Ketika Pertumbuhan Tak Lagi Cukup

Oleh: Teuku Surya Darma

Setiap kali pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dimulai, perhatian publik hampir selalu tertuju pada satu angka, target pertumbuhan ekonomi. Angka itu menjadi simbol optimisme pemerintah sekaligus tolok ukur yang paling sering digunakan untuk menilai keberhasilan kebijakan ekonomi pada tahun berikutnya.

Kebiasaan itu telah berlangsung cukup lama. Seolah-olah, apa pun perubahan yang terjadi di tingkat global, cara kita membaca APBN tidak banyak berubah.

Ketika pertumbuhan ekonomi sesuai target, kebijakan dianggap berjalan pada jalurnya. Sebaliknya, ketika target meleset, penjelasan yang mengemuka pun nyaris serupa dari tahun ke tahun: perlambatan ekonomi dunia, konflik geopolitik, gangguan rantai pasok, fluktuasi harga komoditas, atau tekanan pasar keuangan global.

Semua penjelasan itu benar. Namun, justru karena terus berulang, muncul pertanyaan yang layak direnungkan: ‘apakah persoalannya semata-mata berada pada kondisi global, atau jangan-jangan cara kita mengukur keberhasilan ekonomi memang sudah perlu diperbarui?’ 

Selama ini kita masih cenderung memperlakukan ketidakpastian sebagai penyimpangan dari keadaan yang normal. Padahal, pengalaman satu dekade terakhir menunjukkan hal yang berbeda. Pandemi Covid-19, perang, rivalitas geopolitik, disrupsi teknologi, transisi energi, hingga perubahan iklim datang silih berganti tanpa pernah benar-benar memberi ruang bagi dunia untuk kembali stabil. Ketidakpastian bukan lagi peristiwa yang sesekali muncul. Ia telah menjadi karakter baru perekonomian global.

Refleksi itu kembali mengemuka dalam sebuah Focus Group Discussion di DPR RI pada Selasa, 21 Juli 2026, yang mengangkat tema "Outlook Ekonomi dan Geopolitik Global Tahun 2027 serta Dampaknya pada Perekonomian Indonesia." Berbagai narasumber memaparkan kemungkinan arah ekonomi dunia beserta konsekuensinya bagi Indonesia. Namun, di tengah beragam paparan tersebut, perhatian saya justru tertuju pada satu pertanyaan, 
‘apakah paradigma penyusunan APBN kita masih mengikuti perubahan karakter risiko ekonomi global?’

Pertanyaan itu terasa semakin relevan menjelang pembahasan APBN 2027. Bukan karena asumsi dasar ekonomi makro yang selama ini digunakan sudah tidak diperlukan. Pertumbuhan ekonomi, inflasi, nilai tukar, suku bunga, harga minyak, maupun lifting migas tetap merupakan fondasi penting dalam penyusunan APBN. Tanpa asumsi-asumsi tersebut, pemerintah akan kehilangan dasar untuk menghitung penerimaan, belanja, dan pembiayaan negara.

Persoalannya bukan terletak pada instrumennya. Persoalannya terletak pada paradigma yang mendasarinya.

Selama ini, pertumbuhan ekonomi ditempatkan sebagai ukuran utama keberhasilan. Akibatnya, diskusi mengenai APBN sering berakhir pada satu pertanyaan, apakah target pertumbuhan tercapai atau tidak. Padahal, angka pertumbuhan hanya menunjukkan hasil pada satu periode. Ia tidak selalu menjelaskan seberapa kuat struktur ekonomi menopang dirinya ketika menghadapi tekanan.

Bayangkan dua negara, yang pertama mampu tumbuh enam persen, tetapi langsung kehilangan momentum ketika perdagangan global melemah. Sedangkan yang kedua hanya tumbuh lima persen, namun tetap mampu menjaga investasi, lapangan kerja, stabilitas fiskal, dan pasokan kebutuhan pokok saat krisis datang. Sulit mengatakan bahwa negara pertama otomatis memiliki kualitas ekonomi yang lebih baik hanya karena angka pertumbuhannya lebih tinggi.

