Gelar Seminar Refleksi Era Trump, IPP Unika Atma Jaya  Angkat Isu Dinamika Demokrasi Presidensial

Jakarta — Institute of Public Policy (IPP) Universitas Katolik Indonesia (Unika) Atma Jaya menyelenggarakan seminar publik bertajuk “American Democracy under Trump, What Indonesia Could Learn?” di Kampus Semanggi, Jakarta, Rabu (7/1). Seminar ini membahas dinamika demokrasi presidensial Amerika Serikat pada masa kepemimpinan Donald Trump serta relevansinya bagi penguatan demokrasi di Indonesia.

Direktur Eksekutif IPP Unika Atma Jaya, Salvatore Simarmata, S.Sos., M.A., Ph.D., dalam sambutannya menyoroti pentingnya akuntabilitas kepemimpinan dan institusi dalam menjaga kualitas demokrasi. Ia menegaskan bahwa kemunduran demokrasi sering kali dipicu oleh lemahnya komitmen elite politik dan institusi negara, bukan semata-mata oleh masyarakat.

Salvatore mengutip pandangan ilmuwan politik Larry Butler yang menyatakan bahwa erosi demokrasi kerap terjadi “dari atas”, ketika prosedur, etika kekuasaan, dan mekanisme pengawasan tidak dijalankan secara konsisten dan bertanggung jawab.

“Forum ini bukan untuk meniru praktik politik negara lain, tetapi sebagai ruang refleksi akademik guna menarik pelajaran global yang relevan bagi penguatan demokrasi, supremasi hukum, dan tata kelola pemerintahan yang akuntabel di Indonesia,” ujar Salvatore dalam keterangan tertulis, Jakarta, Senin (12/1).

Diskusi dipandu oleh dosen Program Studi Ilmu Komunikasi Unika Atma Jaya, Andina Dwifatma, Ph.D., dengan Dosen Program Magister Linguistik Terapan Bahasa Inggris Unika Atma Jaya, Ekarina, Ph.D., sebagai pembawa acara.

Sebagai pembicara utama, Walter F. LaFeber Professor of Government and Public Policy dari Cornell University, Prof. Thomas Pepinsky, menekankan bahwa demokrasi harus dipahami sebagai proses yang dinamis dan terus diuji, khususnya dalam sistem presidensial yang memberikan kewenangan besar kepada eksekutif.

Menurut Thomas, tantangan utama dalam sistem tersebut adalah menjaga akuntabilitas kekuasaan ketika mekanisme pengawasan dan keseimbangan antar-lembaga tidak berjalan optimal.

“Demokrasi bukan tujuan akhir, melainkan perjalanan yang menuntut partisipasi aktif warga negara serta institusi yang kuat untuk menjaganya,” ujar Thomas.

Ia juga menekankan pentingnya mekanisme *checks and balances* sebagai pilar utama ketahanan demokrasi. Bagi Indonesia, pendidikan kebijakan publik dinilai memiliki peran strategis untuk memastikan bahwa pembangunan nasional tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga berpijak pada prinsip keadilan, akuntabilitas, dan nilai-nilai demokrasi.

Seminar ini ditutup dengan optimisme bahwa Indonesia memiliki peluang besar untuk memperkuat kualitas demokrasinya melalui kolaborasi antara akademisi, institusi negara, dan masyarakat sipil. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang stabil secara politik sekaligus berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.