Dinilai Jawasentris, DPR Minta Tiket Gratis Kapal Lebaran 2026 Dibagi Adil hingga Indonesia Timur

Jakarta – Program tiket gratis kapal dan diskon tarif angkutan laut Lebaran 2026 dinilai masih berpotensi terpusat di Pulau Jawa. Anggota Komisi V DPR RI Saadiah Uluputty mendesak pemerintah memastikan kebijakan stimulus transportasi laut menjangkau wilayah kepulauan di Indonesia Timur secara adil dan merata.

Menurut Saadiah, masyarakat di kawasan seperti Maluku dan Papua sangat bergantung pada transportasi laut sebagai jalur utama mobilitas, sehingga distribusi kuota mudik gratis tidak boleh bias wilayah.

"Jangan sampai program tiket gratis dan diskon ini hanya ke arah Jawa saja. Masyarakat di Maluku, Papua, dan wilayah timur lainnya juga butuh perhatian yang sama,” kata Saadiah dalam keterangan tertulis, Jakarta, Rabu (25/2).

Ia menilai kebijakan saat ini belum sepenuhnya menjawab kebutuhan warga kepulauan yang memiliki keterbatasan akses transportasi alternatif.

“Kami menuntut perluasan kuota mudik gratis hingga ke pelosok timur Indonesia agar keadilan itu benar-benar dirasakan merata,” tegasnya.

Evaluasi Kuota dan Trayek Perintis

Saadiah meminta Kementerian Perhubungan Republik Indonesia bersama PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) melakukan evaluasi alokasi kuota, terutama pada trayek perintis yang melayani masyarakat berpenghasilan rendah.

Menurutnya, bagi masyarakat kepulauan, kapal laut bukan sekadar pilihan transportasi, melainkan kebutuhan vital.

“Transportasi laut itu urat nadi masyarakat kepulauan. Jangan sampai kebijakan bantuan justru lebih banyak dinikmati wilayah yang memiliki banyak alternatif moda transportasi,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya pendekatan berbasis kebutuhan wilayah, bukan semata kepadatan arus di Jawa.

Soroti Kesiapan Pelabuhan dan Layanan

Selain pemerataan kuota, Saadiah turut menyoroti kesiapan layanan di Pelabuhan Tanjung Perak yang menjadi pintu utama arus penumpang menuju kawasan timur Indonesia.

Dengan prediksi lonjakan penumpang mencapai puluhan ribu orang, ia meminta kualitas fasilitas kapal maupun terminal tidak diabaikan.

“Pelayanan harus ditingkatkan. Jangan ada lagi keluhan soal makanan yang tidak layak. Kapasitas kapal juga harus diawasi ketat, jangan dipaksakan melebihi batas,” katanya mengingatkan operator.

Data Operasional dan Titik Krusial

Berdasarkan data operasional, PELNI menyiapkan 50.000 tiket gratis kelas ekonomi serta potongan harga 30 persen untuk 25 kapal penugasan pelayanan publik (PSO). Program ini berlaku mulai 11 Maret hingga 5 April 2026.

Komisi V DPR RI mencatat dua rute dengan pergerakan tertinggi dari Jawa Timur, yakni Balikpapan–Surabaya sebanyak 14.025 penumpang dan Makassar–Surabaya 11.714 penumpang. Kedua jalur tersebut diperkirakan menjadi titik krusial pengawasan selama puncak arus mudik.

Saadiah menegaskan, pengawasan harus dilakukan secara ketat untuk menjamin keselamatan dan kenyamanan penumpang.

 “Kita ingin mudik yang aman, nyaman, dan adil. Jangan sampai ada kesan program ini hanya dinikmati wilayah tertentu,” pungkasnya.