Tutup Masa Sidang, Puan Maharani Soroti Antisipasi El Nino hingga Evaluasi Program Magang Dokter

JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan sejumlah isu strategis yang menjadi fokus pengawasan DPR menjelang berakhirnya Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026. Di antaranya antisipasi dampak cuaca ekstrem akibat El Nino, evaluasi program magang dokter, hingga penguatan pelayanan publik di berbagai sektor.

Pernyataan tersebut disampaikan Puan saat memimpin Rapat Paripurna Penutupan Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 di Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (21/7/2026). Rapat turut dihadiri Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, Sari Yuliati, dan Saan Mustopa.

Dalam pidatonya, Puan mengatakan DPR bersama pemerintah terus menjalankan fungsi legislasi dengan mengacu pada Program Legislasi Nasional (Prolegnas), tidak hanya mengejar jumlah rancangan undang-undang yang diselesaikan, tetapi juga memastikan kualitas regulasi yang dihasilkan.

"Keberhasilan Prolegnas tidak hanya terfokus pada aspek kuantitas, tetapi juga memperhatikan aspek kualitas produk legislasi," ujar Puan.

Ia menjelaskan, hasil evaluasi Prolegnas mencatat terdapat 69 Rancangan Undang-Undang (RUU) dalam Prolegnas Prioritas Perubahan Ketiga Tahun 2026 dan 199 RUU dalam Perubahan Keempat Prolegnas 2025–2029. Selama masa persidangan ini, DPR telah mengesahkan lima RUU menjadi undang-undang serta menyetujui 17 RUU sebagai usul inisiatif DPR. Sementara itu, pembahasan 11 RUU lainnya akan dilanjutkan pada masa persidangan berikutnya.

Salah satu regulasi yang telah disahkan adalah Undang-Undang tentang Pusat Finansial Internasional Indonesia (PFII), yang diharapkan mampu memperkuat daya saing Indonesia sebagai pusat keuangan internasional dan meningkatkan kontribusi sektor keuangan terhadap pertumbuhan ekonomi nasional.

Di bidang anggaran, DPR bersama pemerintah juga telah menyepakati Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 sebagai landasan penyusunan Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2027.

"Setiap rupiah yang dialokasikan Pemerintah dalam APBN adalah amanah rakyat. Setiap rupiah harus kembali kepada rakyat, dirasakan manfaatnya dan dinikmati hasilnya oleh rakyat dalam bentuk kesejahteraan yang nyata," kata Puan.

Pada fungsi pengawasan, Puan menyebut DPR melalui Tim Pengawas Haji telah memantau penyelenggaraan ibadah haji sejak tahap persiapan hingga pelaksanaan guna mendorong peningkatan kualitas layanan bagi jemaah Indonesia.

Selain itu, melalui alat kelengkapan dewan, DPR membahas berbagai persoalan yang berkembang di masyarakat. Sejumlah isu yang menjadi perhatian meliputi penguatan literasi digital hingga daerah terpencil, kepastian anggaran gaji Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), penanganan kasus penipuan jemaah umrah, serta langkah antisipasi dampak El Nino terhadap ketahanan pangan nasional.

DPR Mengawal

Puan juga menyebut DPR mengawal percepatan pembangunan infrastruktur perlintasan sebidang kereta api, evaluasi kebijakan perdagangan digital dan perlindungan konsumen, penyempurnaan regulasi Standar Nasional Indonesia (SNI), serta penguatan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan.

Isu lain yang menjadi perhatian DPR mencakup evaluasi sistem kerja peserta program magang dokter di fasilitas kesehatan, pelaksanaan Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru (SPMB), kesiapan pembangunan Pusat Finansial Internasional Indonesia, reformasi tata kelola sektor minyak, gas, dan ketenagalistrikan, hingga upaya pemberantasan peredaran narkotika dari dalam lembaga pemasyarakatan.

Dalam bidang kebencanaan, Puan mengatakan DPR melalui Satuan Tugas Pemulihan Pascabencana terus berkoordinasi dengan pemerintah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah terdampak bencana di Sumatera.

Di luar fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan, DPR juga menjalankan tugas konstitusional melalui pembahasan sejumlah calon pejabat publik, termasuk anggota Komisi Informasi Pusat, Komisi Penyiaran Indonesia, Badan Supervisi OJK, Ombudsman RI, calon duta besar negara sahabat, hingga pemberian pertimbangan terhadap proses pewarganegaraan dua atlet sepak bola.

Pada bidang diplomasi parlemen, Puan menyampaikan bahwa DPR melalui Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) terus memperkuat hubungan dengan parlemen berbagai negara. Selama masa sidang ini, DPR menerima kunjungan delegasi dari Amerika Serikat, Prancis, Belanda, Jepang, Slovakia, Turki, Rumania, Organisasi Kerja Sama dan Pembangunan Ekonomi (OECD), serta Badan Pemeriksa Keuangan Australia.

"DPR RI secara konsisten mendorong kepentingan Indonesia dengan mempererat hubungan antarparlemen, memperkuat kerja sama internasional, dan membahas berbagai tantangan yang dihadapi masyarakat dunia," ujar Puan.

Ia menambahkan, kunjungan Perdana Menteri India Narendra Modi ke Indonesia juga menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan persahabatan dan kemitraan strategis kedua negara serta mempertegas posisi Indonesia dalam percaturan internasional.

" Memperkuat hubungan persahabatan dan kemitraan strategis kedua negara serta mempertegas posisi Indonesia dalam percaturan internasional," tandasnya.