Ekonomi RI Tetap Tangguh, Pemerintah Siapkan Strategi Pro-Growth Hadapi Ketidakpastian Global

Jakarta - Pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2027 berada di kisaran 5,8 persen hingga 6,5 persen. Target itu menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, sekaligus menjaga stabilitas ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung.

Menteri Keuangan (Menkeu), Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan, kondisi ekonomi Indonesia saat ini masih menunjukkan ketahanan yang kuat meskipun perekonomian dunia masih dibayangi berbagai risiko dan ketidakpastian.

"Di tengah perekonomian global yang sangat menantang, kinerja ekonomi Indonesia masih solid. Pertumbuhan ekonomi berada pada level tinggi dan inflasi tetap terjaga pada level yang relatif rendah," ujar Menkeu dalam rapat pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027 di Jakarta, Rabu (10/6). 

Menurut Menkeu, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I tahun 2026 mencapai 5,61 persen. Sementara itu, inflasi pada Mei 2026 tercatat sebesar 3,08 persen secara tahunan (year-on-year). Kondisi tersebut menunjukkan bahwa daya tahan ekonomi nasional tetap terjaga di tengah tekanan eksternal.

Selain itu, sektor manufaktur mulai menunjukkan perbaikan pada Mei 2026 yang mengindikasikan penguatan aktivitas produksi nasional. Perkembangan tersebut dinilai menjadi sinyal positif bagi keberlanjutan pertumbuhan ekonomi pada periode mendatang.

Dari sisi domestik, aktivitas ekonomi juga terus membaik. Optimisme konsumen masih terjaga sebagaimana tercermin dalam peningkatan aktivitas belanja masyarakat dan tingginya Indeks Keyakinan Konsumen yang dirilis Bank Indonesia.

Peningkatan aktivitas ekonomi juga terlihat pada penjualan kendaraan bermotor, konsumsi listrik, hingga penjualan semen yang mengalami kenaikan cukup signifikan. Kinerja sektor manufaktur pun kembali memasuki fase ekspansif setelah sempat mengalami tekanan pada April 2026.

Di sisi lain, pemerintah terus mencermati perkembangan nilai tukar rupiah yang pada awal Juni 2026 masih menghadapi tekanan akibat sentimen global dan tingginya ketidakpastian di pasar keuangan internasional.

Meski demikian, pemerintah optimistis tekanan tersebut akan berangsur mereda seiring menguatnya koordinasi kebijakan fiskal, moneter, dan sektor keuangan. Perbaikan tata kelola Devisa Hasil Ekspor (DHE), pendalaman pasar keuangan, serta meningkatnya kepercayaan investor diharapkan dapat memperkuat pasokan valuta asing domestik dan mendukung penguatan rupiah pada semester II tahun 2026.

Menkeu juga mengungkapkan bahwa arus modal asing menunjukkan perbaikan signifikan pada triwulan II tahun 2026, terutama pada instrumen Surat Berharga Negara (SBN) dan Sekuritas Rupiah Bank Indonesia (SRBI). Meskipun pasar saham masih mencatat arus keluar modal, minat investor terhadap instrumen keuangan domestik dinilai tetap terjaga.

Untuk menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan strategis, antara lain menjaga stabilitas harga bahan bakar minyak bersubsidi dan harga pangan, memastikan pasokan energi dan stok beras tetap aman, menjaga disiplin fiskal, mengoptimalkan pendapatan negara, serta memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter.

Pemerintah juga melanjutkan berbagai program stimulus ekonomi guna menjaga daya beli masyarakat dan menopang pertumbuhan ekonomi. Program tersebut mencakup pemberian diskon tiket transportasi, bantuan pangan, insentif sektor perumahan, serta program magang dan vokasi.

Dalam kerangka ekonomi makro tahun 2027, pemerintah menargetkan inflasi tetap terkendali pada kisaran 1,5 persen hingga 3,5 persen. Sementara nilai tukar rupiah diperkirakan berada pada rentang Rp16.800 hingga Rp17.500 per dolar Amerika Serikat.

Pemerintah juga memperkirakan tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) tenor 10 tahun berada pada kisaran 6,5 persen hingga 7,3 persen.

Untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, investasi ditargetkan tumbuh sebesar 6,5 persen hingga 7,5 persen, terutama pada sektor-sektor bernilai tambah tinggi. 

Pemerintah akan terus melanjutkan langkah deregulasi dan debottlenecking melalui penyederhanaan perizinan, penguatan kepastian hukum, serta peningkatan koordinasi lintas sektor guna memperbaiki iklim investasi nasional.

"Melalui strategi pro-growth dan pro-welfare, pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi sekaligus percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Target pertumbuhan ekonomi tahun 2027 berada pada kisaran 5,8 persen sampai dengan 6,5 persen dengan trajektori menuju 8 persen pada tahun 2029," kata Menkeu.

Dalam asumsi dasar ekonomi makro tahun 2027, pemerintah memperkirakan harga minyak mentah Indonesia (ICP) berada pada kisaran 70 hingga 95 dolar AS per barel. Lifting minyak bumi ditargetkan mencapai 602 ribu hingga 615 ribu barel per hari, sedangkan lifting gas bumi berada pada kisaran 934 ribu hingga 977 ribu barel setara minyak per hari.

Untuk menjaga keberlanjutan fiskal, pemerintah merancang defisit APBN tahun 2027 pada kisaran 1,8 persen hingga 2,4 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Pendapatan negara diproyeksikan mencapai 11,82 persen hingga 12,40 persen terhadap PDB, sementara belanja negara direncanakan sebesar 13,62 persen hingga 14,80 persen terhadap PDB.

Pemerintah optimistis bahwa fundamental ekonomi yang kuat, didukung koordinasi kebijakan yang semakin solid dan pengelolaan fiskal yang prudent, akan menjadi modal utama bagi Indonesia untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan mencapai target pembangunan jangka menengah menuju pertumbuhan ekonomi 8 persen.