10 Asosiasi Desa Nyatakan Dukungan Penuh untuk Program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih

Jakarta – Sebanyak 10 asosiasi desa dari seluruh Indonesia menyatakan dukungan penuh terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) sebagai bagian dari upaya mewujudkan Astacita ke-6 Presiden Prabowo Subianto, yakni membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi serta pengentasan kemiskinan.

Pernyataan dukungan tersebut disampaikan dalam pertemuan yang dipimpin Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT) Yandri Susanto bersama para pimpinan organisasi desa di Jakarta, Senin (23/6). Dalam kesempatan itu, Yandri menegaskan bahwa kedua program strategis nasional tersebut telah memberikan dampak nyata bagi masyarakat desa, baik dalam aspek peningkatan gizi maupun penguatan ekonomi lokal.

Menurut Yandri, Program Makan Bergizi Gratis tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pemenuhan kebutuhan gizi masyarakat, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi desa. Kehadiran program tersebut telah mendorong lahirnya berbagai desa tematik yang fokus pada pengembangan komoditas tertentu sebagai bagian dari rantai pasok kebutuhan pangan MBG.

“Banyak lahir desa-desa tematik seperti desa melon, desa jagung, desa padi, desa nila, desa ayam petelur, dan berbagai komoditas lainnya. Semua itu berkembang karena adanya kebutuhan bahan baku untuk mendukung program makan bergizi gratis,” ujar Yandri.

Ia menjelaskan bahwa Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga semakin aktif terlibat sebagai mitra pelaksana program melalui kerja sama dengan Badan Gizi Nasional (BGN). Selain itu, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang dibentuk dalam program MBG mampu menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar dari masyarakat desa.

“Satu SPPG rata-rata melibatkan sekitar 50 tenaga kerja dari warga desa setempat. Ini tentu memberikan peluang kerja baru sekaligus meningkatkan pendapatan masyarakat,” katanya.

Lebih jauh, Yandri mengungkapkan bahwa masyarakat desa merasakan langsung manfaat program tersebut. Selama ini, sebagian warga desa tidak selalu memiliki akses rutin terhadap sumber protein seperti telur dan daging ayam. Dengan adanya MBG, kebutuhan gizi kelompok rentan dan anak-anak sekolah dapat terpenuhi secara lebih baik.

“Dari berbagai aspirasi yang kami terima, masyarakat desa merasakan manfaat nyata. Mereka kini lebih sering mendapatkan asupan bergizi yang sebelumnya sulit dijangkau secara rutin,” tambahnya.
Selain membahas MBG, pertemuan tersebut juga menyoroti peran strategis Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai penggerak ekonomi baru di pedesaan. Yandri menilai koperasi desa akan menjadi instrumen penting dalam memperkuat pemerataan ekonomi dan menciptakan sumber-sumber pendapatan baru bagi masyarakat.

Menurutnya, skema koperasi yang sedang dibangun akan memberikan manfaat langsung bagi desa. Sebanyak 20 persen dari pendapatan koperasi akan menjadi Pendapatan Asli Desa (PADes), sementara 80 persen sisanya akan kembali kepada masyarakat melalui pembagian sisa hasil usaha dan berbagai aktivitas ekonomi produktif.

“Ini bukan hanya soal koperasi, tetapi tentang membangun ekosistem ekonomi desa yang sehat. Koperasi Desa Merah Putih akan membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan warga, sekaligus memperkuat ekonomi lokal,” tegasnya.

Dalam kesempatan yang sama, Ketua Umum DPP Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), Wargiati, membacakan pernyataan sikap bersama yang ditandatangani oleh 10 asosiasi desa nasional. Organisasi-organisasi tersebut antara lain Papdesi, Abdesi Merah Putih, PP PPDI, Abdesi, DPN PPDI, PABPDSI, APETNAS, AKSI, Kompakdesi, dan Gema Desa.

Dalam pernyataan tersebut, seluruh asosiasi menyatakan komitmen menjadi mitra strategis pemerintah dalam mewujudkan Astacita ke-6 Presiden melalui pelaksanaan 12 Aksi Bangun Desa, Bangun Indonesia yang digagas Kementerian Desa dan PDT.

Asosiasi desa menilai Program Makan Bergizi Gratis telah memberikan manfaat besar bagi masyarakat, terutama karena mampu menyerap tenaga kerja lokal dan menggerakkan ekonomi desa melalui pengembangan rantai pasok pangan.

