Kepala BSKDN Kemendagri Pimpin Rakor Pengendalian Inflasi dan Evaluasi Program 3 Juta Rumah

Jakarta – Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) memimpin Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah Tahun 2026 yang dirangkaikan dengan evaluasi dukungan pemerintah daerah dalam Program 3 Juta Rumah secara hybrid, Selasa (4/8). Kegiatan tersebut menghadirkan narasumber dari kementerian/lembaga terkait serta diikuti oleh gubernur, bupati, wali kota, atau yang mewakili secara luring maupun daring.

Dalam arahannya, Kepala BSKDN Yusharto Huntoyungo mengatakan Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi telah memasuki penyelenggaraan ke-177 sejak pertama kali dilaksanakan pada 22 Oktober 2022. Menurutnya, pelaksanaan rakor secara konsisten menjadi bagian dari upaya pengendalian inflasi yang dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

"Alhamdulillah, berkat dukungan Bapak dan Ibu dan kegiatan kita yang konsisten melakukan pengendalian terhadap inflasi sampai dengan akhir Juli terjadi fluktuasi, tetapi sudah pada angka yang sangat terkendali yaitu pada angka 2,88 year on year," ujar Yusharto.

Yusharto menjelaskan, berdasarkan data hingga akhir Juli 2026, inflasi tahun ke tahun tercatat sebesar 2,88 persen. Adapun kelompok penyumbang inflasi yang menonjol meliputi makanan, minuman, dan tembakau, transportasi, penyediaan makanan dan minuman/restoran, serta perawatan pribadi dan lainnya. 

Sementara yang berpengaruh month to month hingga Juli 2026 yang menonjol ialah transportasi dan pendidikan. Barangkali kondisi tersebut berkaitan dengan agenda tahunan selama Juni–Juli yang banyak berkaitan dengan libur sekolah.  

BACA JUGA: Kepala BSKDN Dorong Sinergi Perguruan Tinggi dan Pemda untuk Lahirkan Inovasi Berkualitas

"Dengan demikian, transportasi dan pendidikan ini menjadi sumber inflasi karena memang tekanan permintaan terhadap transportasi dan biaya pendidikan meningkat sepanjang bulan Juni–Juli 2026," jelas Yusharto.

Lebih lanjut, Yusharto memaparkan perkembangan inflasi di 38 provinsi. Pada regional Sumatera, inflasi tertinggi tercatat di Aceh dan terendah di Lampung. Regional Kalimantan mencatat inflasi tertinggi di Kalimantan Tengah dan terendah di Kalimantan Utara. Regional Sulawesi mencatat inflasi tertinggi di Sulawesi Tenggara dan terendah di Sulawesi Barat. 

Sementara itu, regional Jawa mencatat inflasi tertinggi di Jawa Timur dan terendah. Pada regional Bali dan Nusa Tenggara, inflasi tertinggi tercatat di Nusa Tenggara Barat dan terendah di Bali. Adapun di regional Maluku dan Papua, inflasi tertinggi berada di Papua Barat dan terendah di Papua Selatan.

Selain itu, Yusharto juga menyampaikan perkembangan harga sejumlah komoditas yang memengaruhi inflasi hingga Juli 2026. Komoditas bawang putih dan beras masih menunjukkan kecenderungan mengalami kenaikan harga di lebih banyak daerah. 

Sementara itu, minyak goreng, daging sapi, cabai merah & udang basah cenderung seimbang, sedangkan daging ayam ras, gula pasir, cabai rawit, dan bawang merah  lebih banyak daerah yang mengalami penurunan.

Mengakhiri pengantarnya, Yusharto menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut akan dilanjutkan dengan pemaparan dari Badan Pusat Statistik (BPS) mengenai perkembangan inflasi berdasarkan rilis terbaru, serta Badan Pangan Nasional (Bapanas) mengenai perkembangan komoditas pangan strategis serta potensi permasalahan distribusi maupun produksi untuk mengantisipasi perkembangan inflasi pada Agustus 2026.