus dibangun melalui peningkatan produktivitas, kualitas investasi, perluasan lapangan kerja, penguatan penerimaan negara, efektivitas belanja, serta pengelolaan utang yang bertanggung jawab,” ujar Kamrussamad.

Menurut dia, keberlanjutan fiskal pada akhirnya tidak hanya berkaitan dengan menjaga defisit tetap terkendali.

"Ukurannya juga mencakup seberapa efektif APBN menghasilkan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat serta tetap menyediakan ruang fiskal bagi generasi berikutnya," tandasnya.