Soroti Dampak Alih Fungsi Lahar, Pekerja Penggilingan Padi Pakuhaji Ajukan Audiensi ke DPR

Tangerang — Ratusan pekerja penggilingan padi di Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, mengajukan permohonan audiensi kepada DPR RI menyusul menurunnya pasokan gabah akibat kerusakan lahan pertanian di wilayah tersebut.

Kondisi ini disebut berkaitan dengan aktivitas pengembangan kawasan Pantai Indah Kapuk (PIK) 2 yang berdampak pada perubahan fungsi lahan pertanian dan penutupan sejumlah saluran irigasi.

Ketua Paguyuban Penggilingan Padi Pakuhaji, Yulianto, mengatakan bahwa kerusakan sawah menyebabkan penurunan produksi gabah secara signifikan, sehingga berdampak langsung pada operasional penggilingan padi.

“Karena kesulitan pasokan gabah. Lahan pertanian diurug, saluran irigasi ditutup, sehingga sawah tidak lagi layak digarap,” ujarnya dalam keterangan tertulis, Jakarta, Jum'at (10/4)

Dampak tersebut dirasakan oleh para pekerja di PT Mentari Kharisma Utama, salah satu sentra penggilingan padi di wilayah itu. Sejak 2024, sekitar 500 pekerja dilaporkan telah dirumahkan akibat berkurangnya aktivitas produksi.

Yulianto menjelaskan, sebelumnya terdapat hubungan yang saling mendukung antara penggilingan padi dan petani setempat. Perusahaan tidak hanya menyerap gabah, tetapi juga memberikan pendampingan kepada petani terkait pengelolaan lahan dan praktik pertanian.

“Sekarang semua terdampak. Petani kesulitan, kami sebagai pekerja juga kehilangan pekerjaan,” katanya.

Ia menambahkan, kondisi tersebut juga mempengaruhi kehidupan masyarakat di sejumlah desa seperti Laksana, Kalibaru, dan Kohod. Sebagian warga kini tidak memiliki pekerjaan, sementara petani yang masih memiliki lahan memilih menjual tanahnya karena tidak lagi produktif.

“Sudah tidak ada pilihan. Sawah rusak, tidak bisa digarap, sementara mencari pekerjaan lain juga sulit,” ujarnya.

Sebagai upaya mencari solusi, paguyuban pekerja telah mengirimkan surat permohonan audiensi kepada Komisi IV DPR RI. Mereka berharap dapat menyampaikan langsung aspirasi serta mendapatkan perhatian dan langkah penanganan dari pemerintah.

“Kami ingin menyampaikan aspirasi, memohon perlindungan, serta solusi atas kondisi yang kami alami,” kata Yulianto.

Selain itu, para pekerja juga berharap adanya pemulihan fungsi lahan pertanian serta pembukaan kembali saluran irigasi agar aktivitas pertanian dapat berjalan kembali.

Mereka juga meminta agar DPR RI dapat melakukan peninjauan langsung ke lokasi terdampak, khususnya di wilayah Desa Kohod, Laksana, dan Kalibaru.

Permohonan audiensi juga disampaikan kepada Menteri Pertanian sebagai bagian dari upaya menyampaikan aspirasi terkait dampak yang dirasakan petani dan pekerja.

Para pekerja menilai, jika kondisi ini berlanjut tanpa penanganan, dapat berdampak pada keberlanjutan produksi pangan di tingkat lokal.

“Kalau kondisi ini terus dibiarkan, bisa berdampak pada upaya menjaga ketahanan pangan,” tutupnya.