Program MBG, Ketahanan dan Keamanan  Rantai Pasok Pangan Jadi Kunci Kualitas

Jakarta — Pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjadi prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menghadapi tantangan serius dalam aspek pengelolaan rantai pasok pangan. Sejumlah insiden keracunan massal yang menimpa pelajar di berbagai daerah memicu sorotan terhadap sistem logistik, pengawasan bahan baku, hingga standar pengolahan makanan dalam program tersebut.

Dosen Operation Management PPM School of Management, Dr. Erni Ernawati, menilai keberhasilan MBG tidak semata bergantung pada ketersediaan makanan bagi jutaan penerima manfaat, tetapi pada ketahanan dan keamanan rantai pasok dari hulu ke hilir.

“Keberhasilan MBG dari dapur ke sekolah bukan hanya tentang mengenyangkan jutaan anak Indonesia, tetapi memastikan setiap rantai pasok pangan bekerja secara aman, tangguh, dan berkelanjutan,” ujar Erni dalam keterangannya di Jakarta, Senin (2/3).

Program yang mulai dilaksanakan bertahap sejak Januari 2025 itu menargetkan sekitar 82,9 juta penerima manfaat, mulai dari siswa PAUD hingga SMA/SMK, serta ibu hamil dan menyusui. Skala yang besar tersebut, menurut Erni, menuntut sistem distribusi dan pengawasan yang presisi agar kualitas pangan tetap terjaga di seluruh wilayah.

Titik Kritis pada Bahan Baku dan Rantai Dingin

Erni menjelaskan, pengelolaan bahan baku menjadi titik paling krusial dalam menjaga keamanan pangan. Produk mudah rusak seperti ayam, daging, dan ikan memerlukan sistem rantai dingin (cold chain) yang konsisten untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisme berbahaya.

“Bahan baku harus melalui proses sortir sesuai standar kualitas, serta ditangani dengan sistem penyimpanan dingin yang tepat. Jika tidak langsung diolah, bahan harus disimpan dengan benar untuk menjaga keamanan dan kualitasnya,” jelasnya.

Menurutnya, kegagalan menjaga suhu dan standar penyimpanan dapat meningkatkan risiko kontaminasi yang berujung pada gangguan kesehatan penerima manfaat.

Peran SPPG dan Sistem Pelacakan Digital

Selain bahan baku, kesiapan fasilitas Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) juga dinilai menentukan. Ia mendorong penerapan sistem pemantauan digital atau traceability guna melacak pergerakan bahan baku sejak diterima hingga disajikan.

“Implementasi sistem pelacakan digital dan standardisasi rantai dingin menjadi instrumen vital untuk memantau keamanan pangan dan mencegah insiden yang berulang,” kata Erni.

Sistem tersebut, lanjutnya, dapat membantu mendeteksi potensi masalah lebih cepat serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan program.

Tantangan Distribusi di Wilayah 3T

Distribusi makanan dari dapur ke sekolah juga menjadi tantangan tersendiri, terutama di wilayah kepulauan dan daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Faktor jarak, infrastruktur terbatas, serta kondisi geografis berisiko memengaruhi kualitas makanan saat diterima siswa.

Keterlambatan distribusi, menurut Erni, dapat meningkatkan risiko penurunan mutu makanan dan potensi kontaminasi apabila tidak didukung sistem transportasi yang memadai.

Penguatan Rantai Pasok Lokal

Sebagai solusi, Erni menilai penguatan rantai pasok lokal dapat meningkatkan efisiensi sekaligus menjaga kesegaran bahan pangan. Pelibatan petani, nelayan, dan koperasi desa di sekitar lokasi SPPG dinilai dapat memangkas waktu distribusi dan meminimalkan risiko penurunan kualitas.

“Dengan memprioritaskan penyerapan bahan baku dari produsen lokal di sekitar satuan pelayanan, kualitas pangan dapat lebih terjaga dan risiko penurunan kualitas selama distribusi dapat diminimalkan,” ujarnya.

Langkah tersebut juga dinilai sejalan dengan tujuan program untuk mendorong perputaran ekonomi daerah.

Pentingnya Kolaborasi dan Pengawasan

Erni menekankan bahwa penguatan rantai pasok tidak dapat dilakukan secara parsial. Diperlukan kolaborasi lintas sektor antara pemerintah pusat dan daerah, pelaku logistik, aparat pengawas, hingga masyarakat setempat untuk memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara konsisten.

Secara keseluruhan, ia menilai MBG memiliki potensi besar dalam mendukung kesehatan anak, menekan angka stunting, dan memperkuat ekonomi lokal. Namun, keberhasilan jangka panjang program sangat ditentukan oleh konsistensi pengawasan dan pembenahan sistem logistik.

“Tanpa penguatan rantai pasok, pengawasan kualitas, dan standardisasi pelaksanaan, program ini berisiko kehilangan kepercayaan publik dan tidak mencapai tujuan yang diharapkan,” pungkasnya.