Kementerian UMKM: NIB Jadi Kunci Pelaku Usaha Akses Pembiayaan dan Naik Kelas

BOGOR — Kementerian Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) menegaskan pentingnya legalitas usaha, khususnya Nomor Induk Berusaha (NIB), bagi pelaku UMKM yang ingin memperluas usaha dan memperoleh akses pembiayaan formal.

Sekretaris Kementerian UMKM Loto Srinaita Ginting mengatakan, kepemilikan NIB menjadi fondasi penting ketika sebuah usaha mulai berkembang dan membutuhkan tambahan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi.

Peningkatan penjualan dan munculnya pesanan berulang (repeat order) menjadi salah satu indikator bahwa pelaku usaha mulai membutuhkan dukungan permodalan yang lebih besar.

“Begitu usaha mulai berkembang dan pesanan berulang berdatangan, kebutuhan modal untuk meningkatkan kapasitas produksi akan melonjak. Di sinilah legalitas menjadi fondasi utama agar pelaku usaha dapat mengakses pembiayaan formal,” ujar Loto dalam Forum Komunikasi Media Kementerian UMKM di Bogor, Jawa Barat, Jumat (28/8/2026).

Menurut Loto, pemerintah telah menyiapkan berbagai skema pembiayaan untuk mendukung pelaku usaha pada berbagai skala. Skema tersebut antara lain pembiayaan berbasis kelompok (group lending) seperti Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera (Mekaar) yang menyasar pelaku usaha perempuan, hingga Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi usaha dengan kebutuhan pembiayaan lebih besar.

Namun, seiring dengan meningkatnya skala usaha, kebutuhan terhadap legalitas juga semakin penting. NIB menjadi salah satu dokumen utama yang diperlukan pelaku usaha untuk mengakses fasilitas pembiayaan formal serta terhubung dengan ekosistem bisnis yang lebih luas.

“Kalau ingin masuk ke ekosistem yang lebih besar, termasuk pembiayaan KUR, legalitas usaha menjadi penting,” kata Loto.

Buka Akses Pembiayaan hingga Pengadaan Pemerintah

Kepemilikan NIB tidak hanya memberikan kepastian legalitas bagi pelaku UMKM, tetapi juga membuka berbagai peluang pengembangan usaha.

Dengan legalitas yang tercatat secara resmi, profil usaha dapat lebih mudah diverifikasi oleh perbankan maupun lembaga keuangan. Data tersebut dapat membantu lembaga pembiayaan dalam menilai profil risiko, omzet, aset, hingga klasifikasi usaha secara lebih akurat.

Legalitas juga menjadi modal penting bagi UMKM yang ingin memperluas pasar melalui pengadaan barang dan jasa pemerintah. Pelaku usaha yang memenuhi persyaratan dapat masuk ke dalam ekosistem pengadaan pemerintah melalui Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) maupun rantai pasok Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Selain itu, legalitas usaha membuka peluang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh pendampingan yang lebih terpadu, mulai dari peningkatan keterampilan, standardisasi produk, hingga penguatan literasi keuangan.

Karena itu, Kementerian UMKM terus mendorong pelaku usaha di seluruh Indonesia untuk mengurus legalitas sekaligus memanfaatkan layanan digital yang disediakan pemerintah.

12,8 Juta Data UMKM Terintegrasi SAPA UMKM

Untuk mempermudah pelaku usaha memperoleh layanan tersebut, Kementerian UMKM mendorong pemanfaatan Sistem Aplikasi Pelayanan UMKM (SAPA UMKM).

Platform digital tersebut menyediakan layanan terpadu yang mencakup pengurusan legalitas, peningkatan kapasitas bisnis, hingga fasilitasi akses permodalan.

Berdasarkan data Kementerian UMKM per 27 Agustus 2026, lebih dari 12,8 juta data pengusaha UMKM telah terintegrasi dalam sistem SAPA UMKM melalui konsolidasi data lintas institusi.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 16.378 pelaku usaha telah mengunduh dan aktif memanfaatkan aplikasi SAPA UMKM secara langsung.

Loto menegaskan, pemerintah akan terus memperluas jangkauan pendampingan agar semakin banyak pelaku usaha mikro dan kecil memperoleh akses terhadap layanan formal.

Upaya tersebut diharapkan dapat mendorong lebih banyak UMKM untuk memenuhi aspek legalitas, memanfaatkan teknologi digital, memperoleh akses pembiayaan, dan pada akhirnya meningkatkan skala bisnis.

“Legalitas dan digitalisasi bukan sekadar administrasi, tetapi menjadi bagian penting dari proses UMKM untuk naik kelas,” ujar Loto.