HIPELKI 2026: Indonesia Butuh Koalisi Advokasi untuk Mempercepat Adopsi Inovasi Kesehatan

Jakarta – Indonesia memiliki potensi besar dalam pengembangan inovasi kesehatan, namun masih menghadapi tantangan serius dalam mengubah hasil penelitian menjadi solusi yang dapat diadopsi secara luas oleh masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Dr. Widyaretna Buenastuti, S.H., M.M., M.P.H., Konsultan Public Affairs dan Komunikasi di Inke Maris & Associates, dalam Keynote Address pada forum HIPELKI (Himpunan Pengembangan Ekosistem Alat Kesehatan Indonesia) 2026 di Solo pada acara the 1st International Seminar bertempat di Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret pada tanggal 18 Juni 2026.

Dalam paparannya, bertajuk “Policy and Ecosystem Enablers for Accelerating Health Innovation in Indonesia,” Dr. Widyaretna menekankan bahwa tantangan utama inovasi kesehatan di Indonesia bukan semata-mata terletak pada kemampuan menghasilkan inovasi, melainkan pada kemampuan ekosistem untuk mengadopsi dan memanfaatkan inovasi tersebut secara berkelanjutan.

“Inovasi tanpa adopsi hanyalah arsip. Dan adopsi tanpa kebijakan yang mendukung hanyalah mimpi,” ujar Dr. Widyaretna di hadapan akademisi, peneliti, pelaku usaha, dan pemangku kebijakan yang hadir dalam forum tersebut.

Menurutnya, berbagai indikator menunjukkan masih besarnya kesenjangan inovasi di Indonesia. Ketergantungan terhadap produk impor, rendahnya investasi riset dan pengembangan, terbatasnya hilirisasi hasil penelitian, serta belum optimalnya iklim usaha dan investasi menjadi faktor yang menghambat percepatan inovasi kesehatan nasional.

Dr. Widyaretna menjelaskan bahwa hambatan tersebut bersifat sistemik dan terjadi di berbagai lapisan ekosistem, mulai dari tata kelola regulasi, pembiayaan inovasi, koordinasi antar lembaga, hingga rendahnya integrasi antara dunia akademik, industri, dan pembuat kebijakan.

“Masalah yang kita hadapi bukan hanya persoalan teknis. Ini adalah persoalan political economy yang membutuhkan advokasi kebijakan yang terstruktur, berbasis bukti, dan dilakukan secara kolektif,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Dr. Widyaretna juga menyoroti fenomena silo yang masih terjadi dalam ekosistem inovasi kesehatan. Peneliti, regulator, industri, dan pemerintah sering kali bekerja dalam ruang masing-masing sehingga menghasilkan kebijakan dan program yang tidak saling mendukung secara optimal.

Sebagai solusi, ia mengusulkan tiga fondasi utama untuk mempercepat adopsi inovasi kesehatan di Indonesia, yaitu:

• Policy Alignment – penyelarasan kebijakan fiskal, industri, dan riset agar menjadi pendorong inovasi, bukan hambatan.
• Institutional Buy-In – komitmen nyata dari pemerintah, institusi kesehatan, universitas, asosiasi profesi, dan industri untuk bergerak dalam agenda yang sama.
• Structured Advocacy – pembentukan mekanisme advokasi bersama yang menggabungkan kekuatan data ilmiah, perspektif implementasi industri, serta pemahaman terhadap proses kebijakan publik.

Untuk mendukung agenda tersebut, Dr. Widyaretna memperkenalkan NADI (Network for Advancing Development and Innovation), sebuah inisiatif kolaboratif yang bertujuan mempertemukan akademisi, peneliti, dunia usaha, dan jejaring kebijakan dalam satu platform advokasi yang terintegrasi.

“NADI hadir sebagai ruang kolaborasi untuk memastikan bahwa bukti ilmiah, kebutuhan masyarakat, dan realitas implementasi dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang lebih efektif dan berdampak,” ujarnya.

Menurutnya, komunitas HIPELKI memiliki posisi strategis untuk menjadi tulang punggung terbentuknya koalisi advokasi inovasi kesehatan nasional karena mampu menjembatani kepentingan akademik, penelitian, dan dunia usaha dalam satu ekosistem.

Pada kesempatan yang sama, dr. Randy Teguh, Ketua Umum HIPELKI, mengatakan, “Ruang bagi perusahaan alat kesehatan dan teknologi medis dalam negeri untuk bertahan dan berkembang masih sangat terbatas. Selain itu, berbagai inovasi hasil penelitian masih menghadapi tantangan untuk diadopsi dan menjangkau pasar.” Kondisi ini yang melatarbelakangi peran HIPELKI sebagai wadah kolaborasi untuk mempercepat kemandirian dan pembangunan industri alat kesehatan nasional.

Menutup paparannya, Dr. Widyaretna mengajak seluruh pemangku kepentingan untuk tidak hanya fokus pada penelitian, inovasi, atau aktivitas bisnis semata, tetapi juga aktif terlibat dalam proses advokasi kebijakan yang berbasis data dan berorientasi pada dampak.

“Adopsi inovasi tidak akan terjadi selama kebijakan tidak berpihak. Dan kebijakan tidak akan berubah selama akademisi, peneliti, dan dunia bisnis masih berjalan sendiri-sendiri. Saatnya kita beradvokasi bersama—terstruktur, berdampak, dan didengar oleh pembuat kebijakan,” tutupnya.