Soroti Musrenbang: Taufiqurrahman: Rakyat Harus Tahu Nasib Anggaran

JAKARTA — Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dinilai perlu diperkuat agar tidak sekadar menjadi forum penyampaian usulan masyarakat, tetapi juga menjadi mekanisme yang memungkinkan warga mengetahui proses hingga keputusan anggaran.

Pandangan itu disampaikan Deputi BPJK DPP Partai Demokrat Taufiqurrahman, yang pernah menjadi anggota DPRD DKI Jakarta periode 2009–2019. Ia mengatakan, selama mengikuti proses Musrenbang, dirinya masih menemukan warga yang berulang kali menyampaikan kebutuhan serupa tanpa mengetahui secara jelas apakah usulan tersebut diterima, ditolak, atau diteruskan.

Menurut Taufiqurrahman, kondisi itu dapat membuat masyarakat merasa Musrenbang hanya menjadi agenda rutin tahunan. Padahal, bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah, keputusan anggaran berkaitan langsung dengan kebutuhan dasar, mulai dari perbaikan saluran air, jalan lingkungan, sekolah, puskesmas, hingga bantuan bagi kelompok rentan.

“Kalau masyarakat hanya diminta datang, berbicara, lalu pulang tanpa mengetahui nasib usulannya, Musrenbang tidak lebih dari acara tahunan,” kata Taufiqurrahman dalam keterangan tertulis kepada Media, Jakarta, Minggu (13/9).

Ia menilai transparansi perlu diterapkan sejak proses pengusulan hingga penganggaran. Masyarakat, kata dia, perlu mendapatkan informasi mengenai kemampuan anggaran pemerintah, dasar penentuan prioritas, serta alasan ketika sebuah usulan tidak dapat direalisasikan.

Taufiqurrahman juga mendorong pemanfaatan sistem digital seperti e-Musrenbang untuk meningkatkan keterbukaan. Menurutnya, warga semestinya dapat memantau status usulan, termasuk apakah telah diterima, ditolak, ditunda, atau dialihkan kepada pemerintah di tingkat yang lebih tinggi.

Jika sebuah usulan masuk dalam APBD, masyarakat juga perlu memperoleh informasi mengenai nilai anggaran, pelaksana kegiatan, serta waktu pelaksanaannya. “Jangan sampai aplikasi hanya menggantikan formulir kertas, sementara keputusan tetap tertutup,” ujarnya.

Ia kemudian menyinggung praktik participatory budgeting di Porto Alegre, Brasil, yang sejak 1989 memberikan ruang lebih besar kepada masyarakat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran. Menurutnya, pengalaman tersebut tidak perlu ditiru sepenuhnya, tetapi prinsip keterbukaan dan keterlibatan warga dapat menjadi bahan pembelajaran bagi Indonesia.

Menurut Taufiqurrahman, prinsip keadilan dalam penganggaran juga perlu diperhatikan. Wilayah dengan tingkat kemiskinan tinggi dan keterbatasan pelayanan dasar, menurut dia, semestinya dapat memperoleh perhatian anggaran lebih besar dibandingkan wilayah yang fasilitas publiknya sudah relatif memadai.

Ia juga menilai keterlibatan dalam Musrenbang harus mencakup kelompok yang selama ini rentan terpinggirkan, seperti perempuan, penyandang disabilitas, pekerja informal, lansia, dan keluarga miskin.

“Musrenbang bukan hadiah pemerintah. Musrenbang adalah hak politik rakyat untuk ikut menentukan arah pembangunan dan memperjuangkan bagian mereka dalam anggaran publik,” kata Taufiqurrahman.

Menurut dia, penguatan Musrenbang juga berkaitan dengan upaya mendorong hubungan yang lebih sehat antara masyarakat dan wakil politik. Rakyat, kata dia, tidak cukup hanya menggunakan hak pilih saat pemilu, tetapi juga perlu memiliki ruang untuk mengawasi dan menagih komitmen wakil yang telah dipilih.

“Mandat bukan cek kosong. Orang yang dipilih harus kembali kepada masyarakat, memperjuangkan kebutuhan mereka, dan menjelaskan apa yang sudah atau belum dapat dikerjakan,” pungkasnya.