Soroti Beban Utang dan Perlunya Penguatan Investasi, DPR Nilai Ruang Fiskal Masih Tertekan

JAKARTA – Anggota Komisi XI DPR RI dari Fraksi Gerindra, Kamrussamad, menilai kondisi fiskal Indonesia pada semester pertama 2026 masih menghadapi sejumlah tantangan, baik akibat dinamika ekonomi global maupun tekanan dari pembiayaan utang pemerintah. Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membatasi ruang fiskal untuk mendukung investasi produktif yang dapat mendorong pertumbuhan ekonomi.

Pernyataan itu disampaikan Kamrussamad dalam diskusi  Dialektika Demokrasi bertema Peran DPR dalam Mendukung Perekonomian Nasional di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (9/7). Ia mengatakan evaluasi terhadap kinerja ekonomi semester pertama penting dilakukan menjelang pengumuman pertumbuhan ekonomi kuartal II-2026 oleh Badan Pusat Statistik pada awal Agustus mendatang.

Menurut Kamrussamad, salah satu tantangan utama berasal dari sektor energi. Ia menyebut kebutuhan minyak nasional yang masih jauh melampaui kapasitas produksi dalam negeri menyebabkan Indonesia tetap bergantung pada impor minyak mentah sehingga rentan terhadap fluktuasi harga energi global.

"Ketergantungan impor energi masih sangat besar sehingga membuat perekonomian kita rentan terhadap gejolak harga minyak dunia," ujarnya.

Selain faktor eksternal, ia juga menyoroti kualitas penerimaan negara. Berdasarkan hasil pengawasan DPR, Kamrussamad mengaku menemukan indikasi percepatan pembayaran pajak di sejumlah kantor pelayanan pajak untuk memenuhi target penerimaan tahun berjalan. Menurutnya, langkah tersebut dapat meningkatkan penerimaan dalam jangka pendek, namun belum mencerminkan bertambahnya sumber pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Di sisi belanja negara, Kamrussamad menjelaskan bahwa APBN 2026 didukung berbagai program prioritas pemerintah melalui sejumlah Instruksi Presiden (Inpres) dengan nilai anggaran sekitar Rp182 triliun. Anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung pembangunan desa, ketahanan pangan, ketahanan energi, pendidikan, hingga pembangunan infrastruktur di berbagai daerah.

Meski demikian, perhatian utama DPR, kata dia, tetap tertuju pada komposisi pembiayaan APBN. Berdasarkan data yang disampaikannya, pembiayaan utang pada semester pertama 2026 mencapai sekitar Rp477 triliun, sementara pembiayaan investasi pemerintah sekitar Rp57 triliun.

"Komposisi ini belum ideal. Seharusnya pembiayaan investasi jauh lebih besar dibandingkan pembayaran utang agar mampu menciptakan pertumbuhan ekonomi baru," katanya.

Kamrussamad juga menyoroti peningkatan posisi utang pemerintah dalam satu dekade terakhir yang, menurutnya, menjadi salah satu tantangan bagi keberlanjutan fiskal di masa mendatang.

Di sektor keuangan, ia menilai kebijakan makroprudensial yang ditempuh pemerintah bersama Bank Indonesia mulai memberikan dampak positif terhadap penurunan biaya dana perbankan dan pertumbuhan penyaluran kredit. Namun, ia mendorong agar akses pembiayaan bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) terus diperluas sehingga manfaat pelonggaran likuiditas lebih dirasakan sektor produktif.

Kamrussamad juga mengapresiasi kebijakan Likuiditas Makroprudensial (KLM) Bank Indonesia yang memberikan insentif kepada perbankan untuk meningkatkan pembiayaan pada sektor-sektor prioritas, termasuk ketahanan pangan, ketahanan energi, dan program strategis pemerintah.

Selain itu, ia menilai efektivitas belanja negara masih perlu ditingkatkan melalui penguatan tata kelola dan pengawasan penggunaan anggaran. Menurutnya, upaya tersebut penting untuk meminimalkan potensi penyalahgunaan anggaran dan memastikan setiap belanja pemerintah memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

"Semangat *spending better* harus benar-benar diwujudkan agar setiap rupiah APBN menghasilkan manfaat yang maksimal bagi masyarakat," ujarnya.

Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi jangka panjang, Kamrussamad juga mengusulkan percepatan pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK) dan kawasan industri di berbagai daerah. Ia menilai optimalisasi kawasan-kawasan tersebut dapat menjadi salah satu instrumen untuk menarik investasi, memperkuat sektor manufaktur, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kontribusi industri pengolahan terhadap perekonomian nasional.