MBG untuk Ibu Hamil, Ibu Menyusui dan Balita Jangkau 10,8 Juta Penerima

JAKARTA — Program Makan Bergizi Gratis (MBG) bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD atau kelompok 3B telah menjangkau 10.891.415 penerima manfaat di seluruh Indonesia hingga 18 Agustus 2026.

Data tersebut berdasarkan Pusat Data dan Informasi Badan Gizi Nasional (BGN), sebagaimana disampaikan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN dalam diskusi bersama media di Jakarta, Senin (31/8/2026).

Deputi Bidang Penggerakan dan Peran Serta Masyarakat Kemendukbangga/BKKBN Wahyuniati mengatakan, penerima manfaat tersebut terdiri atas 964 ribu ibu hamil, 2,4 juta ibu menyusui, serta 7,4 juta balita non-PAUD.

"Untuk yang sudah menerima sampai tanggal 18 Agustus 2026 dari data BGN itu 10,8 juta," ujar Wahyuniati.

Pelaksanaan MBG 3B saat ini didukung 24.606 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Untuk memastikan makanan bergizi sampai kepada kelompok sasaran secara tepat, Kemendukbangga/BKKBN turut mengoptimalkan peran 139 ribu Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Wahyuniati menjelaskan, TPK tidak hanya bertugas membantu distribusi makanan, tetapi juga memberikan edukasi kepada penerima manfaat mengenai pentingnya pemenuhan gizi dan pola konsumsi pangan sehat.

"TPK memiliki dua tugas dalam MBG 3B, yang pertama distribusi, yang kedua edukasi," katanya.

Karena itu, pemerintah memperkuat kapasitas TPK melalui pelatihan dan edukasi khusus. Selain itu, Kemendukbangga/BKKBN memberikan pelatihan fasilitator MBG 3B di tingkat provinsi agar tenaga di daerah dapat meneruskan pelatihan kepada petugas di lapangan.

Penguatan juga dilakukan melalui sosialisasi panduan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) MBG 3B kepada petugas lini lapangan, termasuk TPK. Kemendukbangga/BKKBN juga menyelenggarakan pelatihan teknis pendampingan makan bergizi dan edukasi pola konsumsi pangan sehat bagi kader penyuluh keluarga berencana (PKB) pada 2026.

Langkah tersebut dilakukan untuk mendukung pencapaian target nasional sebanyak 21 juta penerima manfaat sekaligus memperkuat upaya pencegahan stunting dan peningkatan kualitas gizi masyarakat.

Sebelumnya, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji menegaskan penguatan tata kelola MBG 3B diarahkan berdasarkan data stunting. Pendekatan tersebut dilakukan agar intervensi dapat diprioritaskan kepada daerah dan kelompok masyarakat yang paling membutuhkan.

"Kita ambil data stunting yang paling banyak jumlahnya, bukan secara presentasi," ujar Wihaji.
Lima provinsi menjadi perhatian utama karena memiliki jumlah kasus stunting yang tinggi, yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera Utara, dan Banten.

Selain wilayah dengan kasus stunting tinggi, pemerintah juga terus memperluas cakupan MBG 3B ke daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta wilayah yang memiliki tantangan akses.

Sebanyak 634.712 penerima manfaat telah dijangkau di delapan provinsi, yaitu Papua, Papua Barat, Papua Barat Daya, Papua Pegunungan, Papua Tengah, Sumatera Utara, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Barat.

Wihaji menegaskan, perluasan tersebut merupakan bagian dari upaya memastikan ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah prioritas tetap mendapatkan akses terhadap makanan bergizi.

Dengan cakupan yang terus diperluas dan tata kelola yang diperkuat, MBG 3B diharapkan tidak hanya menjadi program pemenuhan kebutuhan pangan, tetapi juga bagian dari investasi jangka panjang dalam pencegahan stunting dan peningkatan kualitas sumber daya manusia Indonesia sejak masa awal kehidupan.