Poltracking: Jaga Daya Beli Jadi Peluang Perbaikan Kepuasan Publik Prabowo-Gibran

JAKARTA - Poltracking Indonesia menilai menjaga daya beli masyarakat menjadi salah satu sektor strategis yang bisa menaikkan kembali tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Direktur Eksekutif Poltracking Indonesia, Hanta Yuda mengungkapkan tingkat kepercayaan publik terhadap pemerintahan saat ini masih berada di angka 63,2 persen.

"Tingkat kepercayaan publik terhadap Pemerintahan Prabowo-Gibran masih di angka 63,2 persen, ini menjadi modal sosial yang sangat berharga di tengah penurunan kepuasan publik," ujar Hanta dalam rilis survei nasional Poltracking Indonesia, Senin (31/8/2026).

Survei yang dilakukan pada 14-20 Agustus 2026 dengan 1.220 responden mencatat tingkat kepuasan publik terhadap pemerintahan Prabowo-Gibran berada di angka 55,1 persen. Hanta mengatakan tren kepuasan publik Agustus 2026 cenderung menurun dibandingkan periode survei Juli 2026.

Hanta menekankan harga kebutuhan pokok yang mahal menjadi beban berat yang harus dipikul oleh masyarakat secara langsung. Survei mencatat 44,3 persen publik mengaku harga kebutuhan pokok mahal menjadi persoalan tertinggi dan 55,6 persen menilai harga kebutuhan pokok tidak terjangkau dalam satu bulan terakhir.

"Berbagai kemungkinan tentang persepsi publik masih berpotensi terjadi, bergantung pada isu dan agenda perbaikan yang akan diambil oleh pemerintah dalam upaya meningkatkan kembali kepuasan publik," jelas Hanta.

Hanta menilai konsekuensi dari kenaikan kebutuhan pokok berimbas pada kenaikan biaya hidup yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Data survei menunjukkan 62,5 persen publik menyatakan pengeluaran selama satu tahun terakhir meningkat, sementara pendapatan masyarakat yang menyatakan baik hanya 58,7 persen.

Fakta ini menciptakan tekanan finansial yang nyata bagi publik karena pendapatan tidak sebanding dengan pengeluaran rumah tangga yang cenderung lebih tinggi. Akibatnya, daya beli publik merosot tajam dan memicu rasa ketidakpuasan yang makin membesar terhadap kinerja pemerintah dalam menjaga stabilitas harga.

Hanta merekomendasikan pemerintah memperbanyak program jaring pengaman sosial yang secara khusus menyasar kelompok rentan dengan kondisi ekonomi sangat membutuhkan. Kebijakan jaring pengaman sosial seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dapat secara langsung menyentuh dapur rumah tangga dan menjadi langkah krusial menjaga daya beli masyarakat.

Pemerintah juga perlu menahan segala bentuk kenaikan biaya seperti pajak, harga BBM, dan tarif tol yang berdampak langsung pada daya beli dan tekanan ekonomi keluarga. Hanta menegaskan BLT hanya bantalan sosial sementara di tengah kondisi ekonomi masyarakat yang semakin sulit.

Meski menghadapi berbagai tantangan ekonomi, Hanta optimistis dengan modal kepercayaan publik yang masih tinggi di angka 63,2 persen. Menurutnya, masyarakat masih memberi kesempatan bagi pemerintahan Prabowo-Gibran untuk membuktikan komitmen perbaikannya di sektor daya beli masyarakat.

"Tren penurunan approval rating atau kepuasan terhadap kinerja Pemerintahan Prabowo-Gibran yang terjadi saat ini, merupakan bagian dari dinamika politik pemerintahan yang perlu secara serius ditindaklanjuti dengan agenda perbaikan kinerja pemerintah," pungkas Hanta.