Kuliah Umum di UNILA, Kepala BSKDN Ajak Kampus Hilirisasi Riset Jadi Inovasi Daerah

Bandar Lampung - Kepala Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri  (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Yusharto Huntoyungo menekankan pentingnya kolaborasi multipihak dalam memperkuat inovasi pemerintahan di tengah tantangan transformasi digital dan perubahan global yang semakin kompleks. 

Hal itu disampaikan Yusharto saat memberikan Kuliah Umum bertajuk “Inovasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan” di Universitas Lampung (UNILA) Bandar Lampung pada Rabu, 20 Mei 2026. 

Dalam paparannya, Yusharto menjelaskan,  pemerintah modern tidak lagi dapat bekerja secara business as usual. Perkembangan digitalisasi, artificial intelligence (AI), big data, disrupsi ekonomi, hingga perubahan perilaku masyarakat menuntut pemerintah untuk mampu bekerja secara lebih adaptif, cepat, dan inovatif. Karena itu, inovasi menurutnya bukan lagi sekadar pilihan, melainkan telah menjadi kebutuhan strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan.

“Pemerintahan tidak bisa lagi bekerja secara business as usual. Dunia berubah dengan cepat. Inovasi menjadi kebutuhan, bukan pilihan,” ujar Yusharto.

Yusharto menegaskan, inovasi pemerintahan tidak dapat diwujudkan secara sektoral, tetapi membutuhkan sinergi lintas pihak melalui kolaborasi antara pemerintah, akademisi, dunia usaha, komunitas, dan media. Menurutnya, perguruan tinggi memiliki posisi penting dalam menghasilkan riset dan gagasan yang dapat dihilirisasi menjadi solusi konkret bagi pemerintah daerah.

“Yang dekat dengan kita (tugas dan fungsi BSKDN) adalah penelitian. Tujuannya mencoba menghilirisasi berbagai hasil penelitian yang ada di perguruan tinggi untuk bisa diterapkan pada pemerintah daerah. Atau dengan kata lain, pemerintah daerah menjadi off-taker dari setiap hasil pemikiran yang sudah dalam bentuk invensi, syukur-syukur sudah jadi inovasi,” lanjutnya.

Yusharto menjelaskan, BSKDN memiliki tugas menyelenggarakan perumusan, penyusunan, dan pemberian rekomendasi strategi kebijakan di bidang pemerintahan dalam negeri. Dalam menjalankan tugas tersebut, BSKDN secara konsisten melakukan pengukuran berbagai indeks strategis, seperti Indeks Inovasi Daerah (IID), Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), hingga Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah (ITKPD). 

BACA JUGA: BSKDN Kemendagri Perkuat Sinergi Pusat dan Daerah Kawal Program Direktif Presiden

Pengukuran tersebut, tambahnya, penting untuk mengetahui posisi relatif daerah dalam aspek inovasi dan tata kelola pemerintahan. Dia menyebut, Kota Bandar Lampung saat ini menjadi kota dengan skor IID tertinggi di Provinsi Lampung, yakni sebesar 84,28, melampaui Kota Metro dengan skor 60,71. Sementara untuk kategori kabupaten, Kabupaten Mesuji menempati posisi tertinggi dengan skor 82,65.

Selain itu, Yusharto mengungkapkan, jumlah inovasi daerah secara nasional terus mengalami peningkatan. Pada 2025, tercatat sebanyak 36.749 inovasi daerah telah dilaporkan. Namun demikian, dirinya menilai inovasi tersebut masih perlu diperluas ke berbagai urusan pemerintahan yang belum banyak tersentuh inovasi.

“Inovasi pemerintahan itu dianggap definisi operasionalnya sederhana, yaitu kebaruan yang digunakan untuk menyelenggarakan pemerintahan agar lebih efisien,” jelasnya.

Dia juga meluruskan persepsi bahwa inovasi harus selalu berbasis digital. Berdasarkan data BSKDN, lebih dari 50 persen inovasi daerah yang dilaporkan justru merupakan inovasi non-digital yang lahir dari solusi sederhana namun berdampak langsung bagi masyarakat. “Inovasi bukan sekadar aplikasi digital, tetapi perubahan cara berpikir dan cara bekerja,” tegas Yusharto.

Lebih lanjut, Yusharto menyoroti pentingnya kepemimpinan visioner, SDM adaptif, digitalisasi pemerintahan, budaya kerja inovatif, dan kolaborasi multipihak sebagai pilar utama inovasi pemerintahan. Dia pun mengajak sivitas akademika UNILA untuk terlibat aktif dalam mendukung lahirnya inovasi daerah melalui riset, pendampingan, maupun pengembangan teknologi yang dapat dimanfaatkan pemerintah daerah.

“Kami mengajak Bapak-Ibu dosen dari berbagai fakultas yang ada di UNILA, ayo sama-sama kita bina inovasi yang ada di daerah-daerah di Provinsi Lampung,” ungkapnya.

Dalam kesempatan tersebut, Yusharto juga menekankan bahwa inovasi pada akhirnya bukan hanya tentang teknologi, tetapi tentang bagaimana menghadirkan pelayanan publik yang lebih baik, cepat, mudah, murah, transparan, dan inklusif bagi masyarakat. 

"Sinergi antar pemangku kepentingan menjadi kunci untuk mempercepat transformasi pemerintahan menuju Indonesia Emas 2045," pungkas dia.