Mereka menegaskan bahwa MBG telah mendorong terbentuknya desa-desa tematik yang fokus pada produksi komoditas tertentu seperti melon, padi, tomat, ayam pedaging, ayam petelur, dan berbagai produk pertanian lainnya. Kondisi tersebut menciptakan efek berganda yang meningkatkan perputaran ekonomi di tingkat desa.

Selain itu, program MBG dinilai sangat membantu kelompok masyarakat rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, balita, lansia, serta siswa dari tingkat SD hingga SMA, termasuk masyarakat yang tinggal di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Sementara itu, terkait Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, asosiasi desa menilai program tersebut memiliki potensi besar menjadi lokomotif pembangunan ekonomi pedesaan. Koperasi diharapkan mampu menyediakan kebutuhan pokok dengan harga terjangkau, membuka lapangan kerja baru, serta meningkatkan akses ekonomi masyarakat desa.

Asosiasi juga meminta pemerintah menjadikan koperasi desa sebagai pusat pelayanan ekonomi masyarakat, mulai dari distribusi bahan pokok, penyediaan sarana produksi pertanian, perkebunan, dan perikanan hingga layanan kesehatan masyarakat.

Meski memberikan dukungan penuh, para kepala desa juga meminta pemerintah terus melakukan evaluasi dan penyempurnaan tata kelola kedua program tersebut agar berjalan lebih efektif, efisien, transparan, dan tepat sasaran.

Menanggapi hal tersebut, Yandri menyatakan pemerintah terbuka terhadap kritik dan masukan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, akademisi, maupun masyarakat umum.

“Pemerintah tidak menutup diri. Semua masukan yang konstruktif akan menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki pelaksanaan program,” katanya.

Ia menegaskan bahwa program sebesar MBG dan KDKMP tentu memiliki tantangan dalam implementasinya. Namun, menurutnya, berbagai kekurangan yang ditemukan tidak seharusnya menjadi alasan untuk menghentikan program yang dinilai memberikan manfaat luas bagi masyarakat.
Yandri mengibaratkan pelaksanaan program seperti sebuah pohon durian yang menghasilkan ribuan buah.

“Kalau ada satu atau dua buah yang busuk, yang dibuang adalah buah yang busuknya, bukan pohonnya yang ditebang. Begitu juga program ini. Jika ada kekurangan, maka yang diperbaiki adalah pelaksanaannya, bukan menghentikan program yang manfaatnya dirasakan rakyat,” ujarnya.

Dalam sesi diskusi, sejumlah perwakilan desa turut menyampaikan pengalaman langsung mengenai dampak MBG di lapangan. Mereka mengaku program tersebut telah membuka peluang kerja bagi ibu rumah tangga yang sebelumnya tidak memiliki penghasilan tetap.

Seorang kepala desa yang hadir bahkan mengungkapkan bahwa pekerja di dapur MBG di wilayahnya mampu memperoleh penghasilan lebih dari Rp2 juta per bulan. Menurutnya, keberadaan program tersebut menjadi sumber penghidupan baru bagi banyak keluarga desa.

“Yang protes kalau program ini dihentikan justru masyarakat kecil yang sudah merasakan manfaatnya. Banyak ibu rumah tangga yang sekarang punya penghasilan dan bisa membantu ekonomi keluarga,” katanya.

Para kepala desa juga mengusulkan agar produk unggulan desa dapat menjadi pemasok utama kebutuhan pangan MBG melalui koperasi desa dan BUMDes. Dengan demikian, manfaat ekonomi program tidak hanya dirasakan oleh penerima makanan bergizi, tetapi juga oleh petani, peternak, nelayan, pelaku UMKM, dan pelaku usaha desa lainnya.

Pertemuan tersebut ditutup dengan komitmen bersama antara pemerintah dan seluruh asosiasi desa untuk terus mengawal pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih agar mampu menjadi pilar utama pembangunan ekonomi pedesaan menuju Indonesia Emas 2045.
Melalui sinergi pemerintah, desa, BUMDes, koperasi, dan masyarakat, kedua program nasional tersebut diharapkan dapat memperkuat ketahanan pangan, membuka lapangan kerja, meningkatkan kesejahteraan warga, serta mempercepat terwujudnya desa yang mandiri, maju, dan sejahtera.