Ancaman El Nino Bukan Hanya Pangan, Yulius Setiarto: Ketahanan Air dan Ekosistem Harus Diperkuat

JAKARTA — Anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDI Perjuangan Yulius Setiarto mengapresiasi capaian pemerintah yang disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR RI, Jumat (14/8/2026), khususnya terkait swasembada delapan komoditas pangan.

Namun, Yulius mengingatkan capaian tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk menganggap Indonesia sepenuhnya aman menghadapi ancaman El Nino. Menurutnya, dampak El Nino bersifat lintas sektor, mulai dari ketersediaan air, pertanian, kesehatan, energi, lingkungan, hingga kondisi ekonomi masyarakat.

“Ancaman El Nino kompleks, bukan hanya soal pangan. Kesiapan bukan pernyataan. Kesiapan harus dapat diukur, diuji, diawasi, dan dipertanggungjawabkan,” tegas Yulius dalam keterangan tertulis kepada Media, Jakarta, Sabtu (15/8).

Ia menilai swasembada pangan memang penting, tetapi ketahanan nasional menghadapi El Nino juga harus diukur dari kemampuan menjaga ketersediaan air, irigasi, layanan kesehatan, listrik, lingkungan, dan daya beli masyarakat ketika tekanan kekeringan meningkat.

Yulius menyoroti data peringatan dini yang menunjukkan risiko kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Berdasarkan data yang disampaikan dalam pernyataannya, hingga 13 Agustus 2026 terdeteksi 4.921 titik panas di Indonesia, sementara peringatan dini kekeringan meteorologis pada periode 11–20 Agustus diterbitkan untuk sejumlah wilayah di 29 provinsi.

Menurutnya, data tersebut harus diterjemahkan menjadi langkah konkret di lapangan. Peringatan dini tidak cukup hanya disampaikan kepada publik, tetapi harus diikuti keputusan, anggaran, serta tindakan pemerintah pusat dan daerah.

Lima Langkah 

Untuk memperkuat kesiapsiagaan, Yulius mengusulkan lima langkah. Pertama, pemerintah perlu membentuk kerangka kesiapsiagaan El Nino nasional yang melibatkan kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dunia usaha, perguruan tinggi, TNI/Polri, dan masyarakat sipil.

Kedua, ketahanan air harus menjadi prioritas dengan melakukan audit terhadap cadangan air, waduk, irigasi, mata air, dan sumber air masyarakat di wilayah rawan kekeringan. Ketiga, perlindungan ekosistem dan pencegahan karhutla harus diperkuat, terutama di wilayah Sumatera dan Kalimantan.

Keempat, pemerintah perlu menyiapkan protokol kesehatan serta perlindungan sosial dan ekonomi bagi kelompok rentan. Kelima, ketahanan energi harus masuk dalam rencana kontinjensi karena penurunan muka air waduk dapat berdampak terhadap irigasi maupun pembangkit listrik tenaga air.

Yulius juga mendorong pemerintah membuka indikator kesiapsiagaan kepada publik, mulai dari cadangan air dan pangan, luas wilayah berisiko, perlindungan petani, kesiapan fasilitas kesehatan, status karhutla, keamanan pasokan listrik, stabilisasi harga, hingga anggaran kontinjensi.

Ia menekankan bahwa menghadapi El Nino membutuhkan kolaborasi seluruh pihak, bukan hanya mengandalkan pemerintah pusat.

“El Nino bukan hanya soal apakah bangsa ini memiliki cukup pangan. Ini soal apakah warga memiliki cukup air, petani dapat bertahan, hutan dan gambut tidak terbakar, udara tetap sehat, listrik tetap menyala, harga pangan terjangkau, dan pemerintah daerah mampu bertindak sebelum bencana membesar,” ujar Yulius.

Menurutnya, keselamatan masyarakat harus menjadi ukuran utama keberhasilan pemerintah dalam menghadapi ancaman El Nino. Karena itu, kesiapsiagaan nasional perlu dibangun melalui data yang terbuka, tindakan terukur, serta gotong royong antara pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan.