Travel Umrah Soroti Lonjakan Harga Tiket, Asosiasi Minta Pemerintah Turun Tangan

Jakarta — Lonjakan harga tiket pesawat untuk perjalanan umrah menuai sorotan dari pelaku industri travel haji dan umrah. Ketua Asosiasi Travel Haji and Umrah Indonesia “Bershatu”, Mohammad Farid Aljawi, meminta pemerintah segera melakukan intervensi terhadap kebijakan kenaikan harga tiket yang dinilai memberatkan penyelenggara travel maupun jamaah.

Farid menyebut pihak travel selama ini terus berupaya melakukan negosiasi dengan maskapai meski kenaikan harga dilakukan secara sepihak tanpa adanya pembahasan bersama dengan pelaku industri.

“Yang dilakukan travel saat ini adalah terus bernegosiasi, walaupun kenaikan harga sepihak itu tidak pernah didiskusikan sebelumnya dengan para penyelenggara,” ujar Farid dalam keterangan tertulis kepada media di Jakarta, Selasa (12/5)

Ia menilai lonjakan harga tiket sudah berada di luar batas kewajaran. Bahkan, menurutnya, kenaikan tarif dapat mencapai Rp5 juta per tiket dan berdampak langsung terhadap kondisi keuangan travel maupun kemampuan jamaah untuk berangkat umrah.

“Kenaikan harga tiket di luar kewajaran hingga Rp5 juta ini sangat memberatkan,” katanya.

Kondisi Ekonomi

Farid menjelaskan, kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini belum sepenuhnya pulih membuat jamaah berpikir ulang untuk melaksanakan ibadah umrah apabila biaya perjalanan terus meningkat.

“Jika harga terus naik, jamaah tentu akan berpikir beberapa kali untuk berangkat. Ini menimbulkan kerugian sepihak karena jamaah diminta menambah biaya, sementara belum tentu mereka mampu atau mau akibat kondisi ekonomi yang dirasa kurang baik,” tuturnya.

Karena itu, ia menilai intervensi pemerintah menjadi langkah penting guna menjaga stabilitas industri perjalanan ibadah. Menurut Farid, maskapai penerbangan berada di bawah pengawasan Kementerian Perhubungan sehingga pemerintah dinilai memiliki kewenangan untuk mengatur batas kewajaran kenaikan harga.

“Intervensi pemerintah perlu dilakukan karena airlines berada di bawah Kementerian Perhubungan. Kenaikan harga harus diatur berdasarkan situasi dan kondisi, serta perlu didiskusikan dengan lintas asosiasi yang menampung aspirasi anggota,” tegasnya.

Selain itu, Farid juga menekankan pentingnya peran Kementerian Haji dan Umrah dalam mengharmonisasi kebijakan agar gejolak di ekosistem haji dan umrah tidak semakin besar.

“Peran Kemenhaj dan Umrah sangat penting dalam mengharmonisasi kebijakan agar gejolak di ekosistem haji dan umrah ini tidak terlalu signifikan,” ujarnya.

Gelombang Protes

Sementara itu, gelombang protes terhadap mahalnya harga tiket umrah juga mendapat dukungan dari organisasi sektoral di daerah. Forum Komunikasi Silaturahmi Penyelenggara Umrah dan Haji (FKS PATUH) Jawa Barat Korwil 3 turut menyampaikan sikap tegas terhadap maskapai yang dinilai menerapkan praktik harga tidak sehat.

Dalam pernyataannya, FKS PATUH Korwil 3 menyebut kondisi saat ini sudah memasuki tahap “darurat kerja sama” karena travel umrah dinilai dipaksa menerima harga tiket yang dapat berubah hanya dalam hitungan jam.

Mereka juga mengancam akan mengevaluasi total kerja sama dengan maskapai yang dianggap tidak berpihak kepada jamaah. Selain itu, asosiasi membuka kemungkinan pengalihan keberangkatan jamaah melalui maskapai alternatif atau rute transit yang dinilai lebih rasional secara harga.

“Kami di Korwil 3 Jawa Barat tidak akan tinggal diam melihat travel-travel anggota kami berdarah-darah di lapangan. Maskapai harus ingat, tanpa konsistensi dari travel umrah, kursi pesawat mereka hanyalah besi kosong. Jika harga terus dicekik, boikot bukan lagi sekadar gertakan, tapi kebutuhan untuk bertahan hidup,” tegas Ketua FKS PATUH Jawa Barat Korwil 3 dalam konferensi persnya.

FKS PATUH Jawa Barat Korwil 3 juga mengajak seluruh korwil di Indonesia untuk memperkuat konsolidasi guna meningkatkan posisi tawar asosiasi travel terhadap maskapai maupun regulator pemerintah.

Selain meminta transparansi terkait komponen kenaikan harga dan fuel surcharge, asosiasi juga mendesak pemerintah segera menetapkan regulasi batas atas tarif tiket umrah.

“Kami meminta pemerintah segera menetapkan regulasi batas atas yang tegas. Jangan sampai industri ibadah ini rusak hanya karena ambisi profit satu atau dua pihak saja,” tutupnya.