Jakarta — Program Studi Magister Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP), Universitas Nasional (UNAS), bekerja sama dengan Komisi X DPR RI, Diktisaintek Berdampak, dan Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia (APSSI), menyelenggarakan Workshop Bina Talenta bertajuk Seminar dan Talkshow Nasional "Peran Ilmu Sosial dan Humaniora Menuju Indonesia Emas 2045" di Kampus UNAS, Jakarta Selatan. Acara ini menghadirkan tiga narasumber nasional dan seorang keynote speaker dari DPR RI, dengan sesi diskusi panel dipandu oleh moderator Dr. Jeanne Noveline Tedja, M.Kesos., Sekretaris Program Studi Magister Sosiologi UNAS.

Empat Pesan Kuat dari Seminar Nasional

1. Hj. Himmatul Aliyah, S.Sos., M.Si. (Wakil Ketua Komisi X DPR RI) menyampaikan bahwa payung hukum penguatan ilmu sosial-humaniora sesungguhnya telah tersedia — mulai dari UU Sistem Nasional Iptek hingga UU Pendidikan Tinggi — dan sejalan dengan Asta Cita ke-4 pemerintah. Ia menegaskan bahwa pencapaian target ekonomi Indonesia Emas 2045 tidak akan bermakna tanpa fondasi karakter, moral, integritas, dan kolaborasi yang menjadi ranah utama ilmu sosial-humaniora.
2. Dr. Muhammad Najib Azca, S.Sos., M.A. (Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora, BRIN) menegaskan bahwa target Indonesia Emas 2045 tidak boleh direduksi menjadi angka teknokratik semata. Ia menyoroti krisis "imajinasi sosiologis" nasional dan mendorong empat langkah kebijakan: arusutamakan ilmu sosial-humaniora dalam Peta Jalan Riset Nasional, setarakan pendanaan risetnya dengan STEM, libatkan peneliti sosial-humaniora sejak perumusan kebijakan, serta bangun ekosistem kolaborasi kampus–BRIN–legislatif.
3. Prof. Dr. Erna Ermawati Chotim, M.Si. (Wakil Rektor I Universitas Nasional) mengungkap kontradiksi kebijakan pendidikan nasional: alokasi 80% beasiswa LPDP untuk STEM justru berisiko memperlebar defisit kompetensi sosial-humanistik. Ia menawarkan solusi konkret, termasuk revisi formula pendanaan riset menjadi 65:35, kurikulum STEM+Humanities, dan kewajiban Analisis Dampak Sosial-Budaya untuk setiap Proyek Strategis Nasional.
4. Dr. Tyas Retno Wulan, S.Sos., M.Si. (Ketua Umum Asosiasi Program Studi Sosiologi Indonesia/APSSI 2026–2030) memperkenalkan kerangka SHAPE (Social Sciences, Humanities, Arts for People and Economy) sebagai mitra setara STEM, bukan pesaing. Ia memperingatkan bahwa moratorium program studi sosial-humaniora dan penurunan kuota LPDP untuk bidang ini berisiko menciptakan defisit sosiolog bergelar doktor dalam 10–15 tahun mendatang, dan menegaskan Indonesia Emas 2045 membutuhkan sosiolog sebagai penuntun, bukan penonton.

Benang Merah Diskusi

Ketiga narasumber dan keynote speaker sepakat bahwa ilmu sosial dan humaniora bukan pelengkap STEM, melainkan fondasi strategis yang menentukan apakah kemajuan teknologi dan ekonomi Indonesia benar-benar berdampak bagi manusia dan keadilan sosial. Kolaborasi lintas lembaga dalam seminar ini — antara perguruan tinggi, legislatif, kementerian, dan asosiasi profesi keilmuan — juga menjadi model konkret sinergi yang didorong para narasumber.

Tentang Acara
Seminar ini diselenggarakan oleh Program Studi Magister Sosiologi FISIP UNAS bekerja sama dengan Komisi X DPR RI, Diktisaintek Berdampak, dan APSSI, sebagai bagian dari rangkaian Workshop Bina Talenta. Acara berlangsung Selasa, 14 Juli 2026, pukul 08.00–12.00 WIB, bertempat di Kampus Universitas Nasional, Jakarta Selatan.