
Jakarta,— Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal menyatakan dukungan penuh terhadap pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 guna memperkuat basis data nasional yang akurat dan terintegrasi, khususnya dalam pengembangan ekosistem halal.
Kepala BPJPH, Ahmad Haikal Hasan mengatakan, sinergi dengan Badan Pusat Statistik menjadi kunci dalam memastikan kebijakan berbasis data yang tepat sasaran.
“Kami turut menyukseskan Sensus Ekonomi 2026. Kami juga terus bersinergi dengan BPS, termasuk saling memperbarui dan bertukar data agar kebijakan yang dihasilkan semakin akurat,” ujarnya saat menerima kunjungan Kepala BPS di Jakarta, Senin (20/4).
Haikal menambahkan, sensus ekonomi menjadi momentum strategis untuk memetakan pelaku usaha halal secara lebih komprehensif. Sebagai bentuk dukungan, BPJPH akan mengerahkan sekitar 124 ribu pendamping Proses Produk Halal (PPH) untuk membantu pemutakhiran data di lapangan.
“Ini adalah upaya bersama untuk mencari peluang terbaik bagi kemajuan ekonomi negara,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti mengapresiasi kolaborasi yang telah terjalin dengan BPJPH.
“Kerja sama ini sudah berjalan sejak tahun lalu dan terus diperkuat. Kami melihat langsung fasilitas laboratorium yang modern sebagai bukti keseriusan BPJPH,” ungkapnya.
Ia menjelaskan, Sensus Ekonomi 2026 akan dilaksanakan pada Mei hingga Agustus 2026 dengan cakupan nasional lintas sektor usaha.
“Pemutakhiran data akan dilakukan secara berkala, tidak hanya di pusat, tetapi juga di berbagai daerah,” jelasnya.
BPS pun mengajak seluruh pemangku kepentingan dan masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan sensus tersebut sebagai fondasi pembangunan ekonomi nasional yang inklusif.
“Mari kita sukseskan Sensus Ekonomi 2026,” pungkas Amalia.