Kunjungi Misi Haji di Makkah, Wamenhaj Saudi Puji Perubahan Radikal Sistem Haji Indonesia

Makkah – Pemerintah Kerajaan Arab Saudi memberikan apresiasi setinggi-tingginya atas reformasi radikal sistem penyelenggaraan haji Indonesia. Pengakuan bergengsi ini disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi, Dr. Fatah Al-Mashat, saat mengunjungi Kantor Daerah Kerja (Daker) Makkah pada Kamis (4/6).

Kehadiran pejabat elite Arab Saudi tersebut disambut hangat oleh Wakil Menteri Haji dan Umrah (Wamenhaj) RI, Dahnil Anzar Simanjuntak. Pertemuan bilateral ini menegaskan bahwa langkah pembenahan di era pemerintahan Presiden Prabowo Subianto mendapat sorotan positif dunia internasional.

Dahnil mengungkapkan bahwa otoritas Arab Saudi sangat takjub dengan keberanian Indonesia membongkar dan menata ulang birokrasi perhajian. Perubahan eksistensial ini dinilai sangat selaras dengan visi Arab Saudi dalam meningkatkan standar layanan massal di Tanah Suci.

"Beliau menyampaikan tentu tadi banyak perubahan yang radikal, istilah beliau itu perubahan yang radikal," ungkap Dahnil Anzar Simanjuntak mengutip pujian tamunya kepada Tim Media Center Haji.

Setelah menyampaikan apresiasi, agenda mendesak berikutnya yang dibahas adalah mitigasi kepadatan jemaah di kawasan Mina. Terbatasnya luas lahan Mina yang hanya berkisar 12 hektar selalu menjadi titik krisis bagi keselamatan fisik jutaan jemaah dari seluruh dunia.

Sebagai solusi konkret, Arab Saudi menawarkan penerapan skema tanazul berskala besar khusus bagi jemaah haji asal Indonesia. Pemerintah didorong untuk memulangkan hingga 50 persen jemaahnya kembali ke hotel di Makkah lebih awal pasca-lontar jumrah.

"Itu kalau bisa ditanazulkan 50 persen, mereka akan mempertimbangkan," beber Dahnil memaparkan tawaran dari otoritas Arab Saudi.

Kementerian Haji dan Umrah RI menyatakan komitmennya untuk segera merumuskan kalkulasi teknis demi mematangkan eksekusi tanazul tersebut. Pemindahan separuh jemaah ini diyakini sangat efektif untuk menekan potensi musibah akibat desak-desakan di tenda darurat.

"Itu artinya memang ke depan kemungkinan kita mencoba untuk secara teknis mempertimbangkan, menanazulkan lebih banyak jamaah haji kita," tegas mantan Juru Bicara Kementerian Pertahanan tersebut.

Dalam pertemuan strategis tersebut, Dahnil juga meluruskan polemik mengenai penghargaan haji internasional yang kerap meminggirkan negara berkuota raksasa. Wamenhaj Arab Saudi secara terbuka mengakui bahwa indikator penilaian award tersebut memang sarat akan subjektivitas.

"Karena negara-negara besar yang jamaahnya terbesar sebutlah Indonesia, India, kemudian Pakistan, itu negara-negara yang penyumbang besar justru kemudian tidak masuk dalam award itu," papar Dahnil.

Parameter penilaian dianggap tidak setara (not apple to apple) karena menyamakan beban pengelolaan ratusan ribu jemaah dengan negara berkuota ratusan orang. Sebagai bentuk kesepahaman sejati, kedua kementerian sepakat untuk memulai persiapan operasional haji 1448 Hijriah secara bersama-sama mulai hari ini. (NWK/MCH 2026)