Soroti Prioritas Politik Anggaran, Indonesia Diminta Tidak Setor Iuran Rp17 Triliun ke Forum Global

Jakarta — Wacana alokasi anggaran negara sebesar Rp17 triliun untuk kepentingan forum internasional yang disebut sebagai Board of Peace menimbulkan banyak perhatian.

Lawyer dan politisi Didi Irawadi Syamsuddin menilai, rencana tersebut perlu ditelaah secara ketat dari perspektif politik anggaran dan skala prioritas belanja negara.Didi menegaskan bahwa setiap kebijakan fiskal harus berpijak pada kebutuhan riil masyarakat serta asas kemanfaatan publik.

“Kami tidak rela Rp17 triliun melayang demi panggung pencitraan global yang ujung-ujungnya hanya menguntungkan elite dunia,” ujar Didi dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (2/2),

Menurutnya, angka Rp17 triliun bukanlah nilai yang kecil dalam struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Ia menilai dana sebesar itu berpotensi memberikan dampak signifikan apabila dialokasikan untuk sektor-sektor dasar seperti kesehatan, pendidikan, dan ketahanan pangan.

“Di saat rumah sakit kekurangan alat, sekolah rusak, petani menjerit, dan rakyat diperas pajak, anggaran justru dialihkan ke forum elite internasional yang manfaat langsungnya tidak dirasakan rakyat,” katanya.

Didi juga menyoroti aspek akuntabilitas dan urgensi kebijakan anggaran tersebut. Ia mempertanyakan dasar perencanaan, manfaat strategis, serta mekanisme pengawasan terhadap penggunaan dana publik dalam agenda internasional yang menurutnya belum terukur hasilnya.

Ia menilai, dalam konteks politik anggaran, reputasi internasional tidak seharusnya menjadi alasan utama pengeluaran negara jika bertentangan dengan kepentingan domestik.

“Sejak kapan martabat bangsa diukur dari seberapa besar setoran ke klub elite global?” ujarnya.

Lebih lanjut, Didi mengaitkan kebijakan anggaran tersebut dengan isu kemanusiaan global, khususnya konflik di Gaza. Ia menilai terdapat ketimpangan antara narasi perdamaian di tingkat internasional dengan realitas penderitaan korban perang.

“Konferensi digelar, resolusi dibuat, tapi konflik tetap berlangsung. Kalau anggaran itu benar untuk kemanusiaan, seharusnya disalurkan langsung kepada korban perang,” kata Didi.

Ia menegaskan bahwa masyarakat tidak menolak konsep perdamaian global, namun menuntut transparansi, efektivitas, dan keberpihakan dalam penggunaan anggaran negara.

“Rakyat tidak menolak perdamaian. Yang ditolak adalah perdamaian palsu—mahal di anggaran, tetapi minim dampak kemanusiaan,” ujarnya.

Menutup pernyataannya, Didi menekankan bahwa politik anggaran merupakan cerminan sikap dan keberpihakan negara. Menurutnya, keberanian moral pemerintah dalam menentukan prioritas belanja akan menentukan kepercayaan publik terhadap pengelolaan keuangan negara.

“Negara seharusnya berdiri bersama rakyat dan korban kemanusiaan, bukan sekadar mengikuti agenda elite global,” pungkasnya.