Pembangunan SMA Unggul Garuda Baru Sentuh Rp200 Miliar per Sekolah

Jakarta — Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) mengalokasikan anggaran sekitar Rp200 miliar untuk pembangunan zag satu unit SMA Unggul Garuda Baru.

Direktur Strategi dan Sistem Pembelajaran Transformatif Kemendiktisaintek, Ardi Findyartini, menyampaikan bahwa besaran anggaran tersebut bersifat kisaran karena dipengaruhi faktor lokasi dan kondisi demografis.

“Biaya pembangunan per sekolah sebetulnya bervariasi karena masing-masing lokasi ada beberapa faktor tertentu, ada faktor demografi dan seterusnya sehingga ada kisaran sekitar Rp200 miliar untuk pembangunannya saja,” ujar Ardi, yang akrab disapa Titin, saat ditemui di Kantor Kemendiktisaintek, Jakarta Pusat, Rabu (18/2/2026).

Ia menegaskan angka tersebut baru mencakup pembangunan fisik sekolah. Sementara biaya operasional seperti gaji guru, fasilitas pembelajaran, serta kebutuhan tenaga kependidikan dihitung terpisah.

Untuk menjamin keberlanjutan program, pemerintah menyiapkan skema dana abadi di luar anggaran pembangunan awal.

“Sudah diperhitungkan sampai tahun 2029 nanti, pula kami juga memikirkan beyond itu melalui skema Dana Abadi,” kata Titin.

Empat Lokasi Ditargetkan Rampung Juni 2026

Direktur Jenderal Sains dan Teknologi Kemendiktisaintek, Ahmad Najib Burhani, menyebutkan empat SMA Unggul Garuda Baru ditargetkan selesai dan siap digunakan pada Juni 2026.

Empat lokasi tersebut berada di:

* Belitung Timur

* Konawe

* Bulungan

* Timor Tengah Selatan

“Empat titik Sekolah Garuda Baru yang sekarang sedang kami bangun, siap untuk dipakai pada Juni 2026,” ujar Najib.

Program SMA Unggul Garuda Baru ditujukan bagi siswa dengan kecerdasan dan bakat di atas rata-rata. Pemerintah menilai sekitar satu persen siswa berbakat di Indonesia belum sepenuhnya terfasilitasi secara optimal.

“SMA Unggul Garuda Baru ditujukan kepada mereka yang jumlahnya tidak banyak, satu persen yang gifted dan talented students yang ada di Indonesia,” tuturnya.

Selain itu, pemerintah ingin sekolah unggulan tidak hanya terpusat di kota besar, tetapi tersebar di berbagai wilayah Indonesia.

Hunian Guru Dinilai Bagian dari Sistem Berasrama

Program sekolah garuda yang menerapkan sistem berasrama juga memunculkan perbincangan, khususnya terkait penyediaan fasilitas hunian bagi guru di lingkungan sekolah.

Ardi Findyartini menegaskan fasilitas tersebut bukan bentuk kemewahan, melainkan kebutuhan sistem kerja.

“Bukan untuk bermewah-mewah, tetapi memang memenuhi kebutuhan dasar tempat tinggal bagi guru dan tenaga kependidikan,” kata Titin 

Menurut dia, guru di sekolah berasrama tidak hanya mengajar pada jam formal, tetapi juga mendampingi kegiatan kokurikuler, ekstrakurikuler, hingga pembinaan siswa di asrama.

Dengan beban kerja yang berlangsung hampir sepanjang hari, penyediaan hunian dinilai sebagai konsekuensi dari model pendidikan yang diterapkan.

"Memang tuntutan pekerjaannya seperti itu,” ujarnya.

Meski demikian, kebijakan tersebut memicu diskusi mengenai potensi kesenjangan fasilitas di tengah kondisi mayoritas guru di Indonesia yang masih menghadapi tantangan kesejahteraan dan distribusi.

Kemendiktisaintek menegaskan bahwa fasilitas hunian di SMA Unggul Garuda Baru merupakan bagian dari desain sistem pendidikan berasrama berbasis sains dan teknologi, bukan kebijakan untuk membedakan derajat guru.