Setahun Kepemimpinan Pramono–Rano, Jakarta Masih Butuh Percepatan dan Konsistensi

Jakarta  — Memasuki satu tahun kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung dan Wakil Gubernur Rano Karno, Anggota DPD RI Dapil DKI Jakarta Fahira Idris menyampaikan apresiasi sekaligus sejumlah catatan strategis terhadap arah pembangunan ibu kota.

Namun ia mengingatkan bahwa Jakarta menghadapi tantangan multidimensi yang membutuhkan keberanian dan konsistensi kebijakan.

“Jakarta bukan kota biasa. Kompleksitasnya tinggi. Karena itu dibutuhkan konsistensi, keberanian mengambil keputusan strategis, dan ketegasan dalam implementasi,” tegas Fahira di Jakarta, Rabu (24/2).

Apresiasi pada Stabilitas Ekonomi dan Program Sosial

Fahira menilai capaian ekonomi Jakarta sepanjang 2025 patut diapresiasi karena mampu tumbuh di atas rata-rata nasional. Stabilitas tersebut, menurutnya, tidak lepas dari kesinambungan program sosial seperti KJP, KJMU, pemutihan ijazah, serta dukungan bagi sekolah swasta tertentu.

“Program-program ini bukan sekadar bantuan, tetapi instrumen menjaga mobilitas sosial warga Jakarta agar tidak tertinggal,” katanya.

Ia juga menyebut bahwa keberlanjutan bantuan pendidikan menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah tidak mengabaikan aspek keadilan sosial di tengah transformasi kota global.

Transportasi dan Reformasi Birokrasi

Di sektor transportasi, Fahira mengapresiasi perluasan jaringan Transjabodetabek dan percepatan armada listrik.

 “Modernisasi transportasi publik harus terus dipacu. Langkah menuju transportasi rendah emisi sudah berada di jalur yang benar,” ujarnya.

Sementara itu, pembenahan birokrasi melalui pelantikan pejabat berbasis merit dinilai memberi harapan baru terhadap tata kelola pemerintahan.

“Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti pada rotasi jabatan. Harus diikuti peningkatan kinerja dan transparansi pelayanan,” tambahnya.

Penguatan identitas budaya Betawi melalui festival dan revitalisasi ruang seni juga disebut sebagai langkah strategis membangun karakter Jakarta.

“Jakarta boleh menjadi kota global, tetapi tidak boleh kehilangan akarnya. Budaya Betawi adalah identitas yang harus terus dirawat,” kata Fahira.

Tantangan Banjir hingga Polusi

Meski demikian, Fahira menilai sejumlah persoalan klasik belum terurai optimal, khususnya banjir, kemacetan, dan polusi udara.

“Penanganan banjir masih dominan pendekatan struktural. Kita perlu integrasi hulu–hilir dan solusi berbasis alam yang lebih progresif,” ujarnya.

Ia juga menyoroti kualitas udara Jakarta yang masih menjadi ancaman kesehatan.

“Polusi udara ini tidak bisa dianggap biasa. Ini menyangkut masa depan kesehatan anak-anak Jakarta,” tegasnya.

Persoalan hunian layak, pengelolaan sampah, dan perlindungan kawasan pesisir pun disebut memerlukan perhatian lebih serius.

 “Keadilan kota itu terlihat dari bagaimana kita memperlakukan warga di kampung kota, di pesisir, dan di kawasan padat,” katanya.

Tujuh Rekomendasi Strategis

Memasuki tahun kedua kepemimpinan Pramono–Rano, Fahira mengajukan tujuh rekomendasi strategis, mulai dari penanganan banjir berbasis ekologis, transformasi transportasi yang terintegrasi, pengendalian polusi melalui energi bersih, hingga reformasi birokrasi berbasis digitalisasi.

Ia menekankan pentingnya partisipasi warga dalam perencanaan kota.

“Warga bukan sekadar objek pembangunan. Mereka harus menjadi subjek dalam perencanaan dan pengawasan,” ujarnya.

Di bidang ekonomi, Fahira mendorong penguatan sektor masa depan seperti ekonomi hijau, digital, dan industri kreatif dengan UMKM sebagai motor utama.

“Jakarta harus berani mengarahkan ekonominya ke sektor-sektor masa depan tanpa meninggalkan pelaku usaha kecil,” katanya.

Menutup pernyataannya, Fahira mengingatkan bahwa tahun kedua harus menjadi fase percepatan dampak nyata.

“Setahun pertama adalah fondasi. Tahun kedua harus menjadi fase percepatan dampak. Jakarta punya potensi besar menjadi kota global yang modern sekaligus berkeadilan. Kuncinya adalah konsistensi, kolaborasi, dan keberanian kebijakan,” pungkasnya.