Banjir Pulau Jawa Dinilai Ancam Ketahanan Ekonomi dan Logistik Nasional

Jakarta– Banjir yang berulang di Pulau Jawa telah berkembang menjadi ancaman serius bagi ketahanan ekonomi dan sistem logistik nasional. 

Anggota DPD RI asal DKI Jakarta Fahira Idris mengapresiasi perintah Presiden Prabowo Subianto untuk membentuk tim kajian lintas kementerian dan lembaga guna menyusun penanganan banjir secara terintegrasi dari hulu hingga hilir.

Fahira mengatakan, gangguan akibat banjir tidak lagi terbatas pada permukiman warga, tetapi telah berdampak langsung terhadap aktivitas industri, distribusi barang, serta jalur transportasi nasional yang menjadi tulang punggung perekonomian.

“Ketika kawasan industri terendam, jalur logistik terputus, rel kereta api dan jalan utama terganggu, maka yang terdampak bukan hanya daerah terdampak banjir, tetapi ekonomi nasional secara keseluruhan,” ujar Fahira Idris di Jakarta, Minggu (25/1).

Menurutnya, Pulau Jawa memiliki posisi strategis sebagai pusat produksi, distribusi, dan konsumsi nasional. Hampir seluruh rantai pasok utama, mulai dari pangan, manufaktur, hingga energi, bergantung pada kelancaran infrastruktur di Pulau Jawa. 

“Oleh karena itu, banjir yang berulang berpotensi meningkatkan biaya logistik, menghambat distribusi barang, dan menurunkan daya saing ekonomi nasional,” imbuhnya.

Fahira menilai, pendekatan penanganan banjir yang selama ini bersifat sektoral dan jangka pendek tidak lagi memadai. Ia menekankan perlunya desain besar penanganan banjir yang mengintegrasikan pengelolaan daerah aliran sungai, penataan ruang, serta adaptasi infrastruktur strategis terhadap risiko iklim.

Ia juga menyoroti dampak banjir di kawasan pesisir utara Jawa yang kerap diperparah oleh banjir rob dan penurunan muka tanah. Kondisi tersebut, kata dia, meningkatkan risiko gangguan pada pelabuhan, kawasan industri, dan jalur distribusi utama yang berperan penting dalam sistem logistik nasional.

Sejalan dengan pembentukan tim kajian penanganan banjir Pulau Jawa, Fahira Idris mendorong agar aspek perlindungan ekonomi dan logistik nasional menjadi prioritas utama. Ia menekankan pentingnya memastikan jalur transportasi, kawasan industri, dan infrastruktur vital tetap berfungsi saat terjadi cuaca ekstrem.

“Penanganan banjir bukan semata isu lingkungan, tetapi isu ketahanan ekonomi dan logistik. Jika ini gagal ditangani secara serius, biaya sosial dan ekonomi yang ditanggung negara akan terus membesar,” kata Fahira.

Fahira berharap tim kajian yang dibentuk Pemerintah mampu menghasilkan rekomendasi berbasis sains dan data iklim, serta diimplementasikan secara konsisten lintas wilayah dan lintas sektor, guna menjaga keberlanjutan ekonomi nasional dalam jangka panjang.