Insentif Ramadan Rp12,8 Triliun Dikucurkan, Harus Tepat  Sasaran dan Miliki Dampak Ekonomi

Jakarta — Pemerintah mengalokasikan insentif Ramadan dan Lebaran sebesar Rp12,8 triliun dalam bentuk bantuan pangan, dukungan transportasi mudik, serta penerapan kebijakan Work From Anywhere (WFA) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan sebagian pekerja.

Menanggapi kebijakan tersebut, Anggota Komisi XI DPR RI Fraksi PKS, Anis Byarwati, menilai langkah itu sebagai bagian dari upaya menjaga daya beli masyarakat di tengah peningkatan kebutuhan selama Ramadan.

“Ramadan dan Lebaran itu bukan hanya momentum ibadah, tapi juga momentum ekonomi. Setiap tahun perputaran uang meningkat dan konsumsi naik. Jadi wajar kalau pemerintah hadir dengan mengeluarkan insentif Rp12,8 triliun untuk bantuan pangan dan transportasi,” ujar Anis kepada awak media di Jakarta, Jumat (20/2/2026).

Efektivitas dan Evaluasi Kebijakan

Meski mendukung kebijakan tersebut, Anis mengingatkan pentingnya evaluasi menyeluruh agar program tidak berhenti sebagai kebijakan musiman.

“Kami mendukung langkah yang meringankan beban rakyat. Tapi kami juga akan memastikan pelaksanaannya benar-benar efektif dan tidak sekadar menjadi kebijakan rutin tanpa evaluasi,” tegasnya.

Ia menekankan bahwa ketepatan sasaran menjadi aspek krusial. Menurutnya, persoalan bantuan sosial kerap muncul pada tahap pendataan dan distribusi.

“Yang paling penting adalah data dan distribusinya. Jangan sampai yang seharusnya menerima malah terlewat, dan yang tidak berhak justru mendapat bantuan. Kuncinya bukan di niat baik, tapi di kualitas eksekusi,” ujarnya.

 Dampak Jangka Pendek dan Tantangan Jangka Panjang

Dari sisi ekonomi, Anis menilai stimulus tersebut berpotensi mendorong konsumsi dalam jangka pendek karena beban belanja masyarakat berkurang. Namun, ia mengingatkan bahwa dampaknya bersifat sementara.

“Untuk jangka pendek, sangat mungkin meningkatkan daya beli. Tapi dampaknya tidak permanen. Daya beli yang kuat tetap harus ditopang oleh lapangan kerja dan pendapatan yang stabil,” jelasnya.

Terkait target pertumbuhan ekonomi 6 persen tahun ini, ia menilai kebijakan Ramadan–Lebaran lebih berfungsi sebagai penopang.

“Stimulus Ramadan ini ibarat vitamin, bukan fondasi. Pertumbuhan ekonomi yang kuat tetap membutuhkan investasi, ekspor, dan kepastian usaha,” katanya.

Ia juga mengingatkan agar kebijakan bantuan pangan tidak menimbulkan tekanan pada produsen.

“Bantuan pangan membantu masyarakat bawah. Tapi harga di tingkat petani dan pedagang kecil juga harus tetap sehat. Jangan sampai kebijakan konsumsi justru merugikan sektor produksi,” ujarnya.

WFA dan Pelayanan Publik

Terkait kebijakan Work From Anywhere (WFA), Anis menilai langkah tersebut dapat membantu mengurai kepadatan arus mudik sekaligus memperpanjang aktivitas ekonomi di daerah.

“Work From Anywhere menjelang mudik bisa menjadi strategi yang cukup cerdas kalau dikelola dengan baik. Ini bisa mengurai kepadatan arus dan memperpanjang perputaran ekonomi di daerah,” ungkapnya.

Namun, ia menekankan agar fleksibilitas kerja tidak berdampak pada kualitas pelayanan publik.

“Yang penting produktivitas ASN dan pelayanan publik tetap terjaga. Jangan sampai fleksibel, tapi pelayanan menjadi lambat,” tutup Anis.

Secara keseluruhan, ia menilai insentif Ramadan–Lebaran sebagai langkah positif untuk menjaga momentum ekonomi musiman, dengan catatan penguatan ekonomi pasca-Lebaran, stabilitas harga, serta penciptaan lapangan kerja tetap menjadi prioritas agar daya beli masyarakat meningkat secara berkelanjutan.