Kritik Narasi BEM Psikologi UI soal Homoseksualitas, Kajian Akademik Diminta Hadirkan Beragam Perspektif

JAKARTA- Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Psikologi Universitas Indonesia (UI) menyebut homoseksualitas sebagai sesuatu yang normal dan bukan penyimpangan mendapat beragam kritikan. Ketua Bidang Perempuan dan Keluarga DPP PKS, Dr. Eko Yuliarti Siroj menilai isu tersebut seharusnya dikaji secara komprehensif dengan menghadirkan berbagai perspektif ilmiah, agama, budaya, kesehatan, dan ketahanan keluarga.

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (1/7/2026), Eko menyatakan perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk menjaga tradisi akademik yang objektif dan bertanggung jawab, terutama ketika membahas isu yang menyangkut manusia dan kehidupan bermasyarakat.

"Sebagai seorang muslim, kami meyakini bahwa nilai-nilai kehidupan tidak hanya ditentukan oleh kesepakatan manusia yang dapat berubah mengikuti perkembangan zaman, tetapi juga berpijak pada tuntunan Allah SWT sebagai Pencipta manusia yang paling mengetahui fitrah, kebutuhan, dan jalan terbaik bagi kehidupan manusia," kata Eko.

Ia menilai kebebasan akademik merupakan prinsip yang harus dijunjung tinggi, namun pelaksanaannya perlu diiringi tanggung jawab moral dan intelektual. Menurutnya, materi yang disampaikan kepada publik, terlebih berasal dari lingkungan akademik, semestinya memberikan ruang bagi beragam sudut pandang agar tidak menghasilkan pemahaman yang parsial.

Eko juga menyoroti aspek kesehatan masyarakat dalam pembahasan mengenai orientasi seksual. Ia menyebut sejumlah data epidemiologi dari Centers for Disease Control and Prevention (CDC) menunjukkan kelompok lelaki yang berhubungan seks dengan lelaki (LSL) memiliki risiko lebih tinggi terhadap infeksi HIV dan sejumlah penyakit menular seksual dibandingkan populasi umum. Menurutnya, temuan tersebut perlu menjadi bagian dari diskursus ilmiah yang disampaikan secara utuh kepada mahasiswa.

Selain aspek kesehatan, Eko mendorong agar kajian mengenai orientasi seksual turut mempertimbangkan implikasi sosial, psikologis, budaya, serta ketahanan keluarga. Ia menilai isu tersebut tidak cukup dibahas hanya dari perspektif penerimaan sosial, tetapi juga perlu memperhatikan nilai-nilai agama, norma budaya, dan tujuan pembangunan keluarga di Indonesia.

"Kampus memiliki tanggung jawab besar dalam membangun tradisi berpikir kritis. Karena itu, setiap isu yang sensitif hendaknya dikaji secara utuh, menghadirkan berbagai perspektif ilmiah, sosial, budaya, hukum, dan agama, sehingga mahasiswa memperoleh pemahaman yang seimbang dan tidak parsial," ujarnya.

Lebih lanjut, Eko berharap sivitas akademika tetap menjaga tradisi dialog ilmiah yang terbuka serta menghormati nilai-nilai Pancasila, konstitusi, dan karakter religius masyarakat Indonesia.
"Perbedaan  pandangan seharusnya menjadi ruang untuk memperkaya kajian akademik, bukan mengesampingkan perspektif yang berkembang di tengah masyarakat," tandasnya.