Di sinilah saya melihat adanya ruang kosong dalam cara kita mengevaluasi APBN. Kita memiliki banyak ukuran mengenai seberapa besar ekonomi berkembang, tetapi belum memiliki ukuran yang memadai mengenai seberapa tangguh ekonomi itu bertahan.

Padahal, pada dunia yang semakin tidak pasti, kemampuan bertahan sering kali sama pentingnya dengan kemampuan bertumbuh. Karena itu, pembahasan APBN 2027 dapat menjadi momentum untuk memulai pembaruan cara pandang. Pertumbuhan ekonomi tetap harus dipertahankan sebagai sasaran pembangunan. Namun, ia tidak semestinya menjadi satu-satunya cermin keberhasilan.

Di antara yang juga perlu mulai diukur adalah kapasitas adaptasi ekonomi nasional. Seberapa cepat kebijakan fiskal mampu merespons perubahan? Seberapa kuat keterhubungan antardaerah ketika salah satu pusat pertumbuhan mengalami gangguan? Seberapa beragam sumber pertumbuhan sehingga pelemahan pada satu sektor tidak langsung mengguncang perekonomian nasional? Dan seberapa cepat sistem ekonomi mampu pulih setelah mengalami tekanan?

Pertanyaan-pertanyaan semacam itu mungkin tidak menghasilkan angka yang sederhana untuk dipublikasikan. Akan tetapi, justru di sanalah kualitas sebuah perekonomian diuji.

Berbagai negara mulai mengembangkan kebijakan ekonomi yang tidak hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga memperkuat daya lenting (resilience) sistem ekonominya. Fokusnya bukan sekadar memperbesar output, melainkan memastikan bahwa aktivitas ekonomi tetap berjalan ketika menghadapi guncangan. Pengalaman tersebut memberi pelajaran bahwa dalam dunia yang penuh ketidakpastian, kemampuan beradaptasi sama pentingnya dengan kemampuan bertumbuh.

Indonesia memiliki peluang untuk mengembangkan pendekatannya sendiri. Sebagai negara kepulauan dengan pusat-pusat pertumbuhan yang tersebar, ketahanan ekonomi tidak hanya ditentukan oleh besarnya Produk Domestik Bruto nasional, tetapi juga oleh kemampuan setiap kawasan saling menopang. Ketika satu simpul pertumbuhan melemah, kawasan lain harus mampu mengambil peran. Ketika satu jalur distribusi terganggu, sistem ekonomi nasional tetap dapat bekerja melalui jaringan yang lain.

Cara pandang seperti ini tidak serta-merta mengubah format APBN. Namun, ia dapat mengubah cara kita memaknai keberhasilan APBN. Mungkin sudah saatnya target pertumbuhan ekonomi dilengkapi dengan ukuran yang mampu menggambarkan tingkat ketahanan ekonomi nasional. Bukan untuk menggantikan ukuran yang sudah ada, melainkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai kualitas pembangunan.

Pembahasan APBN 2027 menjadi kesempatan yang baik untuk memulai diskursus tersebut. Bukan sekadar menyusun anggaran untuk satu tahun ke depan, melainkan juga menyesuaikan cara berpikir kita dengan perubahan lingkungan strategis yang sedang berlangsung.

Sebab, ketika ketidakpastian telah berubah menjadi keadaan yang normal, ukuran keberhasilan APBN tidak lagi cukup berhenti pada pertumbuhan ekonomi. Yang lebih penting adalah memastikan bahwa Indonesia memiliki ekonomi yang mampu bertahan, beradaptasi, dan tetap tumbuh di tengah dunia yang terus berubah. Barangkali, di situlah arah baru yang perlu mulai dipikirkan dalam reformasi paradigma penyusunan APBN.

Penulis adalah Tenaga Ahli Anggota DPR RI